17 hours ago
10
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan WTP tersebut menjadi yang ke-15 kalinya secara berturut-turut diterima Pemprov Jabar.
Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya dipandang sebagai keberhasilan administratif semata. Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah juga harus tercermin dari kualitas pembangunan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026) lalu.
Baca Juga: Raih WTP ke-15, BPK RI Beri Catatan ke Pemprov Jawa Barat Soal Aset
Menurut Dedi, opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah. Terutama dalam mengelola keuangan dan menjalankan program pembangunan.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, bukan sekadar mempertahankan predikat dalam laporan keuangan.
“Semoga WTP ini mencerminkan kinerja yang efektif dalam pembangunan. Kita tidak boleh hanya puas pada capaian WTP, tetapi juga harus memastikan masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan pelayanan yang diberikan pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga: Kurangi Ketergantungan TPA, Dedi Mulyadi Percepat Proyek TPPAS Regional Legok Nangka
Gubernur Jabar Beri Apresiasi ke Sejumlah Lembaga atas Raihan WTP ke-15
Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Barat, BPK RI, BPK Perwakilan Jawa Barat, serta seluruh aparatur sipil negara yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, berbagai evaluasi, kritik, dan masukan dari lembaga pengawas menjadi bagian penting. Terutama dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Jawa Barat.
Selain menyoroti capaian WTP, Dedi juga berharap BPK dapat melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap laporan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD), tidak hanya berdasarkan sampel tertentu. Langkah tersebut dinilai penting agar hasil audit menjadi lebih komprehensif.
Pada kesempatan yang sama, Dedi turut menyinggung persoalan dana transfer dari pemerintah pusat yang menurutnya masih memengaruhi pengelolaan fiskal daerah. Ia menjelaskan, target pendapatan asli daerah relatif tercapai. Namun realisasi dana transfer, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), belum sepenuhnya sesuai harapan.
Karena itu, ia berharap ada rekonsiliasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat terkait kewajiban pembayaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Serta Dana Bagi Hasil yang hingga kini masih menjadi catatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mengingatkan pentingnya pengelolaan APBD yang tepat sasaran dan efisien. Ia menilai setiap anggaran yang digunakan pemerintah harus mampu memberikan dampak bagi masyarakat serta menjawab berbagai kebutuhan publik.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Sebut Legok Nangka Jadi Tonggak Baru Pengelolaan Sampah Jabar
“Dana yang dikelola pemerintah pada hakikatnya berasal dari masyarakat sehingga penggunaannya harus dilakukan secara akuntabel dan penuh tanggung jawab,” katanya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
