Ironi DPR di Tengah Isu Efisiensi: Bahas RUU TNI di Hotel Mewah

tirto.id - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat panitia kerja (panja) untuk mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat (14/3/2025) dan Sabtu (15/3/2025). Rapat itu berlangsung tertutup dan dilaksanakan hingga malam atau bahkan dini hari, hingga mengharuskan para anggota dewan menginap di hotel bintang lima tersebut.

“Pada Tatib (Tata Tertib) DPR Pasal 254 ayat 3, itu kan sudah dijelaskan bahwa rapat-rapat itu diumungkinkan untuk dilakukan di luar DPR. Jadi dasar aturannya itu. Nah, pembahasan RUU TNI ini memang sedang dalam proses intensif dibahas. Kan, itu waktunya belum tentu selesai malam, kadang-kadang dini hari jam 2, jam 3. Paginya mulai lagi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, saat dihubungi Tirto, Senin (17/3/2025).

Sedangkan di DPR, tak ada fasilitas tempat tidur yang bisa digunakan oleh anggota dewan untuk beristirahat. “Jadi harus ada part yang bisa untuk anggota juga beristirahat kalau capek. Sehingga, besok paginya bisa on time lagi membahas itu,” kata dia.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, sebelumnya menjelaskan, rapat panja yang dilakukan di Hotel Fairmont merupakan rapat konsinyering untuk mengelompokkan daftar inventarisasi masalah (DIM). Sedangkan, saat rapat konsinyering, lazim bagi pemerintah untuk rapat di hotel atau di luar Gedung Parlemen.

“Kalau dari dulu, coba kamu cek Undang-Undang (UU) Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di (Hotel) Intercon,” kata dia kepada awak media, sembari masuk kembali ke Ruang Ruby 1 dan 2, tempat dilangsungkannya rapat di Fairmont Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Di sisi lain, Indra Iskandar melanjutkan, sebelum memutuskan menggelar rapat di Fairmont, DPR telah menjajaki 5-6 hotel lain yang berlokasi di Jakarta Pusat. Namun, setelah dibanding-bandingkan, biaya di Fairmont lah yang masuk dalam Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dalam menentukan tempat rapat di luar Gedung Parlemen, sangat penting untuk memperhatikan dua hal. Pertama, sesuai dengan fungsi, dan kedua masuk dalam anggaran SBM. Sehingga, rapat ini pun telah mendapatkan persetujuan pimpinan DPR.

“Karena kebetulan dengan Hotel Fairmont itu kami ada kerja sama, jadi tarifnya lebih murah. Sehingga, diputuskan di Fairmont dan itu bisa banget dan sesuai dengan Tatib. Kan itu rapat-rapat luar kantor harus mendapat persetujuan dari pimpinan,” kata Indra.

Rapat di Hotel Mewah Saat Pemerintah Gencar Efisiensi

Rapat yang dilaksanakan di hotel mewah ini praktis menjadi sorotan masyarakat. Sebab, pembahasan RUU TNI di Fairmont digelar saat pemerintah sedang gencar melaksanakan efisiensi anggaran. Bahkan, setelah melaksanakan efisiensi anggaran berdasar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang senilai Rp306,69 triliun, Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan akan adanya efisiensi tambahan di masa depan, hingga nilai penghematan anggaran negara mencapai Rp750 triliun.

Di sisi lain, yang dipilih wakil rakyat untuk membahas RUU TNI adalah Hotel Fairmont, hotel bintang lima yang dikenal cukup mewah. Dalam rapat panja dua hari tersebut, hari pertama dilangsungkan di Ballroom Ground Floor Hotel Fairmont mulai pukul 13.30 WIB. Sedangkan di hari kedua, rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Ruby mulai pukul 10.00-22.00 WIB.

Mengutip laman resminya, fairmont-jakarta.com, Hotel Fairmont Jakarta memiliki tujuh ruang rapat: Grand Ballroom, Jade Room, Emerald Room, Ruby Room, Diamond Room, Opal Room, dan Sapphire Room. Fairmont Jakarta tak mencantumkan daftar harga untuk masing-masing tipe ruang pertemuan tersebut, tapi berdasar estimasi harga pada 2022, ruang-ruang pertemuan tersebut diperkirakan dibanderol mulai harga Rp84,7 juta per hari, belum termasuk biaya akomodasi seperti makan dan minum.

Sementara untuk kamar, Fairmont Jakarta menyediakan berbagai tipe kamar. Mengutip daftar harga yang tercantum di situs pemesanan tiket Traveloka, harga kamar di Fairmont Jakarta untuk Jumat dan Sabtu, antara lain:

- Fairmont King di kisaran Rp2,49-Rp2,86 juta per malam

- Deluxe Double Double di kisaran Rp3,02-Rp3,42 juta per malam

- Fairmont Gold di kisaran Rp3,45-Rp3,62 juta per malam

- 2 Queen Beds Club Fairmont Gold di kisaran Rp3,71-Rp3,89 juta per malam

- Fairmont Gold Deluxe King Ns di kisaran Rp3,76-Rp3,94 juta per malam

- Fairmont Gold King di kisaran Rp3,99-Rp4,30 juta per malam

- Fairmont Gold Double Double Sk di kisaran Rp4,39-Rp4,61 juta per malam

- One Bedroom Suite King Ns di kisaran Rp4,53-Rp4,77 juta per malam

- Fairmont Suite di kisaran Rp5,00 juta per malam

- Sky Suite 1 Bedroom Ns di kisaran Rp4,56-Rp5,04 juta per malam

- Deluxe di kisaran Rp4,66-Rp4,89 juta per malam

- Sky Suite 1 Bedroom Sk di kisaran Rp5,47-Rp6,00 juta per malam

- Suite Sky di kisaran Rp5,51-Rp6,04 juta per malam

- Fairmont Gold Suite di kisaran Rp5,52-Rp5,80 juta per malam

- Fairmont Gold Club Suite 1 Double Bed di kisaran Rp5,56-Rp5,84 juta per malam

- Fairmont Gold Suite King di kisaran Rp6,51-Rp6,84 juta per malam

- Sky Suite 2 Bedroom di kisaran Rp6,98-Rp7,59 juta per malam

- Fgold 2 Bedroom Signature Suite di kisaran Rp9,86-Rp10,37 juta per malam

- Fairmont Signature Suite 2 Bedrooms di kisaran Rp9,93-Rp10,44 juta per malam.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kedua kiri) bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan), Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan (kedua kanan) dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

Sementara itu, anggota Panja revisi UU TNI dari Komisi I DPR terdapat 18 orang, sedangkan wakil pemerintah dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan ada 16 orang. Dus, total ada 34 orang anggota Panja RUU TNI yang mengikuti rapat dan menginap di Fairmont Jakarta.

Artinya, jika biaya sewa ruang pertemuan masih mengacu pada harga lama, maka untuk rapat di ruang meeting selama dua hari setidaknya dibutuhkan biaya sekitar Rp169,4 juta. Sedangkan, jika para anggota Panja menginap di kamar paling murah, yakni tipe Fairmont King, dengan harga terendah Rp4,98 juta untuk dua malam per orang. Jika keseluruhan anggota Panja menginap, DPR harus merogoh kocek hingga Rp169,32 juta hanya untuk tempat menginap.

Sementara jika ditotal, maka biaya rapat dan menginap untuk pembahasan RUU TNI di Fairmont Jakarta setidaknya mencapai Rp338,72 juta. Sekjen DPR mengatakan, anggaran tersebut berasal dari kantong DPR sendiri, meski kini diakuinya, DPR tengah melakukan penghematan pula seperti kementerian/lembaga (K/L) lainnya sebagai dampak efisiensi anggaran.

"Kan, efisiensinya 50 persen, 50 persennya ini kan masih ada. (Pakai) anggaran operasional DPR dan anggaran operasional Komisi I khususnya,” jelas Indra.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, demi menghemat anggaran seiring dengan adanya efisiensi, Rapat RUU TNI yang sebelumnya direncanakan digelar di hotel dalam waktu 4 hari, dipersingkat hanya menjadi dua hari. Karena itu, sisa pembahasan kemudian dilanjutkan untuk dibahas di Gedung DPR/MPR RI, di Senayan, Jakarta Pusat.

“Kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi,” ujar dia, di Komplek Parlemen, Senin (17/3/2025).

Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita, melihat rapat konsinyering RUU TNI di Fairmont Jakarta sebagai kontradiksi terhadap kebijakan efisiensi. Bahkan, menurutnya untuk kepentingan kekuasaan, efisiensi tidak berlaku. Sehingga, disebutnya juga sebagai efisiensi pilih kasih.

“Di tengah program efisiensi sebenarnya kontradiktif, ya. Dan terkait dengan kepentingan kekuasaan, efisiensi tidak berlaku. Sementara yang tidak terkait dengan kepentingan kekuasaan, itu yang dikenai efisiensi. Hal itu kan bisa dilihat juga sebenarnya dari beberapa kementerian yang tidak dikenai program efisiensi. Misalkan Kementerian Pertahanan, kepolisian,” ujar dia, kepada Tirto, Senin (17/3/2025).

Kendati sebenarnya fenomena ini juga terjadi di banyak negara di dunia. Seperti di Amerika Serikat (AS) misalnya, meski efisiensi anggaran sedang dilakukan, namun untuk kepentingan program Presiden AS Donald Trump, jor-joran belanja dilakukan.

“Bagaimanapun program efisiensi pemerintah kali ini sama dengan program anti-korupsinya, masih tebang pilih dan selektif gitu berdasarkan kacamata politik. Sebenarnya (harusnya) efisiensi, efisiensi saja, enggak ada pengecualian. Jadi ini menandakan bahwa ada pengecualian terhadap program efisiensi, karena topik yang dibahas adalah topik yang diinginkan atau dipesan oleh penguasa,” sambung Ronny.

Selain itu, dengan pembahasan RUU TNI yang diadakan di hotel mewah juga menambah catatan terkait inkonsistensi pemerintah dan wakil rakyat terkait penerapan kebijakan efisiensi anggaran. Pada saat yang sama, DPR juga seolah tidak memiliki rasa empati kepada K/L lain yang diharuskan untuk melakukan efisiensi dalam jumlah besar. Bahkan, beberapa K/L harus mengorbankan kepentingan publik agar dapat mencapai target efisiensi.

“Saya kira, nanti kementerian/lembaga lain juga nantinya akan balik lagi ke opininya, dia akan mempertanyakan terkait kebijakan (efisiensi). Penyelenggaraan rapat di hotel itu kan akan menimbulkan kebingungan, terutama dalam sisi eksekusi,” kata Peneliti Center of Economic on Reform (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, saat dihubungi Senin (17/3/2025).

Dalam hal ini, kebingungan akan muncul karena sebelumnya masing-masing K/L telah menyisir apa-apa saja anggaran yang bisa dihemat. Namun, dengan adanya contoh buruk dari pusat, dikhawatirkan akan menggeser prioritas yang sudah ditentukan.

“Bukan tidak mungkin akan ada keinginan untuk kemudian melakukan eksekusi dari rapat-rapat di hotel, mengingat ada contoh di pusat yang sebenarnya tidak konsisten dari rencana awal pemerintah terkait efisiensi,” tukas Yusuf.