harapan rakyat.com,- Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah 3 meliputi Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (22/8/2025).
Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPRD Kota Banjar tersebut membahas isu-isu strategis pelayanan kesehatan di rumah sakit. Salah satunya klaim tarif BPJS Kesehatan yang dinilai tak sesuai.
Ketua PERSI Wilayah 3, Darmadji Prawirasetia mengatakan, audiensi tersebut membahas permasalahan yang dihadapi oleh rumah sakit swasta maupun RS pemerintah, terkait layanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan.
Salah satunya terkait ketidaksesuaian besaran tarif klaim BPJS Kesehatan dengan pelayanan. Sehingga pihak rumah sakit mengalami kerugian karena sudah mengeluarkan uang untuk pembiayaan.
Baca Juga: Peserta JKN di Kota Banjar Capai 98 Persen, BPJS Kesehatan Tegaskan Tak Ada Batasan Hari Rawat
Ia mencontohkan, misalnya untuk satu diagnosa membutuhkan biaya sekian rupiah. Tapi ternyata di dalam klaim paket BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan besaran tersebut, bahkan di bawah tarif.
“Satu diagnosa membutuhkan biaya sekian rupiah tapi ternyata dalam paket BPJS-nya di bawah itu. Dan itu menimbulkan kerugian bagi rumah sakit,” kata Darmadji kepada wartawan usai audiensi.
Perhimpunan Rumah Sakit Curhat ke DPRD Kota Banjar
Permasalahan lainnya terkait sumber daya manusia. Khususnya penambahan tenaga medis untuk dokter spesialis di rumah sakit yang proses persetujuannya dari pihak BPJS Kesehatan menurutnya cukup lambat.
Sementara pelayanan kesehatan di rumah sakit harus tetap berjalan. Sehingga proses tersebut menjadi kendala bagi pihak rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat.
“Untuk klaim sendiri selama ini lancar. Nah, yang sering bermasalah itu ketika diagnosa yang tidak sesuai menurut BPJS Kesehatan, sehingga bisa menurunkan nilai klaim-nya,” katanya.
“Kemudian juga persetujuan penambahan dokter spesialis. Misalnya dokter spesialis bedah jantung dan torak RSUD yang tak kunjung acc oleh pihak BPJS Kesehatan,” katanya melanjutkan.
Meski begitu, ia menegaskan meski rumah sakit tengah menghadapi sejumlah problem tersebut. Namun pihaknya memastikan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Kami komitmen melayani pasien dengan baik, mengutamakan keselamatan pasien. Serta tidak akan menurunkan mutu layanan, sekalipun dengan kondisi yang sebetulnya keuntungannya sangat tipis,” tandasnya.
DPRD Kota Banjar akan Tindaklanjuti Hasil Audiensi
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, Rosi Hernawati mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah aspirasi terkait isu-isu strategis layanan kesehatan di rumah sakit dari pihak PERSI.
Beberapa aspirasi yang disampaikan Perhimpunan Rumah Sakit Wilayah 3 itu diantaranya meminta solusi. Salah satunya terkait lambatnya persetujuan penambahan dokter spesialis di rumah sakit oleh pihak BPJS Kesehatan.
Pihaknya akan menindaklanjuti hasil audiensi tersebut dengan memfasilitasi pihak BPJS Kesehatan. Hal itu penting agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan secara maksimal.
“Tentu kami akan koordinasikan dengan Komisi 1 selaku yang membidangi untuk memfasilitasi dengan pihak BPJS Kesehatan,” katanya. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor: Eva)