3 Program Menteri HAM Natalius Pigai yang Tuai Kontroversi

tirto.id - Sejumlah program Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, tuai kontroversi lantaran program yang direncanakannya akan menelan dana yang fantastis mencapai Rp20 triliun.

Usulan dana tersebut diajukan oleh Natalius Pigai dalam rapat kerja Kementerian HAM dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, rencana pengajuan penambahan dana tersebut telah disampaikan oleh Natalius Pigai kepada publik usai dirinya dilantik sebagai Menteri HAM oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10/2024).

Natalius Pigai menjelaskan, dana Rp20 triliun dibutuhkannya untuk pembangunan HAM di Indonesia mencakup fisik, nonfisik, dan regulasi. Angka yang diajukan tersebut menurutnya masih di bawah standar yang diinginkannya.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran," kata Natalius setelah acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta (21/10) dikutip Antara.

Menanggapi usulan anggaran Rp20 triliun tersebut, anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Yasonna Laoly, menyarankan Natalius Pigai untuk kerjasama lintas sektoral.

"Sinergitas antar lembaga dan antar kementerian sehingga anggaran diharapkan Rp20 triliun mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan," kata Yasonna Laoly.

3 Program Kontroversial Menteri HAM Natalius Pigai

Berikut ini adalah 3 program kontroversial menteri HAM Natalius Pigai yang menyita perhatian publik.

1. Program Rp100 Juta per Desa

Melalui rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Natalius Pigai merencanakan program peduli HAM di setiap desa di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan program tersebut, ia mengusulkan dana Rp100 juta per desa.

"Dari 83 ribu kelompok di basis perdesaan. Andai kata Rp100 juta per desa, maka butuh Rp8,03 triliun," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Merespons itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna H. Laoly menyatakan keraguan dalam program Rp100 juta per desa demi peduli HAM sebagaimana usulan Pigai. Menurut Yasonna, banyak kepala desa saat ini tengah berurusan dengan hukum karena dana itu rawan dikorupsi.

"Pengalaman dana desa, masih banyak dengan dana-dana desa, masih banyak juga desa yang tertinggal, apa yang terjadi banyak juga kepala desa yang berurusan dengan hukum," kata Yasonna di ruangan rapat Komisi XIII DPR RI.

2. Penambahan 2.544 Pegawai

Pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Kamis, Natalius Pigai juga memaparkan bahwa dirinya akan melakukan program penambahan pegawai baru.

Menurutnya, Kementerian HAM yang ia pimpin saat ini hanya memiliki 188 pegawai. Mengingat Kementerian HAM merupakan kementerian baru, maka ia membutuhkan sebanyak 2.544 pegawai untuk melengkapi struktur.

“Setelah saya hitung kekuatan personel saya, yang ada sekarang 188 staf, dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf,” ucapnya.

Natalius Pigai memaparkan hasil kalkulasi gaji dan tunjangan yang dibutuhkan oleh para pegawainya nanti. Ia mengatakan, gaji dan tunjangan dari 188 pegawai yang dimilikinya sekarang menelan dana sebesar Rp1,2 triliun, sehingga jika terjadi penambahan hingga 2.544 pegawai, dibutuhkan Rp1,2 triliun.

3. Membangun Universitas HAM

Program ambisius nan kontroversial lain yang direncanakan oleh Natalius Pigai adalah pembangunan Universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium dan rumah sakit HAM. Oleh karena itu, ia membutuhkan anggaran yang tinggi hingga mencapai Rp20 triliun.

"Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf Internasional terpadu dengan pusat studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan kawasan Amerika), laboratorium HAM termasuk forensik, rumah sakit HAM, dan lain-lain," kata Pigai saat dikonfirmasi Tirto, Jumat (25/10/2024).

Menurut Pigai, universitas HAM nantinya akan dipimpin oleh putra Indonesia yang kompeten di bidang HAM. Langkah itu, kata dia, merupakan upaya agar Indonesia punya ikon HAM, bahkan satu-satunya di dunia.