1 day ago
10
harapanrakyat.com,- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat angkat bicara mengenai video viral yang memperlihatkan dugaan intimidasi keluarga kepala desa (kades) terhadap warga. Masyarakat tersebut mengkritik jalan yang rusak di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut.
Baca juga: Geger Keluarga Kades Intimidasi Warga Garut karena Konten Jalan Rusak, Ini Kata Bupati
Kepala DMPD Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, peristiwa itu sebenarnya terjadi pada Oktober 2025 di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Namun, warga yang mengkritik jalan rusak di desa itu, Holis Muhlisin (31) baru mengunggah video itu ke media sosial (medsos) beberapa waktu ke belakang. “Kejadian di video viral saat tahun baru itu sebetulnya 3 bulan ke belakang, Oktober 2025,” kata Ade, Selasa (6/1/2026).
Kronologi Keluarga Kades di Garut Intimidasi Warga
Ade menyebut dirinya sudah bertemu dengan Kades Panggalih, Wahyu. Pertemuan itu untuk meminta keterangan mengenai dugaan intimidasi itu. Kades Panggalih pun tak menampik bahwa yang ada dalam video itu merupakan keluarganya dan kondisinya memang seperti yang ada dalam tayangan medsos. Akan tetapi, berdasarkan pengakuan Kades Panggalih dan keluarganya, mereka tidak pernah meminta atau memanggil Holis untuk datang ke kediaman Wahyu. Namun, Holis bersama kerabatnya yang berinisiatif mendatangi kediaman Kades Panggalih, Wahyu.
“Saat pertemuan itu, keluarga Kades mengakui bahwa mereka emosi karena ada tuduhan korupsi. Lalu keluarga tidak mengetahui kalau orang yang bersama Holis merekam kejadian itu,” ujarnya.
Ade menambahkan, saat dirinya bertemu dengan Kades Panggalih, Wahyu, kondisi jalan tersebut memang masih rusak. Namun, jalan Desa Panggalih sudah masuk dalam bagian rencana jalan poros desa. Karena jalan itu menghubungkan dengan dua desa lainnya yaitu, Karangsewu dan Cikarang.
“Itu jadi rencana bagian jalan desa, tapi saat survei kami bersama DPMD Garut, tidak bisa masuk karena hujan lebat. Tapi memang kondisi jalan itu belum terbangun semua, bukan hanya jalan desa tapi jalan kabupaten juga masih tanah. Hampir merata kondisi jalan di Selatan Jawa Barat khususnya Garut, Cianjur, dan Sukabumi,” ucapnya.
Keterbatasan Anggaran
Dengan kondisi tersebut, DPMD Jawa Barat memahami ada keterbatasan pendanaan untuk memperbaiki jalan desa. Sebab, jalan yang menghubungkan tiga desa itu memiliki panjang 13 kilometer. Sedangkan, pendapatan asli desa terbatas, karena hanya mengandalkan usaha hasil bumi dan BUMDes belum memberikan kontribusi yang besar gitu.
“Kami memahami keterbatasan itu, karena pendapat aslinya hanya mengandalkan hasil bumi dan BUMDes belum punya kontribusi besar. Jalan Desa Panggalih 13 kilometer, menghubungkan antar desa,” katanya.
Menurutnya, Desa Panggalih sangat bergantung pada dana desa, bantuan keuangan provinsi, dan alokasi dana dari kabupaten. Sehingga, penggunaan anggaran itu memang tidak mudah seperti keinginan masyarakat. Otomatis, ada pembangunan prioritas belum bisa terealisasikan dalam rentang waktu satu tahun.
“Penggunaan dana itu memang tidak semudah yang diinginkan masyarakat, otomatis prioritasnya belum terealisasikan dalam waktu satu tahun. Dari laporan kepala desa, hasil Musdes saat Covid menginginkan GOR, jadi tidak bisa membangun jalan,” tuturnya. (Reza/R6/HR-Online)
