18 hours ago
8
harapanrakyat.com,- Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, Dr. Erlan Suwarlan, menilai sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Indonesia terlalu mahal dan belum memberi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Ia menyebut, secara praktik Indonesia justru menjadi salah satu negara dengan sistem pemilu paling mahal di dunia.
“Indonesia bisa dibilang paling mewah dalam urusan pemilu. Dari pusat sampai daerah, semua dipilih langsung. Tapi pertanyaannya, apakah hasilnya benar-benar membuat rakyat lebih sejahtera?” ujar Erlan dalam keterangan yang diterima harapanrakyat.com, Kamis (8/1/2026).
Menurutnya, pemilihan langsung selama ini kerap dianggap sebagai simbol demokrasi yang lebih baik. Namun, anggapan itu perlu dikaji ulang. Erlan menilai, tingginya partisipasi pemilih belum tentu sejalan dengan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.
“Kita terlalu fokus pada prosedur, seolah-olah kalau dipilih langsung pasti demokratis. Padahal, yang lebih penting adalah hasilnya: pemimpin yang amanah dan bekerja untuk rakyat,” katanya.
Erlan menjelaskan, dalam kajian ilmu politik, pemilihan tidak langsung bukanlah sesuatu yang antidemokrasi. Ia mencontohkan banyak negara maju yang tetap menggunakan mekanisme tidak langsung untuk memilih kepala daerah.
“Di Prancis atau Belanda, gubernur atau wali kota bisa ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih oleh dewan. Itu tetap demokratis, karena ada sistem pengawasan dan akuntabilitas,” jelasnya.
Ia juga menyinggung sejarah demokrasi Indonesia. Pada Pemilu 1955, Indonesia bahkan dinilai lebih maju dari beberapa negara lain karena sudah memberi hak pilih yang setara bagi laki-laki dan perempuan.
Baca Juga: Lampaui Target, Kunjungan Wisatawan ke Ciamis Tembus 1,7 Juta di Tahun 2025
Pilkada Langsung di Indonesia Menimbulkan Persoalan Baru
Dalam konteks Indonesia saat ini, Erlan menilai pemilihan langsung di semua level justru menimbulkan persoalan baru, terutama tingginya biaya politik. Kondisi itu, kata dia, membuka ruang bagi praktik politik uang, oligarki, hingga korupsi.
“Biaya politik yang mahal ini akhirnya harus ‘dibayar’ setelah terpilih. Di sinilah awal masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Erlan mendorong agar mekanisme pemilihan kepala daerah dievaluasi, termasuk opsi mengembalikannya ke pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan Pasal 18 UUD 1945 serta nilai musyawarah dan perwakilan dalam Pancasila.
“Kalau lewat DPRD, yang dipilih bisa lebih fokus pada kapasitas dan integritas, bukan siapa yang punya modal paling besar,” kata Erlan.
Ia juga menyoroti maraknya politik dinasti dan oligarki yang lahir dari sistem pemilihan langsung. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali hanya menjadi objek mobilisasi, sementara elite dan pemodal menjadi pihak yang paling diuntungkan.
“Faktanya, banyak kepala daerah terseret kasus korupsi. Ini tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang mahal dan transaksional,” tegasnya.
Erlan menutup dengan menegaskan bahwa mengkritisi dan mengevaluasi sistem pemilihan langsung bukanlah hal yang tabu. Menurutnya, perbaikan demokrasi harus dilakukan secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik.
“Demokrasi jangan hanya jadi slogan. Kalau sistemnya bermasalah, ya harus berani diperbaiki,” pungkasnya. (Fahmi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
