2 hours ago
1
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengungkapkan partainya sudah membidik Anies Baswedan sejak Juni 2024 untuk masuk dalam bursa Cagub DKI Jakarta yang akan diusung PDIP. Hal ini disampaikan Basarah untuk membantah pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang menuturkan partainya tidak pernah melirik Anies sebagai calon gubernur.
Ahok menyampaikan hal tersebut di salah satu channel YouTube. Basarah menjelaskan Anies sudah masuk radar PDIP sebelum Ahok dilantik sebagai pengurus DPP PDIP pada 5 Juli 2024.
Basarah menceritakan, pada 8 Juni 2024, ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB dan bertemu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. PDIP dan PKB kemudian bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam Pilkada Jakarta.
"PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur," kata Ahmad Basarah lewat keterangan tertulis, Minggu (17/11/2024).
Dalam saluran YouTube, Ahok menuturkan DPP PDIP tidak pernah sekalipun membahas pengusungan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Menurut klaim Ahok, sejak awal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ingin mengusung kader internal untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta.
Perolehan kursi kedua partai tersebut di DPRD DKI tidak mencapai 20 persen. PDIP hanya mendapat 15 kursi, sementara PKB memperoleh 10 kursi.
"Waktu itu kan PDI Perjuangan belum bisa mengajukan calon sendiri karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada," ujar Basarah.
Akhirnya, Mahkamah Konstitusi lewat putusan Nomor 60/PUU-XXI/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari semula 25 persen perolehan suara atau 20 persen perolehan kursi di DPRD menjadi hanya antara 6,5 hingga 10 persen perolehan suara, tergantung jumlah pemilih.
Sebelum putusan itu, partai politik baru bisa mengajukan calon kepala daerah sendiri jika partai itu memperoleh 20 persen kursi DPRD atau 25 persen dari perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD.
"Putusan MK itu memang mengubah peta politik Pilkada secara nasional, dan PDI Perjuangan pun akhirnya dapat mengusung sendiri pasangan calonnya di Pilkada Jakarta," lanjut Basarah.
Sejumlah pimpinan DPP PDIP juga pernah mengungkapkan Anies Baswedan dilirik untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta oleh partai berlogo banteng moncong putih itu. Antara lain, hal ini ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, dan Eriko Sotarduga. Bahkan, Said Abdullah pernah menyebut PDIP akan mempertimbangkan mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
“Mas Anies bersepakat untuk menjadi jembatan silaturahmi dengan kelompok Islam, khususnya para pendukungnya, agar tercipta persaudaraan kebangsaan yang kokoh antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois, khususnya dengan PDI Perjuangan," terang Basarah.
Basarah menuturkan walaupun PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, namun Anies mengatakan gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan.
“Dalam pertemuan saya bersama Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Mas Anies Baswedan menegaskan bahwa Pilkada bukan sekadar urusan seremonial lima tahunan, tapi tugas menyatukan bangsa," ungkap Basarah.
Sebelumnya, Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, membuka 'Markas Komando Jakarta Menyala untuk Perubahan' di kawasan Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sahrin mengatakan markas komando itu merupakan salah satu bentuk dukungan moral Anies Baswedan kepada pasangan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.
Hal ini sering diunggah Anies Baswedan di akun Instagram dan X pribadinya, yang mengumbar pertemuan hangat dengan Pramono-Rano di Pendopo Lebak Bulus.
Basarah menyatakan PDIP mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Anies Baswedan dan timnya. PDIP merasa senasib dan satu penanggungan yang berusaha dihancurkan oleh ambisi Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya.
"Gerakan rakyat bersatu tak boleh dikalahkan oleh siapapun yang ingin menghancurkan peradaban demokrasi bangsa Indonesia yang susah payah diperjuangkan hingga melahirkan orde reformasi saat ini,” ucap Ahmad Basarah.
