1 day ago
13
harapanrakyat.com,- Pemprov Jawa Barat membuka opsi BUMD untuk mengelola Kebun Binatang atau Bandung Zoo. Karena hingga saat ini, Pemkot Bandung belum mendapat pengelola melalui proses lelang.
Baca Juga: Ingkar Janji, Gubernur Dedi Mulyadi Beri Kejutan Gaji Ganda bagi Pegawai Kebun Binatang Bandung
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan (Dishut), Pemkot Bandung belum dapat menetapkan Lembaga Konservasi (LK) untuk mengelola Bandung Zoo. Sebab, terdapat berbagai pertimbangan termasuk dari sisi hukum. Padahal, ambang batas waktu penentuan pengelola dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada 5 Mei 2026 atau sudah melewati satu hari.
“Pemkot Bandung kan sedang lelang untuk menentukan pengelola Bandung Zoo. Tapi dari laporan Dishut, belum bisa mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan, termasuk aspek hukum,” kata Dedi di Kota Bandung, Rabu (6/5/2026).
Dengan kondisi itu, Pemkot Bandung berencana mengajukan perpanjangan waktu selama satu bulan kepada Kemenhut untuk menentukan LK. Sehingga, paling lambat Kebun Binatang Bandung mempunyai pengelola definitif sekitar 5 Juli 2026 mendatang. “Pemkot Bandung ingin mengajukan (tambahan) waktu satu bulan untuk memutuskan LK,” ujarnya.
Buka Opsi BUMD Mengelola Kebun Binatang Bandung
Di sisi yang lain, Dedi menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Suryatman, untuk menjalin komunikasi terkait opsi Pemprov Jawa Barat mengelola Bandung Zoo. Apabila memungkinkan, Dedi ingin BUMD Jawa Barat mengelola Kebun Binatang Bandung tetapi fokusnya pada sisi konservasi.
“Saya minta Sekda untuk berkomunikasi untuk mengajukan LK, kalau bisa. Misalkan, BUMD mengelola tapi fokusnya ke konservasi,” ucapnya.
Jika secara regulasi BUMD Jabar memungkinkan mengelola Bandung Zoo, Dedi akan menjamin keberlangsungan konservasi satwa dan kelestarian hutan kota.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki vegetasi yang sangat baik dengan pepohonan besar yang harus tetap terjaga. “Tujuan saya adalah konservasi. Sayang hutan dan binatangnya. Saya lebih memilih BUMD untuk mengelola, kalau tidak ada keputusan,” tuturnya.
Selain isu lingkungan dan satwa, nasib para pekerja di Kebun Binatang Bandung juga menjadi prioritas utama Dedi. Dedi menjamin jika pengelolaan Kebun Binatang Bandung beralih ke provinsi, hak-hak dan keberlangsungan kerja para pegawai akan mendapatkan perhatian langsung dari pimpinan daerah.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Siap Turun Tangan Seusai Dua Ekor Anak Harimau Benggala di Kebun Binatang Bandung Mati
“Bukan bisnis tujuannya, tapi menyelamatkan pegawai dan konservasi. Gubernur akan langsung memperhatikan dalam setiap waktu,” katanya. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
