16 hours ago
10
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merespon terkait penilaian tentang dirinya yang dicap atau disebut sebagai gubernur ambisius dalam menjalankan program populis.
Melalui unggahan di akun TikTok pribadinya @dedimulyadiofficial, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa arah kebijakan yang saat ini dilakukan bukan semata-mata untuk mencari popularitas atau pencitraan.
Ia menuturkan bahwa kebijakan-kebijakan Pemprov Jabar berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini masih menjadi persoalan di berbagai daerah di Jawa Barat.
“Ada wacana yang dikembangkan bahwa Gubernur Jawa Barat sangat ambisius terhadap program populis. Padahal yang kita kerjakan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Itu semuanya layanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Dedi Mulyadi, Jum’at (09/01/2026).
Baca Juga: Bantuan Banjir Sukabumi Tak Kunjung Cair, KDM Beberkan Masalahnya
Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.
“Membangun sekolah secara merata itu kebutuhan dasar masyarakat. Anak-anak harus mendapat akses pendidikan setidaknya hingga jenjang SMA dan SMK,” ujarnya.
Dicap Gubernur Ambisius, Dedi Mulyadi Jelaskan Program Populis yang Dijalankannya
Dedi Mulyadi kemudian menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas pendidikan misalnya kurangnya ruang kelas akan menimbulkan persoalan baru. Khususnya saat penerimaan peserta didik baru, jika pemerintah tidak hadir sejak awal.
“Kalau pemerintah provinsi tidak bangun sekolah, nanti teriak-teriak ketika penerimaan siswa baru karena ruang kelasnya tidak cukup,” imbuhnya.
Selain pendidikan, Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya layanan kesehatan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Lewat Kepgub, Dedi Mulyadi Copot Status Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat
Ia mengatakan bahwa negara tidak boleh membiarkan warganya kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena keterbatasan ekonomi.
“Tidak punya kemampuan untuk berobat dan diselesaikan oleh pemerintah, yaitu kebutuhan dasar, bukan program populis,” tegasnya.
Dedi Mulyadi kemudian menyoroti soal akses listrik akibat kemiskinan, yang tidak boleh dibiarkan. Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian dan pengendalian banjir merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat.
“Membangun jaringan irigasi, normalisasi sungai agar sawah terairi dan kemudian masyarakat bebas banjir, itu adalah kebutuhan dasar masyarakat, bukan program populis,” jelasnya.
Dalam pembangunan jalan, Dedi Mulyadi menekankan bahwa kualitas dan kelengkapan infrastruktur harus menjadi prioritas.
“Kalau kita membangun jaringan jalan yang baik, tidak tambal-tambalan, dilengkapi oleh penerangan jalan umum, membuat drainase, harus ada marka jalannya dan harus ada drainasenya dan harus ada PJU-nya, ya itu harus begitu,” kata Dedi Mulyadi.
“Nanti kalau jalannya jelek, teriak-teriak, pemerintah tidak kerja,” lanjutnya.
Karena itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun dan menjaga hasil pembangunan demi kemajuan Jawa Barat.
“Mari kita bangun Jawa Barat dengan baik dan mari kita jaga dan rawat aset pembangunan yang sudah tersedia. Fungsi pemimpin adalah menyelesaikan seluruh problem masyarakat agar minimal kebutuhan dasarnya terselesaikan,” tandasnya. (Erna/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
