Hasil Debat Pertama Pilgub Jateng 2024 & Poin-Poin Pentingnya

tirto.id - Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah mengikuti debat Pemilihan Gubernur (Pilgub) pertama pada Rabu (30/10/2024) malam.

Debat ini dihadiri dua paslon Pilgub Jateng 2024, yakni nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.

Tema debat kali ini adalah “Tata Kelola Pemerintahan: Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi Menuju Jawa Tengah dengan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel”.

Selain menginformasikan visi-misi setiap paslon, debat tersebut juga melibatkan sejumlah panelis dari berbagai kalangan. Panelis ini bertugas memberikan pertanyaan kepada setiap pasangan cagub-cawagub terkait.

Untuk mengetahui bagaimana hasil debat Pilgub Jateng 2024 pertama yang bisa ditonton streaming, Anda bisa membaca penjelasan berikut.

Hasil Debat Perdana Pilgub Jateng 2024

Debat pertama Pemilihan Gubernur Jateng bertema dasar “Tata Kelola Pemerintahan” telah usai dilakukan pada Rabu, 30 Oktober 2024, malam hari.

Beberapa poin penting yang dirangkum di sini mencakup masalah internet, penurunan demokrasi, pungutan liar (pungli), dan kemiskinan.

1. Permasalahan Internet

Kedua paslon mempermasalahkan internet sebagai hal krusial. Andika mengungkapkan bahwa pemerintah wajib andil dalam peningkatan akses internet untuk masyarakat Jawa Tengah.

Alasan pernyataan itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat Jateng untuk dapat mengetahui perkembangan dunia luar. Kemudian bisa menyokong pemerintah dalam upaya pelayanan yang lebih cepat.

Adapun Luthfi lebih mengutamakan permasalahan keamanan siber atau keamanan berinternet. Dia menjabarkan terkait akses internet yang cepat dan diperlukan, namun harus ada pula kepentingan terhadap keamanan datanya.

Luthfi juga tidak luput menyertakan program pelatihan untuk orang-orang desa agar mengerti keamanan digital. Langkah yang direncanakan terkait pelatihan ini pun akan melibatkan sektor kepolisian.

2. Penurunan Demokrasi di Jawa Tengah

Secara khusus Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah disebutkan menurun oleh Cagub Andika Perkasa. Adapun tren penurunan indeks demokrasi tersebut diklaim terjadi sepanjang tiga tahun terakhir.

Pemaparan di atas diujarkan ketika agenda visi-misi nomor urut 1. Bukan hanya itu, Andika juga menyebutkan terkait turunnya Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Tengah dalam tiga tahun belakangan ini.

“Hari ini indeks demokrasi jawa tengah menunjukan tren yang memburuk selama tiga tahun terakhir. Sebanyak 7 dari 10 indikator menunjukan tren yang menurun. Begitu juga dengan indeks pelayanan publik, tiga tahun terakhir kita melihat tren yang memburuk, yang mungkin disebabkan oleh turunnya penilaian integritas oleh KPK, turunnya indeks demokrasi, maupun turunnya efisiensi perekonomian Jawa Tengah,” kata Andika, dilansir dari Antaranews.

Sesuai pendapatnya, kejadian ini muncul akibat penurunan integritas KPK, indeks demokrasi, dan efisiensi perekonomian di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pungutan liar Aparatur Sipil Negara (ASN)

Debat pertama pada poin ini melibatkan calon wakil gubernur Taj Yasin dan Hendrar. Menyikapi permasalahan pungutan liar di lingkungan ASN, Taj Yasin memberikan usulan pembuatan aplikasi bernama “Ngopeni”.

Platform ini diklaim bisa memberikan pelayanan perizinan secara tatap muka. Dengan aplikasi terkait, ia menjabarkan bahwa proses pendaftaran dan registrasi dapat berlangsung lebih aman, efisien, dan transparan.

Adapun Hendrar sebagai lawan debatnya mengungkapkan terkait pungli yang kerap dilakukan karena ASN kekurangan pendapatan. Ia menjabarkan bahwa ada banyak ASN Pemprov Jateng yang berkeinginan pindah kerja lantaran permasalahan tunjangan.

“Ngomong jangan pungli, jangan korupsi, tapi mereka untuk sehari-hari saja harus utang," kata Hendrar.

Taj Yasin pun memberikan jawaban bahwa tunjangan untuk perkara pungli akan ditingkatkan, seiring dengan kinerja ASN yang baik.

4. Permasalahan Kemiskinan

Lewat pemaparan visi-misi, Andika Perkasa menginformasikan bahwa ada sekitar 10,4 persen penduduk miskin di Jawa Tengah. Berdasarkan ungkapannya ini, permasalahan kemiskinan wajib ditekan demi mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Adapun Ahmad Luthfi menjabarkan tentang 3,7 juta jiwa masyarakat miskin di Jawa Tengah. Perkara kekurangan harta ini menjadi sesuatu yang krusial. Kemudian harus diselesaikan meskipun sebagai tantangan terbilang berat.

Luthfi pun menawarkan sejumlah layanan infrastruktur ketika terpilih kelak. Di antaranya berupa penyediaan pemenuhan kebutuhan air minum, rumah-rumah layak huni, dan penyediaan sanitasi.