1 day ago
9
harapanrakyat.com,- Kepala Desa di Kota Banjar, Jawa Barat, kaget dengan besaran anggaran dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat pada tahun 2026. Alasannya, nilainya menurun cukup drastis dibandingkan tahun 2025.
Kepala Desa Sinartanjung, Asep Hendra Sugiharto mengaku kaget setelah mendapat rilis besaran dana desa tahun 2026. Menurutnya anggaran tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan saat tahun 2025.
Baca juga: Lapas Banjar Tegaskan Komitmen di 2026, Penguatan Kinerja Diselaraskan Program Nasional
Desa Sinartanjung sendiri pada tahun 2025 mendapat dana desa sekitar Rp 900 juta lebih. Sementara tahun ini hanya sekitar Rp 344 juta. Besaran dana desa tersebut menurutnya kurang memadai untuk membiayai program dan kegiatan di desa.
“Kami cukup kaget tahun ini dana desa turun drastis. Kami hanya mendapat sekitar Rp 400 juta jauh dari perencanaan di APBDes,” ujar Asep, Selasa (6/2/2026).
Anggaran Dana Desa Turun, Harap Ada Penambahan
Lanjutnya menyebut, besaran dana desa tersebut menurutnya terlalu kecil. Sehingga tidak memadai untuk membiayai program-program di desa seperti pengentasan stunting. Termasuk juga untuk anggaran bantuan warga tidak mampu yang selama ini sudah berjalan. Belum lagi, untuk sejumlah program prioritas seperti ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur.
“Saya harap ke depannya ada penambahan lagi untuk dana desa ini. Ini karena sangat menentukan sekali terhadap keberlanjutan pembangunan desa” kata Asep.
Kepala Desa lainnya, Yayat Ruhiyat, menambahkan bahwa dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat pada tahun ini cukup kecil. Sehingga berdampak terhadap program pembangunan yang ada di desa.
Selain itu, dalam peraturan yang mengaturnya, Permendes dan Permenkeu, belum dijelaskan secara rinci pembagian alokasi dana desa tersebut. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
Misalnya, pada tahun 2025 besaran bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga tidak mampu dialokasikan 15 persen dari total dana desa. Sementara untuk tahun 2026 dibatasi maksimal hanya Rp 300 ribu per KPM. “Persentase atau pembagiannya belum rinci. Mungkin nanti kami masih harus menunggu peraturan turunan dari aturan tersebut,” ujarnya.
Ia juga cukup kaget dengan besaran dana desa tersebut. Ini karena dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat jauh berbeda dengan apa yang sudah dirancang dalam APBDes. Namun begitu, pihaknya akan mematuhi ketentuan peraturan yang ada. Dan melaksanakannya apa yang telah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kita akan ikuti aturan yang ada sambil menunggu peraturan turunan sebagai petunjuk teknis. Meskipun kebijakan ini tentu sangat mempengaruhi pembangunan yang ada di desa,” ujar Yayat yang juga Ketua Apdesi Kota Banjar.
Tambahan untuk Koperasi Merah Putih
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Banjar, Asep Yani Taruna membenarkan adanya penurunan dana desa dari pemerintah pusat tersebut. Bahkan, untuk Kota Banjar rata-rata dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat di kisaran angka Rp 300 juta. Meski ada juga pemerintah desa yang mendapat dana desa paling kecil yakni Rp 286 juta. “Iya betul itu kebijakan dari pemerintah pusat. Sudah diatur dalam Permendes dan Permenkeu,” katanya.
Baca juga: Realisasi Capaian Investasi Kota Banjar 2025 Lampaui Target di Tengah Sorotan UMK Rendah
Lanjutnya mengatakan, nantinya di tengah pertengahan tahun dana desa tersebut akan ditambah sekitar Rp 500 juta. Namun peruntukannya dikhususkan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP.
Pihaknya berharap pemerintah desa dapat memahami kebijakan dari pemerintah pusat tersebut. Dan maksimalkan dana desa yang ada untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang ada di desa. “Untuk yang Rp 500 juta itu nantinya akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Kami harap pemerintah desa bisa memaksimalkan dana desa yang ada,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online)
