1 hour ago
2
harapanrakyat.com,- Pemkab Sumedang mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menitikberatkan penggunaan pangan dari petani dan pemasok lokal. Langkah tersebut untuk mendukung kebijakan strategis nasional sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sumedang.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Sekda Sumedang, Tuti Ruswati dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) yang membawahi wilayah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Karawang, Indramayu, dan juga Bekasi. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (3/2/2026).
Baca Juga: Bupati Sumedang Tegaskan Kedisiplinan SOP dalam Program MBG
Tuti menyebutkan, pertemuan itu difokuskan pada penguatan sinergi pemda dengan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama dalam pengelolaan rantai pasok pangan untuk program MBG. Kabupaten Sumedang sudah memiliki sistem pemantauan ketersediaan pangan yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun menu MBG berbasis potensi lokal tanpa mengabaikan standar gizi.
“Melalui sistem yang kami miliki, ketersediaan bahan pangan bisa terdata dengan baik. Dengan begitu, menu MBG dapat disesuaikan dengan hasil pertanian dan peternakan lokal, namun tetap memenuhi ketentuan gizi yang ditetapkan,” ujarnya.
Baca Juga: Dapur MBG Polres Sumedang Jadi Percontohan, Semua Menu Wajib Rapid Test
Ia juga menegaskan kesiapan Sumedang menjadi daerah percontohan dalam penerapan rantai pasokan lokal pada program MBG. Menurutnya, infrastruktur sistem sudah tersedia dan tinggal menunggu kebijakan teknis dari Badan Gizi Nasional.
“Percepatan program MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga strategi menjaga perputaran ekonomi agar tetap berada di daerah. Dengan melibatkan petani lokal, program ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Sumedang,” ucapnya.
KPPG Pastikan Pasokan Program MBG dari Pangan Lokal
Sementara itu Kepala KPPG, Yulian menyampaikan, kunjungan ini bagian dari upaya percepatan pelaksanaan MBG, khususnya dalam memperkuat rantai pasokan pangan. Ia menegaskan pentingnya memastikan bahan pangan tidak dikuasai oleh pihak tertentu.
“Kami ingin memastikan pasokan pangan MBG benar-benar berasal dari lokal. Tidak boleh ada monopoli komoditas karena hal tersebut bertentangan dengan arahan Presiden,” kata Yulian.
Menurutnya, Presiden menekankan agar program MBG memberikan manfaat luas dan merata bagi seluruh pemangku kepentingan. Perputaran ekonomi dari program ini diharapkan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga petani, peternak, dan pelaku usaha lokal lainnya.
Baca Juga: Pemkab Sumedang Evaluasi Program MBG Usai Insiden Keracunan, Seluruh SPPG Dikumpulkan
Ke depan, KPPG akan menjalin koordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, guna memastikan ketersediaan dan validitas data pasokan pangan daerah.
“Selain itu, perhatian juga diberikan pada pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar keamanan dan kesehatan pangan,” pungkasnya. (Aang/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
