10 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, angkat bicara terkait persoalan limbah yang kerap mencemari laut dan masalah banjir yang menghantui kawasan wisata.
PHRI mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Pangandaran untuk segera membenahi sistem drainase secara menyeluruh, dan tidak terburu-buru menyalahkan pihak hotel.
Ketua BPC PHRI Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana mengatakan, tudingan persoalan limbah hotel yang mengalir ke laut telah menjadi atensi pihaknya sejak lama.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hotel-hotel besar di Pangandaran telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai sesuai aturan Dinas Lingkungan Hidup (DLHK).
Baca Juga: Siap Bawa Usulan ke Rakerda Jabar, PHRI Pangandaran Soroti Tiga Masalah Utama Pariwisata
“Kami sudah bekerja sama dengan DLHK. Hotel-hotel di sekitar kawasan wisata sudah memiliki IPAL, bahkan kualitas airnya dicek secara ketat. Masalahnya, ketika kondisi Pangandaran sedang ramai, muncul limbah yang belum tentu bersumber dari hotel,” kata Agus Mulyana kepada harapanrakyat.com, Selasa (3/2/2026).
Drainase Buruk di Pangandaran dan Persoalan Limbah
Agus menjelaskan, kawasan wisata Pangandaran menyatu dengan permukiman penduduk dan fasilitas public, seperti WC umum. Kondisi ini membuat sumber limbah menjadi sangat kompleks dan sulit diidentifikasi jika sistem saluran airnya tidak tertata.
Ia menyayangkan sikap yang seringkali langsung menjadikan sektor perhotelan sebagai “kambing hitam” tanpa adanya pembuktian teknis yang jelas.
Baca Juga: Dugaan Pungli dan Pemalsuan Tiket Masuk Kawasan Wisata, PHRI Pangandaran; Harus Ditangani Serius!
“Beberapa waktu lalu ada sampel di saluran depan Grand Aquarium. Ternyata hasilnya bagus dan sumber limbah justru datang dari titik lain. Kami minta pemda tegas, buka dan bersihkan salurannya agar terlihat pipa mana yang membuang limbah ke sana. Jangan hanya berasumsi ini dari hotel,” tegasnya.
Darurat Banjir dan Kebutuhan Blueprint
Selain persoalan limbah, Agus menyoroti buruknya fungsi drainase yang menyebabkan banjir cepat terjadi meski hujan hanya turun sebentar.
Sebagai praktisi yang memahami konstruksi, ia menilai elevasi dan titik akhir pembuangan air di Pangandaran belum terukur dengan baik.
“Hujan satu jam saja sudah banjir di beberapa titik. Ini bukti bahwa drainase tidak berjalan baik. Seharusnya ada blueprint yang jelas, salurannya kemana, elevasinya diukur, dan induk pembuangannya disiapkan. Baik itu ke laut maupun ke sungai besar yang melintang di kawasan ini,” lanjut Agus.
Baca Juga: Agus Mulyana Terpilih Jadi Ketua BPC PHRI Pangandaran, Soroti BPPD yang belum Terbentuk
Solusi IPAL Komunal
Sebagai langkah konkret, PHRI Pangandaran mengajak pemangku kebijakan untuk duduk bersama mencari solusi jangka panjang.
Pihaknya mengusulkan adanya pembersihan total saluran drainase dari sedimen pasir serta pengkajian pembangunan IPAL komunal.
“Ayo kita buktikan bersama, buka sumber-sumbernya agar bersih semua. Saya sebagai Ketua PHRI siap mengatasi ini. Tetapi harus ada dukungan kebijakan dan aksi nyata dari pemerintah setempat untuk membenahi infrastruktur dasar pariwisata kita,” pungkasnya. (Madlani/R3/HR-Online/Editor: Eva)
