1 day ago
9
harapanrakyat.com,- Rumah seorang janda dengan lima anak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, yang viral karena kondisinya nyaris roboh dan tak kunjung memperoleh bantuan, akhirnya mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM.
Kasus ini mencuat setelah akun TikTok @reni09slsbsn mengunggah video kondisi rumah janda tersebut dan menyampaikan permohonan bantuan kepada Gubernur Dedi Mulyadi karena bangunan sudah tidak layak huni. Video itu memperlihatkan atap dan dinding yang hampir runtuh dan kondisi keluarga yang tinggal di dalamnya.
Pasca video tersebut viral, Kades Jatiwangi mendatangi rumah janda tersebut. Ia mengecam tindakan pengunggah video yang buru-buru mem-viralkan kondisi rumah tak layak huni tersebut. Tanggapan Kades Jatiwangi yang terkesan menyalahkan pengunggah video pun menuai beragam reaksi, termasuk dari KDM.
Sampai akhirnya KDM pun bergerak cepat menemui langsung ibu tersebut pada Senin (24/11/2025), didampingi Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina.
“Ini warga Garut, tidak punya suami, janda dengan lima anak,” kata Dedi dalam unggahan videonya di TikTok @dedimulyadiofficial.
KDM memastikan ibu tersebut akan menerima bantuan pembangunan rumah melalui program BJB Peduli, dan secara pribadi ia juga memberikan bantuan uang untuk pembelian tanah. Namun, ia menegaskan bantuan tersebut diberikan dengan komitmen bahwa jika ibu itu menikah lagi, harus mengikuti program Keluarga Berencana (KB).
“Kalau menikah lagi harus ikut KB. Kalau tidak, bantuan tanahnya saya cabut,” ucapnya.
Baca Juga: Viral Pemuda Dituduh Tabrak Anak di Bandung, Dedi Mulyadi Turun Tangan
Dalam dialog yang sama, KDM terperangah ketika mendengar warga mengaku diminta membayar Rp2 juta untuk pengurusan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya gratis karena bagian dari program pemerintah.
“Harusnya program ini gratis, nanti kita tindak lanjuti,” tegasnya setelah mendengar langsung pengakuan warga.
Unggahan video itu kemudian dibanjiri komentar warganet yang turut membagikan pengalaman mengenai pungutan pada program PTSL di daerah masing-masing. Banyak dari mereka menilai pungutan hingga Rp2 juta tidak wajar dan meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait pelaksanaannya.
Di saya program PTSL cuma bayar 150 ribu itu pun untuk bayar materai,” komentar akun @SO***.
“PTSL beli materai mah wajar we, ari 2jt mah eta jelas kudi di jerat ku pidana pa,” komentar akun @Fy***.
Warganet lain berkomentar berharap agar pemerintah melakukan pemeriksaan program PTSL menyeluruh di semua desa di Jawa Barat.
“Program PTSL harus ditindak lanjuti di semua desa di Jawa Barat,” komentar akun @AD***.
“PTSL bayar 2 jt? Parah pisan,” komentar akun @user23***.
Selain itu, terdapat pula warganet yang mengaku pernah mengalami pungutan serupa beberapa tahun lalu.
Baca Juga: Anak Terancam Putus Sekolah, Ibu Asal Ciamis Temui KDM Minta Solusi
“Real banget 3 tahun lalu saya bayar 2 juta cash,” timpal akun @st***. (Erna/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
