Contoh Soal Latihan SKB CPNS Pemprov dan Kunci Jawaban

tirto.id - Contoh soal latihan SKB CPNS Pemprov dan kunci jawaban banyak dicari karena digunakan sebagai bahan belajar oleh peserta seleksi CPNS yang akan menghadapi ujian SKB pada 20 November hingga 17 Desember 2024.

SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang merupakan tahap lanjutan bagi mereka yang lolos Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD. Pengumuman hasil SKD CPNS 2024 akan disiarkan kepada publik pada 17 hingga 19 November 2024.

Peserta seleksi CPNS 2024 perlu mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi ujian SKB. Pasalnya, hasil akhir seleksi CPNS diperoleh dari integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60%. Dengan kata lain, SKB merupakan bagian paling besar yang andil dalam menentukan seseorang lolos CPNS.

Materi SKB disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Selain itu, akan ada pula beberapa materi seperti psikotes, wawancara, kesehatan jasmani dan rohani, serta lainnya sesuai persyaratan jabatan.

Peserta seleksi CPNS 2024 yang melamar di instansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) disarankan mempersiapkan diri mulai sekarang. Persiapan terpenting adalah melatih diri mengerjakan berbagai macam contoh soal yang mungkin akan muncul saat ujian SKB.

Berikut ini adalah contoh soal pilihan ganda dan essay SKB CPNS Pemprov lengkap dengan jawaban serta pembahasannya.

Contoh Soal Pilihan Ganda

1. DPRD provinsi berada di ibu kota …

A. Provinsi

B. negara

C. kabupaten

D. kecamatan

Jawaban: A

2. Pemilu memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem...

A. Distrik berwakil banyak

B. Proporsional

C. Distrik tidak berwakil

D. Proporsional terbuka

Jawaban: D

3. Perda disusun oleh...

A. Dinas daerah dan Sekda

B. Kepala daerah dan DPRD

C. BPD dan kepala daerah

D. DPRD dan Sekda

Jawaban: B

4. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem.....

A. Demokrasi

B. Otoriter

C. Parlementer

D. Presidensil

Jawaban: D

5. Lembaga negara yang melaksanakan jalannya pemerintahan disebut...

A. Eksekutif

B. Legislatif

C. MA

D. KPU

Jawaban: A

6. Lembaga penyelenggara pemilu adalah...

A. Presiden

B. BPK

C. KPU

D. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: C

7. Pemilihan kepala daerah berdasarkan amendemen UUD 1945 dilaksanakan secara....

A. Langsung

B. Tidak langsung

C. Aklamasi

D. Formatur

Jawaban: A

8. Anggota DPD dipilih langsung oleh

A. Presiden

B. Rakyat

C. MPR

D. DPR

Jawaban: B

9. Partai pemenang dalam pemilu 2009 adalah ...

A. PPP

B. Golkar

C. PDI

D. Partai Demokrat

Jawaban: D.

10. Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak....

A. 540

B. 580

C. 750

D. 560

Jawaban: A.

11. Undang-undang untuk melaksanakan pemilu 2009 adalah...

A. UU Nomor 23 Tahun 2003

B. UU Nomor 12 Tahun 2003

C. UU Nomor 10 Tahun 2008

D. UU Nomor 27 Tahun 2007

Jawaban: C.

12. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit.....

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

Jawaban: A.

13. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota adalah...

A. Kecamatan

B. Kelurahan kabupaten

D. Provinsi

Jawaban: C.

14. Berikut yang bukan asas pemilu sebelum pemilu tahun 2009 adalah.....

A. Langsung

B. Umum

C. Demokratis

D. Adil

Jawaban: C.

15. Pemilu diselenggarakan untuk memilih, kecuali …

A. DPR

B. DPRD

C. DPD

D. Camat

Jawaban: D.

16. Lembaga legislatif Indonesia adalah …

A. MA

B. KPK

C. DPR

D. MK

Jawaban: C.

17. Lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas menetapkan UUD adalah ...

A. MPR

B. DPR

C. MA

D. MK

Jawaban: B.

18. Masa jabatan anggota DPD adalah.....

A. Satu tahun

B. Dua tahun

C. Tiga tahun

D. Lima tahun

Jawaban: D.

19. Lembaga negara yang menyusun undang-undang adalah.....

A. BPK

B. DPR

C. Yudikatif

D. Prerogative

Jawaban: B.

20. Lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi adalah …

A. Pengadilan umum

B. Pengadilan negeri

C. Pengadilan tinggi

D. Mahkamah Agung

Jawaban: C.

21. Ketua MPR sekarang dijabat oleh MPR...

A. Ahmad Muzani

B. Taufik Kiemas

C. Taufik Kurniawan

D. Pramono Anung

Jawaban: A.

22. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dinamakan hak …

A. Budget

B. Petisi

C. Interpelasi

D. Inisiatif

Jawaban: C.

23. Lembaga perwakilan yang ikut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi daerah adalah..

A. MPR

B. DPD

C. Komisi Yudisial

D. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: A.

24. MA berwenang mengadili perkara pada tingkat...

A. Praperadilan

B. Pertama

C. Banding

D. Kasasi

Jawaban: D.

25. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang mengusulkan hakim agung adalah....

A. Mahkamah Agung

B. Komisi Pemilihan Umum

C. Mahkamah Konstitusi

D. Komisi Yudisial

Jawaban: D.

26. Lembaga yang melakukan pemeriksaan semua pelaksanaan APBN adalah ...

A. MK

B. MA

C. KY

D. BPK

Jawaban: D.

27. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah

A. MPR

B. DPD

C. Presiden

D. DPR

Jawaban: D.

28. Di bawah ini lembaga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, kecuali .....

A. MPR

B. DPD

C. Presiden

D. DPA

Jawaban: D

29. Perangkat daerah yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah adalah...

A. Satpol PP

B. Satpam

C. Polri

D. TNI

Jawaban: A.

30. Hubungan kerja sama antara presiden dan DPR di bidang legislatif adalah...

A. Pembuatan UU

B. Menyatakan perang

C. Meberikan grasi

D. Memberikan amnesty

Jawaban: A.

Contoh Soal Essay

1. Jelaskan pengertian pemerintah daerah dalam arti luas dan arti sempit!

Pembahasan:

Pemerintah dalam arti luas adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan, pemerintah dalam arti sempit adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah.

2. Sebutkan salah satu bunyi pasal dalam UUD 1945 yang mengandung pengertian penyelenggaraan pemerintahan daerah (satu ayat saja)!

Pembahasan:

Pasal 18 ayat (2): "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".

Pasal 18 ayat (5): "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat".

3. Sebutkan minimal 5 (lima) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib pemerintahan daerah!

Pembahasan:

A. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

B. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawsan tata ruang.

C. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

D. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

E. penanganan bidang kesehatan.