6 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Aliansi mahasiswa Kota Bandung melangsungkan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026).
Para mahasiswa terlihat mengenakan almamater dan pakaian serba hitam. Selain itu, terdapat beberapa mahasiswa yang membentangkan spanduk yang berisikan isu krusial mulai dari pelemahan rupiah hingga kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Mahasiswa menilai kabinet saat ini telah gagal total dalam mengelola roda pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Akibat ketidakstabilan kebijakan tersebut, masyarakat kelas menengah ke bawah kini harus menanggung beban berantai di sektor ekonomi dan ruang aman bernegara.
Baca Juga: Gegara Harga BBM Naik, BPBD Ciamis Was-was Hadapi Musim Kemarau
“Tujuan aksi hari untuk memantik kesadaran sekaligus menyatukan keresahan yang sama di tengah masyarakat mengenai kegagalan pemerintah dalam mengelola negara. Hasil konsolidasi, tuntutan kami kerucutkan menjadi tiga sektor krusial,” kata Ketua BEM UPI, Khallid Syhaeful di sela-sela aksi.
Mahasiswa Demonstrasi di DPRD Jabar Kecam Tata Kelola MBG yang Karut Marut
Khallid berujar, sektor pertama dan paling mendesak yang disoroti mahasiswa adalah stabilitas ekonomi makro, ditandai dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Depresiasi nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini berdampak langsung pada meroketnya harga kebutuhan pokok harian masyarakat.
Baca Juga: Terkait Temuan Ulat di Menu MBG Tasikmalaya, Satgas Langsung Evaluasi Dapur Penyedia
“Kita bisa lihat, melemahnya nilai rupiah. Itu berdampak kepada kehidupan yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Masih di sektor ekonomi, mahasiswa mengecam keras tata kelola program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai karut-marut dan dijadikan alat pengamanan politik.
Program yang menguras APBN tersebut justru dihantam badai skandal pascapencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) akibat dugaan kasus korupsi.
“Mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi total arah putaran anggaran agar tidak menjadi bancakan politik regulasi,” tuturnya.
Baca Juga: Meski Tak Pernah Pegang Uang Dolar, Pedagang di Garut Kena Imbas Rupiah Melemah
Ia menambahkan, mahasiswa yang demonstrasi di DPRD juga menyoroti pengesahan RUU Polri. Akibat, pengesahan itu kini polisi bisa kembali menduduki jabatan sipil.
“Pengesahan RUU Polri, bisa kita lihat bersama bagaimana aparat ini bisa menduduki jabatan-jabatan sipil,” ucapnya.
Sektor terakhir yang dibawa dalam manifesto mahasiswa adalah gelombang protes atas kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax secara mendadak.
Kebijakan tersebut terbukti memicu efek domino berupa antrean kendaraan yang mengular panjang di jalur Pertalite di berbagai SPBU karena daya beli warga yang tergerus.
“Jadi saya rasa kenaikan BBM ini harus dihentikan, harus diturunkan kembali. Jangan sampai masalah-masalah yang kemudian terjadi ini sangat merugikan masyarakat,” katanya. (Reza Deny/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
