8 hours ago
19
Harga solar nelayan Rp15.000 per liter membawa angin segar bagi pelaku usaha di sektor agropolitan, terutama subsektor ikan laut. Di tengah meningkatnya biaya operasional melaut, penurunan harga solar jadi Rp15.000 per liter mampu menjaga produktivitas nelayan. Sekaligus mendukung stabilitas pasokan hasil tangkapan ke pasaran.
Baca Juga: Wujudkan Banjar Agropolitan, Poktan Sukadana Kembangkan Alpukat Pangeran
Harga Solar Nelayan Rp15.000 per Liter Berlaku untuk Kapal 30-200 GT
Sebelum kebijakan diumumkan, harga BBM Solar non-subsidi sempat menyentuh sekitar Rp21.300 per liter. Kondisi tersebut membuat biaya operasional kapal meningkat cukup signifikan. Apalagi bagi nelayan dengan armada berkapasitas menengah yang belum memperoleh akses terhadap BBM subsidi.
Kenaikan harga bahan bakar tentu menjadi salah satu keluhan utama pelaku usaha perikanan. Pengeluaran untuk membeli solar merupakan komponen terbesar dalam aktivitas melaut sehari-hari. Akibatnya perubahan harga sangat memengaruhi biaya produksi hingga keuntungan yang nelayan peroleh.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal nelayan berukuran 30-200 GT. Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai dukungan terhadap keberlangsungan sektor perikanan nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan penetapan harga khusus bertujuan memberikan kepastian usaha.
Baca Juga: Dukung Banjar Menuju Agropolitan, Kelurahan Situbatu Canangkan Program Dupekat
Dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar non-subsidi, pelaku usaha dapat mengalokasikan biaya operasional secara efisien. Hal yang nantinya mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan yang kondusif. Begitu juga dengan harapan meningkatkan keuntungan para pelaut di berbagai segmen.
Selisih Harga Tidak Membebani APBN
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penurunan harga solar nelayan Rp15.000 per liter adalah sumber pembiayaannya. Banyak pihak cemas subsidi membuat APBN membengkak. Namun, Pemerintah memastikan selisih harga tersebut tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pendanaan program ini akan menggunakan skema pembiayaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dengan demikian, pemerintah tetap dapat memberikan dukungan kepada sektor perikanan tanpa menambah beban belanja negara. Skema tersebut siap menjaga keberlanjutan program apabila implementasinya berjalan sesuai dengan target awal.
“Terkait subsidi tadi penjelasan Pak Menko dari BPDP, jadi non-APBN kita tidak pakai dana APBN,” jelas Bahlil.
Penyaluran dengan Pengawasan Ketat Agar Tepat Sasaran
Selain menetapkan solar nelayan Rp15.000/liter, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan ketat. Tujuannya agar distribusi BBM benar-benar nelayan terima secara optimal. Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan titik-titik penyaluran solar.
Langkah ini guna mencegah penyalahgunaan distribusi maupun potensi penyelewengan yang dapat menghambat tujuan utama kebijakan tersebut. Melalui sistem pengawasan yang terarah, pemerintah berharap bantuan harga BBM benar-benar memberikan manfaat. Khususnya bagi pelaku usaha perikanan yang berhak.
Baca Juga: Bappeda Ciamis Tindaklanjuti Hasil Evaluasi KSCT Agropolitan
Harga solar nelayan Rp15.000 per liter menjadi kebijakan strategis untuk bantu pelaku usaha perikanan menghadapi tingginya biaya operasional. Dengan skema pendanaan dari BPDP, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara dukungan kepada nelayan dan pengelolaan keuangan negara. Jika implementasi serta pengawasan harga solar Rp15.000 per liter berjalan lancar, kebijakannya tidak hanya meringankan beban nelayan. Lebih dari itu, ini juga mampu memperkuat produktivitas sektor perikanan RI serta menjaga ketersediaan hasil laut bagi masyarakat. (R10/HR-Online)
