1 week ago
27
harapanrakyat.com,- Orang tua siswa, guru, hingga pensiunan pendidik di Jawa Barat turut menyoroti maraknya kasus keracunan pada pelajar di Jabar seusai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka yang terhimpun dalam Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I), Forum Orang Tua Siswa (Fortusis), dan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) menyampaikan lima tuntutan, di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (29/9/2025).
Baca Juga: Bupati Jeje Tetapkan Keracunan Massal MBG di Cipongkor Bandung Barat Sebagai Kejadian Luar Biasa
Ketua P3I Jawa Barat, Iwan Hermawan mengatakan, berdasarkan catatannya, terdapat sepuluh daerah di Jawa Barat yang terdapat kasus keracunan MBG. Sepuluh daerah itu meliputi, Kabupaten Bandung Barat, Cianjur, Garut, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Sumedang, Kota Bandung, Cirebon, dan Cimahi.
“Dari kejadian di sepuluh daerah itu, setidaknya ada 20 kasus keracunan dan sekitar 5.000 sampai 6.000 siswa terdampak,” kata Iwan.
Dengan catatan itu, pihaknya meminta pemerintah serius dalam mengusut oknum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menyebabkan pelajar keracunan MBG di seluruh daerah di Jabar. Desakan itu bukan tanpa alasan, karena Iwan menilai aparat penegak hukum seolah lemah untuk menangani kasus keracunan MBG ini
“Aparat penegak hukum harus segera memeriksa setiap ada keracunan. Tapi untuk MBG ini, aneh sekali, aparat penegak hukum tidak menyampaikan penyebab, modus, dan siapa pelakunya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Iwan meminta kepada pemerintah, agar tidak melibatkan guru untuk mencicipi menu MBG. Hal itu setelah ada oknum SPPG yang meminta guru mencicip makanan bergizi gratis. Akibatnya, salah seorang guru di Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur mengalami keracunan seusai mencicipi menu MBG.
“Tidak ada SOP kepada guru untuk menjadi test food. Seorang guru di Kabupaten Cianjur mual, muntah, karena oknum SPPG menginstruksikan untuk makan terlebih dahulu,” ujarnya.
Imbas Pelajar Keracunan MBG, Orang Tua, Guru, dan Pensiunan Ajukan 5 Tuntutan
Selain itu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar menyalurkan MBG ke pelajar miskin yang terhimpun dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial saja. Mengingat, pelajar dengan latar belakang berkecukupan sudah mendapatkan uang jajan mencapai Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per hari.
“Kami mohon prioritaskan MBG ini untuk siswa miskin yang terdapat di DTKS Kementerian Sosial. Orang-orang mampu itu lebih dari cukup,” ucapnya.
Kemudian, program MBG sebaiknya berbentuk uang tunai, sehingga para orang tua yang menyiapkan menu makanan untuk anaknya. Mengingat, anggaran Rp15 ribu per porsi MBG terlalu banyak potongan.
“Rp15.000 ada potongan Rp3.000 untuk biaya operasional, Rp2.000 untuk sewa tempat, sisanya Rp10.000. Jadi sampaikan uang ke siswa, orang tua menyiapkan makanan, guru mengawasi jenis makanan yang siswa bawa. Jadi stop dulu dan tentunya evaluasi,” tuturnya.
Baca Juga: Kasus Keracunan MBG di Jawa Barat Paling Banyak, Dedi Mulyadi Ingin Ada Evaluasi
Adapun lima poin pernyataan sikap dari P3I, Fortusis, dan FAGI seusai maraknya kasus pelajar keracunan MBG di Jabar antara lain:
1. Mendesak kepada Aparat Penegak Hukum untuk mengusut penyebab keracunan MBG tersebut di Jabar,
2. Memohon kepada Gubernur Jabar supaya menghentikan sementara MBG. Kemudian, untuk sementra mengalihkan uang MBG kepada orang tua siswa dengan pengawasan pihak sekolah,
3. Protes keras terhadap pejabat yang menginstruksikan kepada guru untuk mencicipi MBG terlebih dahulu sebelum siswa memakannya. Guru tidak punya kewenangan bertindak sebagai test food,
4. Merekomendasikan MBG hanya kepada siswa dari kalangan keluarga tidak mampu. Karena siswa dari keluarga mampu sudah cukup pemberian gizi dari keluarga mereka. Sehingga tidak terlalu membebankan anggaran kepada pemerintah, dan tidak mengganggu mengambil dari alokasi anggaran pendidikan, dan
5. Merekomendasikan ke depan pengelolaan MBG oleh kantin atau warung nasi sekitar sekolah, sehingga dapat membantu usaha mereka sebagai masyarakat kecil. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
