Pergantian Kepala BIN Jangan Cuma Menguntungkan Penguasa Saja

tirto.id - Mengenakan kemeja serta balutan jas berkelir biru, Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra, tiba di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Waktu menunjukkan pukul 10.51 WIB. Herindra menembus awak media dan langsung masuk ke dalam ruang rapat Komisi I DPR RI tanpa sepatah kata.

Pada Rabu, (16/10/2024) siang, Herindra memang dijadwalkan datang ke DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Saat tiba di gedung parlemen, Wakil Menteri Pertahanan itu langsung disambut oleh para pimpinan DPR. Di antaranya yang terpantau ada para Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Herindra akan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Pergantian ini dilakukan di ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rapat uji kelayakan dan kepatutan dilakukan tertutup. Selang dua jam rapat, DPR RI sepakat untuk menyetujui usulan Presiden Jokowi menunjuk Herindra sebagai Kepala BIN baru.

Usai rapat, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan delapan fraksi di DPR menerima usulan Presiden Jokowi menunjuk Herindra sebagai Kepala BIN. Dengan begitu, Herindra kemungkinan besar bakal dilantik bersama para menteri kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto. Pelantikan jajaran anggota kabinet Prabowo akan dilaksanakan pada 21 Oktober 2024 mendatang.

DPR berpesan kepada Kepala BIN baru agar menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya, kata Puan, agar Indonesia bisa berjalan sebagaimana satu negara yang utuh dan menjaga konsistensi.

“Tupoksinya BIN bisa bekerja secara netral kemudian tetap bekerja untuk bukan ke dalam saja tapi juga menjaga tugas tupoksinya itu untuk keluar,” kata Puan.

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.

Herindra sendiri menyatakan, sudah diminta Prabowo agar dalam menjalankan tugas, tetap berkolaborasi dengan semua stakeholder, salah satunya untuk menjaga keutuhan NKRI. Herindra termasuk salah satu tokoh yang dipanggil Prabowo menghadap ke kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin lalu.

"Intinya kita harus kita menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia," kata Herindra.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan pemberhentian Budi Gunawan sebagai kepala BIN merupakan permintaan Prabowo Subianto. Jokowi memastikan Kepala BIN baru, Herindra, dilantik bersama menteri kabinet Prabowo pada 21 Oktober. Karena itu, Prabowo meminta Budi Gunawan diberhentikan dan digantikan dengan Herindra.

“Kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo. Itu [pemberhentian] atas permintaan dari Pak Prabowo,” ucap Jokowi ketika memberikan keterangan pers di sela kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Rabu (16/10/2024).

Gunakan Mata & Telinga untuk Lindungi Rakyat

Pesan Ketua DPR agar Kepala BIN menjaga netralitas merupakan salah satu penegasan yang menarik. Meskipun Kepala BIN adalah mata dan telinga presiden, tetap saja tugasnya mengacu pada kepentingan dan kebutuhan negara, bukan untuk keuntungan pribadi presiden.

Direktur Eksekutif ISESS, Khairul Fahmi, menyatakan BIN era Jokowi kerap diterpa tudingan politisasi untuk dukungan kepentingan politik pribadi Presiden. Seperti isu cawe-cawe politik dan dugaan keterlibatan pengelolaan informasi publik untuk keuntungan pemerintah.

"Isu ini menjadi tantangan besar bagi Herindra, terutama dalam menempatkan kembali posisi BIN sebagai lembaga yang netral dan profesional,” kata Fahmi kepada reporter Tirto, Rabu (16/10/2024).

Fahmi melihat Prabowo paham betul bahwa dunia intelijen dan politik seringkali memiliki garis pemisah yang sumir. Tindakan intelijen dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai intervensi politik.

Oleh karena itu, kata Fahmi, langkah yang perlu diambil Prabowo melalui Herindra adalah fokus pembentukan kultur yang menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas BIN.

Alih-alih mengandalkan transparansi yang kemungkinan tidak sepenuhnya dapat diterapkan, akuntabilitas produk intelijen bisa menjadi prioritas.

“Ini berarti bahwa setiap analisis, laporan, dan rekomendasi yang dihasilkan oleh BIN harus dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar yang tinggi,” ucap Fahmi.

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kiri) menyambut kedatangan State Minister for Defense Japan Hiroyuki Miyazawa sebelum pertemuan tingkat menteri pertahanan ASEAN-Jepang di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (15/11/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Pemilihan Herindra mencerminkan pentingnya hubungan kepercayaan antara Kepala BIN dan presiden dalam mengambil keputusan strategis. Herindra dinilai bukan sekadar loyalis Prabowo, namun juga sosok profesional dengan latar belakang mendalam dalam bidang intelijen dan operasi militer.

Sebagai eks Danjen Kopassus dan Wakil Menteri Pertahanan, pengalaman dan jaringan yang dikantongi Herindra di dunia militer dan pertahanan sangat penting bagi Prabowo membangun stabilitas dan keamanan nasional.

Fahmi menilai, keberadaan orang dekat di posisi kunci dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalisir perdebatan internal yang memperlambat respons situasi krisis. Dengan adanya Herindra sebagai Kepala BIN, Prabowo lebih mudah melakukan koordinasi antara lembaga pertahanan dan intelijen, serta mengimplementasikan kebijakan yang lebih terintegrasi dalam menghadapi berbagai ancaman, baik domestik maupun internasional.

Kendati demikian, Herindra perlu memastikan bahwa pendekatan yang diambil BIN tidak berorientasi pada perspektif militer semata. Dalam konteks keamanan modern, ancaman tidak selalu berbentuk fisik, melainkan dapat berupa disinformasi, infiltrasi ideologis, hingga ancaman hibrida lainnya.

“Oleh karena itu, Herindra perlu memastikan bahwa BIN dapat bekerja lintas sektoral dengan memanfaatkan perspektif sipil, militer, dan teknologi,” ucap Fahmi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, justru memandang kedekatan personal Herindra dan Prabowo rawan menjadikan BIN menjadi alat politik pribadi. Terlebih, kata dia, Prabowo tampak banyak mempelajari corak pemerintahan Jokowi selama ini untuk diadopsi pada kepemimpinannya.

“Faktor kedekatan pribadi ini cukup mengkhawatirkan, memang satu sisi diperlukan agar mudah komunikasi, tetapi potensial disalahgunakan,” ucap Dedi kepada reporter Tirto, Rabu (16/10/2024).

Menurut Dedi, penunjukan Herindra memang rasional dari sisi relasi politik Prabowo. Namun, seharusnya bukan jadi landasan utama, sebab kedekatan pribadi berpotensi memicu sikap tidak profesional. Kompetensi dan profesionalisme harus tetap menjadi acuan terdepan.

“Jangan sampai kritik SBY [Susilo Bambang Yudhoyono] beberapa waktu lalu di mana BIN dijadikan sebagai alat deteksi untuk musuh politik, bukan untuk musuh negara,” terang Dedi.

Akuntabilitas dan Profesionalitas BIN

Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menilai seharusnya Prabowo Subianto mampu mengarahkan BIN lebih akuntabel dan profesional ke depan. BIN seharusnya menjadi lembaga intelijen negara yang mencari dan menganalisis informasi intelijen strategis untuk menangani ancaman yang mengganggu keamanan nasional.

“Bukan menjadi lembaga intelijen penuh muatan kepentingan politik penguasa atau presiden,” kata Beni kepada reporter Tirto, Rabu (16/10/2024).

Menurut Beni, penunjukan Herindra bisa diinterpretasikan sebagai kompromi antara Jokowi dan Prabowo. Artinya, Prabowo membidani penunjukan ini sebagai bagian memperkuat tim keamanan dalam pemerintahan mendatang.

Ia mengingatkan, politisasi di tubuh BIN tidak begitu kentara dibandingkan lembaga lainnya. Pasalnya, BIN memang banyak melakukan operasi intelijen yang dilakukan secara senyap. Sikap ini yang seharusnya tidak diambil oleh pemerintahan Prabowo mendatang.

“Kalau bicara intelijen profesional, memang seharusnya Prabowo bisa mengarahkan agar BIN lebih akuntabel dan profesional,” harap Beni.

Petugas melakukan tes diagnostik cepat COVID-19 (Rapid Test) kepada warga di Kota Tangerang, Banten, Sabtu (30/5/2020). ANTARA FOTO/Fauzan/hp.

Analis intelijen pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menilai bahwa kepala BIN baru wajib punya pengalaman cukup dalam memahami dan merespons perkembangan lingkungan strategis baik global, regional dan nasional. Saat ini, kata dia, BIN menghadapi tantangan internal dan eksternal.

Secara internal, BIN dituntut untuk mampu merepresentasikan berbagai lembaga intelijen di bawah koordinasi BIN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara.

Artinya, ada komposisi yang proporsional di dalam pimpinan BIN, termasuk representasi dari kelompok berlatar belakang sipil.

Sementara tantangan eksternal, intelijen menghadapi derasnya ancaman sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kian hari kian masif. Serangan siber saat ini digunakan tidak hanya mencuri informasi rahasia, namun digunakan untuk menyerang negara.

“Kita seringkali kecolongan dan belum siap untuk menyikapi berbagai serangan siber,” kata pria yang akrab dipanggil Simon ini.

Kendati demikian, Simon menilai Herindra merupakan sosok yang tepat menjadi Kepala BIN baru. Herindra sudah mendampingi Prabowo Subianto pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia juga berposisi sebagai orang kepercayaan Prabowo, ini adalah keuntungan strategis bagi Presiden terpilih.

“Dengan kapasitas yang dimiliki oleh Kepala BIN terpilih, saya yakin BIN ke depan akan semakin menunjukan peningkatan yang signifikan,” ucap Simon.