Rapor Merah 100 Hari Prabowo-Gibran: Pengaturan Anggaran Disorot

tirto.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mencapai momen 100 hari pada akhir Januari 2025. Menyambut momen tersebut, berbagai lembaga merilis hasil riset kinerja Prabowo-Gibran.

Center of Economic and Law Studies (Celios), salah satunya, merilis hasil survei bertajuk “Evaluasi Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran”. Evaluasi Celios memisahkan penilaian untuk Prabowo dan Gibran. Seturut survei tersebut, dengan skala penilaian 1-10, Prabowo mendapatkan nilai kinerja 5.

Evaluasi Celios mencatat beberapa capaian positifnya pemerintahan Prabowo. Capaian positif itu di antaranya didorong oleh kebijakan penurunan biaya haji, pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang nonmewah, sampai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Dan juga beberapa kebijakan populis lainnya,” kata Peneliti Celios, Media Wahyudi Askar, dalam konferensi pers secara daring, Selasa (21/1/2025).

Selain itu, Celios tentu saja mencatat pula capaian negatif Prabowo. Beberapa yang jadi sorotan adalah soal komposisi kabinet yang terlalu besar, pembangunan food estate, rencana pengampunan pajak (tax amnesty), termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sentralistik.

Lebih penting, Prabowo juga dinilai masih belum bisa lepas dari bayang-bayang presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).

Sementara itu, Gibran mendapat hasil penilaian lebih buruk. Dari rentang 1-10, Gibran hanya mendapat nilai kinerja 3.

“Gibran ternyata mendapatkan rapor sangat merah, ya. Skornya hanya 3 dari 10. Jadi, ini sangat buruk sekali respon dari para panel. Dan ada 31 persen [responden] yang memberikan [nilai] 1,” imbuh Media.

Buruknya nilai kinerja Gibran disebabkan oleh banyaknya kontroversi yang melingkupi putra sulung Jokowi itu. Di antaranya terkait dengan aplikasi lapor mas Wapres, bantuan Wapres, jarang memberikan arahan kepada para Menteri di Kabinet Merah Putih, juga komunikasi publik yang buruk.

“Walaupun ada poin plus, Gibran di media sosialnya memantau pelaksanaan MBG. Walaupun ini menarik sebetulnya, seperti Pak Gibran berjalan sendiri. Karena, Pak Prabowo bahkan sampai hari ini terlihat tidak banyak memantau pelaksanaan MBG,” jelas Media.

Lebih lanjut, Media menjelaskan, sekitar 52 persen responden menilai tata kelola anggaran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran buruk. Pun dengan komunikasi kebijakan yang juga dinilai masih buruk oleh 39 persen responden.

Baik tata kelola anggaran maupun komunikasi publik dinilai buruk karena gemuknya Kabinet Merah Putih. Selain itu, maju-mundur penentuan kebijakan tarif PPN serta polemik sumber anggaran MBG mulai dari dana desa, dana zakat, dan sebagainya menambah buruk penilaian tata kelola anggaran dan komunikasi publik Kabinet Merah Putih.

“Kita tahu memang MBG menjadi program utama Pak Prabowo-Gibran, ya. Tapi, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan, bagaimana dengan program-program lainnya. Jadi, baik itu misalkan PKH, bantuan UMKM, bantuan rumah, dan lain-lain. Karena, seakan-akan semua diarahkan ke MBG,” tambah Media.

Media pun menyayangkan langkah pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang mempersempit ruang fiskal demi menambah anggaran MBG. Padahal, yang menjadi korban adalah anggaran perlindungan sosial dan pembiayaan layanan publik yang masih sangat dibutuhkan masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

Pada saat yang sama, MBG juga dikhawatirkan tidak dapat menyasar kelompok rentan. Kondisi ini, praktis akan membuat misalokasi anggaran dan penurunan kemampuan negara dalam mengurangi kemiskinan.

“Kemudian, juga bagaimana kebijakan perpajakan hari ini. Kemungkinan akan ada tax amnesty dan juga dorongan mengurangi PPh Badan. Sehingga, kemudian kelas menengah juga yang kemudian dikorbankan melalui peningkatan pajak penghasilan (PPh Pasal 21),” tambah dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyorot soal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di industri padat karya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, per awal Desember 2024, sekira 80 ribu pekerja mengalami PHK. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibanding periode Januari-Desember 2023 yang “hanya” sebesar 64.855 pekerja.

Kemudian, di sektor lingkungan, ada sekitar 20 juta hektare lahan yang akan dijadikan cadangan pangan dan energi.

“Ini merupakan solusi yang salah, solusi yang bermasalah. Seolah-olah harus mengalah salah satu. Kalau mau swasembada energi, swasembada pangan, [seolah-olah] yang harus dikorbankan adalah hutan, lingkungan. Ini adalah hal yang bertolak belakang seperti yang disampaikan Prabowo sendiri dalam forum internasional,” jelas Bhima, Selasa (21/1/2025).

Menteri-Menteri Ekonomi Perlu Evaluasi

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai bahwa kinerja tim ekonomi Kabinet Merah Putih memang tak cukup memuaskan. Bahkan, dia melihat tim ekonomi Prabowo-Gibran seakan tak memiliki strategi besar alias grand design untuk mencari solusi agar ekonomi nasional tumbuh 8 persen seperti cita-cita Prabowo sendiri.

Dalam realitas, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III 2024 hanya sebesar 5,35 persen dan diprediksi akan tumbuh di level 5,05 persen di sepanjang 2024. Capaian itu jauh lebih rendah daripada capaian pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN lain.

Vietnam, misalnya, mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7,09 persen, sementara Filipina sebesar 6,3 persen.

“Bahkan, sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita pada 2024, hanya 5 persen. Demikian pula proyeksi tahun ini kurang lebih masih 5 persenan,” tutur Jerry kepada Tirto, Selasa (21/1/2025).

Selain pertumbuhan ekonomi, perkembang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga masih terfluktuasi, bahkan cenderung menurun. Berdasar catatan Bank Indonesia (BI), sejak awal sampai 14 Januari 2025 saja, Rupiah telah melemah 1,00 persen (point to point/ptp) dari level nilai tukar di akhir 2024.

“Perkembangan ini jelas akan membebani upaya pemerintahan Prabowo untuk mendorong perekonomian tinggi demi terciptanya kesejahteraan rakyat yang adil dan merata,” lanjut Jerry.

Untuk mencapai target-target ekonominya, menurut Jerry, pemerintahan Prabowo-Gibran harus lebih objektif dalam melihat kinerja para menterinya. Dus, bagi menteri dengan kinerja buruk atau tak berkembang, memungkinkan untuk dilakukan penggantian atau reshuffle.

Jerry enggan menyebut siapa saja menteri yang layak masuk daftar reshuffle. Namun, yang pasti menteri-menteri ekonomi yang bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi, mulai dari menteri-menteri koordinator yang terkait dengan perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Menteri Perindustrian, hingga Menteri UMKM layak dievaluasi.

"Mereka yang kinerja tak sesuai harapan presiden dan hanya bikin gaduh layak diganti,” tegas Jerry.

Pandangan Lain

Berkebalikan dengan argumentasi para pakar tersebut, Jokowi menilai pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup baik dalam menangani makroekonomi pada 100 hari pemerintahannya. Atas dasar itulah, Jokowi menduga bahwa kepuasan publik terhadap pasangan tersebut sangat baik.

Dugaannya tersebut semakin kuat ketika dia turun langsung ke akar rumput dan melihat tingginya apresiasi masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Selain penanganan ekonomi, mantan Walikota Surakarta itu juga memberi apresiasi pada bidang perlindungan sosial masyarakat yang dilakukan melalui program MBG.

"Saya melihat penanganan ekonomi makro baik. Kemudian, yang bersifat perlindungan sosial seperti makan bergizi gratis juga mulai berjalan. Saya kira apresiasi masyarakat pada kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Pak Prabowo sangat baik," kata Jokowi, di kediamannya di Surakarta, Senin (21/1/2025).

Sebelumnya, Litbang Kompas juga mengungkap bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen, sedangkan yang tidak puas hanya sebesar 19,1 persen.

Tingkat kepuasan itu jauh melampaui tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari pemerintahan Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (hanya 65,1 persen, sementara yang tak puas sebesar 34,9 persen).

Sementara itu, menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rachman Ferry Isfianto, salah satu hal yang dapat dicapai pada 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran adalah upaya dalam memperkuat pertahanan keamanan serta mencapai swasembada pangan.

“Salah satu kunci utama keberhasilan tersebut adalah kolaborasi yang erat antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Perdagangan yang memegang peranan strategis dalam pemerintahan,” jelas Rachman dalam keterangan yang diterima Tirto, Selasa (21/1/2025).

Dari sisi pertahanan keamanan, Kementerian BUMN sejak awal pemerintahan telah menjalin kolaborasi erat dengan Kementerian Pertahanan untuk mempercepat proses produksi dan penyediaan alutsista melalui BUMN yang bergerak di sektor manufaktur pertahanan.

Kolaborasi ini mencakup berbagai perusahaan BUMN, seperti PT Pindad (Persero) yang bertanggung jawab untuk menyediakan produk pertahanan darat; PT PAL untuk pertahanan laut; PT Dirgantara Indonesia untuk pertahanan udara; dan PT Dahana yang memproduksi bahan baku amunisi.

Selain untuk menjaga kedaulatan nasional, menurut Rachman, kolaborasi ini juga diharapkan dapat memperkuat industri pertahanan dalam negeri.

“Langkah ini juga mengarah pada penguatan industri dalam negeri yang tidak hanya mengandalkan impor, namun dapat memproduksi alat pertahanan yang dibutuhkan di dalam negeri, memberikan dampak positif bagi ekonomi dan kemandirian teknologi pertahanan Indonesia,” tukas Rachman.