14 hours ago
8
harapanrakyat.com,- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, tegas menolak rencana pemberlakuan kembali atau reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di Sekolah Menengah Atas maupun Kejuruan (SMA/SMK) negeri. Ia menilai, layanan pendidikan tingkat dasar sampai menengah menjadi hak mendasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah secara gratis. Bukan justru membebankannya kepada masyarakat.
Baca Juga: Soal Rencana Reaktivasi SPP SMA, Disdik Jawa Barat Cari Solusi Anggaran Lewat APBD Hingga CSR
Ono mengingatkan, regulasi mengenai pembiayaan pendidikan nasional sudah tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dengan begitu, pemerintah pusat serta daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari postur APBN maupun APBD, demi menyukseskan program wajib belajar 12 tahun.
“Jika sekolah negeri masih mengalami kekurangan fasilitas, maka pemerintah atau negara wajib memenuhi. Jadi bebannya bukan ke masyarakat melalui SPP,” kata Ono Surono, Jumat (17/07/2026).
Tidak hanya menolak reaktivasi, Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar itu mengkritisi rencana penerapan SPP sekolah negeri berskema subsidi silang, yang menyasar kelompok masyarakat kategori desil 6 hingga 10. Ia berujar, indikator data kesejahteraan sosial saat ini masih menyisakan banyak persoalan administrasi dan belum sepenuhnya akurat di lapangan.
Ono membeberkan fakta lapangan, di mana masih banyak warga kurang mampu yang justru masuk dalam kelompok desil tinggi. Akibatnya, mereka kehilangan hak bantuan sosial, hingga mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan secara sepihak.
Kondisi salah sasaran ini memicu kekhawatiran baru, jika skema pengelompokan desil tersebut menjadi acuan penarikan SPP. “Jadi belum ada jaminan mereka yang berkategori Desil 6 hingga 10 itu mampu melakukan pembayaran SPP,” ujarnya.
Tolak Reaktivasi SPP, Ono Surono Dorong Mandatory Spending 20 Persen untuk Pendidikan
Sebagai langkah konkret, Ono mendorong pemerintah untuk memaksimalkan belanja wajib atau mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. Ia meyakini, belanja wajib bisa memenuhi kekurangan ruang kelas baru, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik.
Langkah pembenahan ini diharapkan tidak hanya menyasar sekolah negeri. Tetapi juga, merangkul ekosistem sekolah swasta melalui bantuan pembangunan yang proporsional.
DPRD Jawa Barat berkomitmen penuh untuk mengawal postur APBD Provinsi. Hal itu, agar tetap berfokus pada pemenuhan pembiayaan SMA, SMK, dan SLB yang menjadi wewenang langsung pemerintah provinsi.
Baca Juga: SPP SMA-SMK Negeri di Jawa Barat Bakal Berlaku Lagi, Hanya Sasar Murid dari Keluarga Mampu
“Kami akan fokus para kebutuhan sekolah negeri bisa terpenuhi oleh APBD, agar masyarakat mendapat gak pendidikan gratis dan berkualitas,” pungkas Ono Surono. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
