30 Contoh Soal SKB CPNS Pemerintah Daerah dan Jawabannya

tirto.id - Contoh Soal SKB berikut ini dapat dijadikan referensi untuk bahan belajar mempersiapkan ujian SKB CPNS Pemerintah Daerah yang akan digelar mulai 20 November 2024 mendatang.

Pengadaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 saat ini sedang melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang berlangsung mulai tanggal 16 Oktober hingga 14 November 2024 sesuai dengan jadwal masing-masing instansi.

Seluruh peserta CPNS 2024 yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan kategorinya, termasuk peserta CPNS Pemerintah Daerah.

Peserta CPNS Pemerintah Daerah 2024 yang dinyatakan lulus SKD, dapat mengikuti ujian tahap kedua yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dibagi menjadi dua kategori yakni menggunakan Computer Assisted Test (CAT) atau non-CAT. Keduanya akan digelar secara bertahap.

Untuk SKB non-CAT akan dilaksanakan pada 20 November hingga 17 Desember 2024. Sedangkan SKB CAT dijadwalkan pada 9-20 Desember 2024 mendatang.

Daftar Materi Soal SKB CPNS 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, materi soal SKB CPNS 2024 diatur dalam Pasal 33-34.

Materi SKB CPNS 2024 untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina Jabatan Fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN. Sedangkan materi untuk Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait.

Selain itu, materi SKB dengan CAT BKN mencakup:

• Psikotes;

• Tes potensi akademik;

• Tes kemampuan bahasa asing;

• Tes kesehatan jiwa;

• Tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan;

• Tes praktek kerja;

• Uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi;

• Wawancara; dan/atau

• Tes lain sesuai persyaratan jabatan

Kumpulan Soal SKB CPNS tentang Pemerintah Daerah dan Jawabannya

Berikut merupakan contoh soal SKB CPNS tentang Pemerintah Daerah dan jawabannya:

1. Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian ….

a. kedaulatan

b. kebersamaan

c. kebebasan

d. kesetaraan

Jawaban: C

2. Partisipasi adalah keikutsertaan yang sadar sehingga bukan sekadar ikut terlibat karena pengaruh pihak lain. Keterlibatan karena pengaruh orang lain itu bukanlah partisipasi, melainkan….

a. intimidasi

b. kolusi

c. eksploitasi

d. mobilisasi

Jawaban: D

3. Salah satu undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah adalah Undang-undang nomor…. Tahun 2024

a. 20

b. 21

c. 32

d. 23

Jawaban: C

4. Kepekaan warga masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya adalah…

a. Peduli terhadap warga lain

b. Mendekati warga lain

c. Memanfaatkan potensi warga lain

d. Memenuhi keinginan orang lain

Jawaban: A

5. Berikut yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah…

a. Kebiasaan masyarakat daerah

b. Undang-undang

c. Adat istiadat daerah

d. Peraturan daerah

Jawaban: D

6. Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik…

a. Tingginya peran serta masyarakat

b. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

c. Banyaknya demonstrasi

d. Penyalahgunaan wewenang oleh warga

Jawaban: B

7. Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi…

a. Angket

b. Budget

c. Kontrol

d. Legislasi

Jawaban: D

8. Salah satu dampak negatif kebijakan pendidikan yang perlu diwaspadai adalah…

a. Praktik korupsi di sekolah

b. Kurangnya fasilitas sekolah

c. Gaji guru yang kecil

d. Pengangguran terpelajar

Jawaban: A

9. Jika pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan adalah model…

a. Agensi

b. Interaksi

c. Otonomi relatif

d. Partnership

Jawaban: D

10. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi…

a. Kantor Pelayanan Pajak

b. Kantor Urusan Agama

c. Dinas Pendidikan

d. Pengadilan Negeri

Jawaban: C

11. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan…

a. Penerimaan daerah

b. Pendapatan daerah

c. Pembiayaan daerah

d. Pembelanjaan daerah

Jawaban: C

12. Pimpinan eksekutif daerah provinsi adalah..

a. Gubernur dan wakil gubernur

b. Gubernur dan ketua DPRD

c. Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD

d. Gubernur, DPRD, dan kejaksaan

Jawaban: A

13. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah…

a. Sumber daya alam yang melimpah

b. Keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan

c. Sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat

d. Kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan

Jawaban: C

14. Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh…..

a. Negara

b. Lembaga

c. Undang-undang

d. Pemda

Jawaban: A

15. Jabatan struktural eselon IIa pada perangkat daerah provinsi antara lain…

a. Kepala biro

b. Kepala dinas

c. Kepala kantor

d. Direktur RSUD

Jawaban: B

16. APBD merupakan alat politik jika digunakan untuk…

a. Mengendalikan efisiensi pengeluaran

b. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

c. Menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi

d. Memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut

Jawaban: D

17. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD adalah…

a. Mengumpulkan sistem informasi akuntansi

b. Membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan

c. Mencari argumen yang rasional tentang pendapatan dan pengeluaran daerah

d. Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan

Jawaban: B

18. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah merupakan hak…

a. Angket

b. Inisiatif

c. Kontrol

d. Legislasi

Jawaban: B

19. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk membahas persoalan besar yang akan diputuskan DPRD adalah…

a. Komisi DPRD

b. Panitia Musyawarah

c. Fraksi DPRD

d. Badan Kehormatan

Jawaban: B

20. Fraksi DPRD antara lain memiliki tugas…

a. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat

b. Mengamati etika dan moral anggota DPRD

c. Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD

d. Mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerah

Jawaban: A

21. Fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memandirikan masyarakat antara lain…

a. Membantu perkreditan

b. Memberikan penyuluhan

c. Menata lingkungan

d. Mengurus fakir miskin

Jawaban: B

22. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah..

a. Pengaturan pedagang kaki lima

b. Perlindungan dari banjir

c. Pemeliharaan hutan

d. Pasar

Jawaban: C

23. Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan untuk pelayanan yang bersifat unik seperti pencemaran adalah metode…

a. Monopoli

b. Mandiri

c. Terpadu

d. Kontrak

Jawaban: D

24. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat digunakan untuk jenis pelayanan…

a. Penerbitan surat ijin mendirikan bangunan

b. Pembuatan taman rekreasi

c. Pembangunan pembangkit listrik

d. Pemberian tanah untuk bangunan sekolah

Jawaban: A

25. Kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi antara lain….

a. Kesenjangan pemerintah dan masyarakat

b. Keterampilan birokrat

c. Kepekaan birokrat

d. Keterbukaan pemerintah

Jawaban: D

26. Pengawasan yang efektif antara lain memiliki karakteristik edukatif, maksudnya adalah…

a. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula

b. Memberikan perlindungan bagi yang tidak sah

c. Membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya

d. Menindak terhadap hal-hal yang negatif

Jawaban: C

27. Jika pemerintah daerah diartikan sebagai pemerintahan lokal, maka pemerintahan daerah adalah…

a. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

b. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah

c. Organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan

d. Wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia

Jawaban: B

28. Karakteristik local state government antara lain…

a. Hubungan pusat dengan daerah hanya hubungan pengawasan

b. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah

c. Penyelenggaraan urusan dibiayai dari sumber keuangan sendiri

d. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas

Jawaban: D

29. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan..

a. Desentralisasi fungsional

b. Desentralisasi jabatan

c. Desentralisasi kenegaraan

d. Desentralisasi teritorial

Jawaban: C

30. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah…

a. Nyata

b. Luas

c. Bertanggung jawab

d. Desentralisasi

Jawaban: A