Blak-blakan Gus Ipul soal Sekolah Rakyat & Berdamai dengan Imin

tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, buka-bukaan soal beberapa rencana dan program yang tengah dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) terutama program pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Fokus Kemensos saat ini adalah memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, perencanaan konsep Sekolah Rakyat, dan penyelesaian data tunggal sosial ekonomi nasional. Pemerintah berupaya agar penerima bansos bisa menjadi keluarga mandiri dan keluar dari garis kemiskinan.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan, selain memberikan bansos, Kemensos juga tengah merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat. Sekolah ini akan dibangun untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), khusus anak dari keluarga miskin ekstrem agar bisa mendapatkan semacam SMA unggulan.

Kemensos juga akan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meluncurkan data tunggal sosial ekonomi nasional pada akhir Januari 2025 ini. Data tunggal ini akan membantu Kemensos dalam menyeleksi penerima bansos dan siswa yang akan mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat.

Selain membahas soal beberapa program Kemensos yang akan dilaksanakan guna memberantas kemiskinan, Gus Ipul, juga membahas soal bagaimana kiprahnya di dunia politik yang kerap berganti partai. Ia juga membahas soal Pengurus Besar Nahdatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh sepupunya, Muhaimin Iskandar.

Berikut obrolan Tirto dengan Gus Ipul di Podcast For Your Politic.

Bagaimana kalau misalkan orang ketergantungan dengan bansos, Gus?

Itu yang kita koreksi ke depan. Karena mungkin banyak juga KPM istilahnya, keluarga penerima manfaat itu yang merasa nyaman dengan bansos itu sehingga mereka nggak mau keluar dari situ (kemiskinan). Nah, ke depan kita harus lakukan suatu upaya yang nyata bagaimana KPM-KPM ini bisa melakukan suatu usaha, semangat, ikhtiar untuk keluar dari program perlindungan dan jaminan sosial.

Mereka harus pindah ke pemberdayaan setelah itu mereka menjadi keluarga yang mandiri. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Jadi kesannya selama ini kan kita hanya social protection heavy. Jadi kelihatannya, itu hanya pada pemberian bansos yang membuat orang demotivasi gitu, jadi malas gitu.

Ada resistensi dari masyarakat?

Ya kita akan berikan edukasi ya lewat pendamping-pendamping kita, kita yakinkan bahwa masa depan itu bisa berubah. Nah salah satu juga yang digagas oleh presiden Prabowo itu bagaimana memutus mata rantai kemiskinan ini juga dengan sekolah-sekolah khusus buat mereka.

Artinya, sekolah unggulan yang disebut dengan sekolah rakyat itu kan, ini jadi satu akses juga setelah mereka mendapatkan perlindungan sosial, yang bagi usia sekolah mereka dapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang unggul gitu, lewat sekolah-sekolah rakyat.

Kan di Indonesia itu sudah banyak sekolah, ada sekolah impres ada sekolah negeri dan lain-lain sebagainya kenapa tidak itu saja yang diberdayakan Gus? Kenapa harus membangun sekolah rakyat, yang tentunya kalau misalkan dari nol anggaranya tentu lebih mahal?

Kan mereka tidak akan bisa masuk ke sekolah unggulan kecuali ya orang-orang tertentu mungkin ya yang punya kesempatan. Nah, oleh presiden ini ingin diperluas kesempatan ini ingin diperluas kesempatan bagi anak-anak keluarga tidak mampu ini memperoleh kesempatan untuk bisa sekolah di sekolah unggulan. Nah, dari situ setelah mereka lulus SMA kan pasti nanti bisa teruskan ke SMA atau meneruskan kuliah, baik di dalam negeri atau di luar negeri.

Setelah pulang mereka akan menjadi pihak yang memelopori perubahan di lingkungannya, di rumahnya di keluarganya. Itu harapannya gitu. Tentu ini memerlukan masukan, pematangan konsep yang sekarang kita sedang lakukan.

Memang sekolah-sekolah impres terus saja jalan di sana. Nah, SMP, SMA, mereka bisa dengan lingkungannya nanti misalnya SMA baru mereka masuk ke sekolah unggulan di tingkat SMA. Kalau SMA nanti 3 tahun, kemudian setelah itu kuliah 4 tahun, 7 tahun, kemudian dia sudah bisa jadi agen perubahan.

Ini berarti SD, SMP, SMA atau seperti apa?

Ya ini masih dalam pembahasan, tapi mungkin tahap awal ini di tingkat SMA dulu.

Kapan targetnya sekolah rakyat beroperasi?

Kalau misalnya konsep bisa tahun ini, selesai kalau pelaksanaan dimulai, tergantung Presiden, tetapi kami punya semacam usulan, kalau memang disetujui kita punya balai-balai kan yang layak untuk dijadikan sekolah untuk memulai boarding school ya untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat itu.

Apakah Kementerian Sosial dilibatkan dalam makan bergizi gratis?

Semua Kementerian pasti memberikan dukungan nah kami diantaranya adalah mungkin salah satunya dukungan SDM SDM, sumber daya manusia di dapur-dapur itu. Banyak mungkin keluarga-keluarga yang ada di dalam data kami yang kurang beruntung, yang tidak mampu penghasilan rendah bisa juga bekerja di dapur-dapur itu.

Berarti yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG itu ya?

Iya, ada dari kami ada yang langsung juga ke dapur, cuma ada di data kami, kan kami kerja berdasarkan data itu, jadi kami punya data yang sekarang sedang dilebur, tadi saya dari BPS, dan kita finalkan data tunggal nasional itu. Ini lagi di finalisasi yang diberi tanggung jawab oleh Presiden, adalah BPS, nah setelah itu data ini kita akan kita akan mutakhirkan dan ini adalah jadi pedoman seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan program jadi udah datanya data tunggal gak boleh bikin data sendiri-sendiri.

Kapan data tunggal selesai?

Bulan ini, bulan ini selesai.

Soal penerima bansos tidak tepat sasaran, bagaimana sistem pelaporannya?

Jadi kita punya dua jalur satu jalur formal satu jalur partisipasi, jalur formal itu jalur yang mulai RT RW desa naik langsung kemudian ke kita, tapi ada juga yang lewat aplikasi (Cek Bansos), siapa pun bisa partisipasi dan disitu ada fitur usul sanggah. Jadi orang siapa pun Pak Irfan, juga bisa itu usul sangga "Saya lihat ini tetangga saya ini mestinya dapat, tapi ternyata nggak dapat" maka diusulkan lewat situ.

Ada syarat-syaratnya yang harus dilampirkan, nanti akan kita proses akan kita validasi akan kita cek kembali jadi jalur partisipasi jadi ini sekaligus untuk informasi ya kepada publik kepada masyarakat bahwa kita memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan pemutakhiran data.

Saifullah Yusuf. tirto.id/Adhika Krinuwardhana

Termasuk mengajukan diri sendiri juga bisa?

Bisa, kalau mau moto-moto sendiri, tapi kalau gak layak dengan NIK-nya kan itu nanti semua itu pada nama NIK, pada nama, gak mudah gak mudah, artinya gak mudah untuk bohong gitu loh gak mudah untuk bohong, karena di sambil kita menggunakan teknologi, yang kedua kita juga pakai verifikasi lah nah selama ini memang kita rasakan dan itu betul juga dari hasil survei, banyak masyarakat yang mengeluh, tidak juga semua, tapi banyak, bisa dikatakan banyak yang mengeluh adanya bansos yang tidak tempat sasaran.

Bagaimana dengan kelas menengah yang tidak dapat bantuan sosial?

Jadi kita ngukur nya itu tetap dari kriteria jadi ya, kita akan mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh BPS, jadi karena data ini dinamis, ada yang wafat, tiap hari ada yang wafat. Kemudian, ada juga yang pindah rumah, ada yang naik kelas ada yang turun kelas maka itu kita antisipasi dengan mekanisme yang ada juga atau kita coba lakukan verifikasi di lapangan.

Siapa yang bisa kita bantu? Yang kita bantu adalah mereka yang memang ada dalam data, kita tidak bisa setiap orang masuk dan minta, kasih, nggak bisa, kalau ada orang mau mengusulkan tetangganya atau diri sendiri tadi atau siapapun harus melalui proses verifikasi baru kita verifikasinya selama 3 bulan.

Kita akan perbaiki data ini mudah-mudahan ke depan lebih akurat kalau datanya akurat insyaallah program kita juga akan efektif ini yang penting dan sekarang kita kasih target semua para pendamping segala macam setahun itu setidaknya harus meluluskan 10 KPM, minimal keluarga penerima manfaat kita punya 33 sampai 35 ribu pendamping, berarti nanti lulus 35 ribu, itu berarti kalau 1 pendamping 10, itu 350 ribu lebih kita harapkan bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri.

Jadi middle class baru?

Ya, jadi middle class baru. Memang arahan presiden intinya beginilah supaya masyarakat tahu selama ini, orang hanya menganggap sekedar bansos ini untuk kebutuhan seterusnya, padahal ini hanya sementara maksimal 5 tahun. Setelah itu harus menjadi keluarga yang harus ditanamkan semangat kepada para keluarga penerima manfaat, dan juga oleh para pekerja sosial.

Kemudian, Kemensos baru saja menerima kunjungan dari Kementerian HAM, dalam konferensi pers dibahas mengenai restitusi, itu bagaimana peran Kemensos mengenai restitusi?

Ya, tadi disinggung soal coba korban pelanggaran HAM berat masa lalu, itu juga kita bahas, tapi untuk yang lain-lain masih belum kita bahas secara khusus, tapi yang kita lebih kuat tadi bicara soal perlindungan sosial karena itu tugas kami perlindungan sosial jadi misalnya korban perdagangan orang, itu juga gimana sebagai korban ini hak-haknya, perlindungannya seperti apa jadi perlindungan sosial, perlindungan sosialnya.

Berarti termasuk korban HAM itu ditanggung oleh pemerintah?

Sebagian kita yang ada datanya kita bantu. Kita beri perlindungan sosial, sambil tetap ya perlindungan sosial itu yang pertama setelah itu baru bergeser ke pemberdayaan jika dia perlu direhab karena fungsi-fungsi sosialnya tidak utuh, maka dia masuk program rehabilitasi dulu oke. Maksudnya fungsi sosialnya tidak utuh misalnya gini, ada kepala rumah tangga tiba-tiba dia sakit stroke misalnya mohon maaf. Misalnya sakit, maka ini kan dia tidak bisa berperan sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah maka ini diutuhkan dulu fungsi-fungsi sosialnya. Setelah fungsi sosialnya utuh, baru dia diberdayakan.

Kementerian Sosial dibawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang mana menterinya adalah Bapak Muhaimin Iskandar, sepupunya Gus Ipul. Betul?

Iya, betul.

Sepupu, tapi sering berdialektika di publik. Ini bagaimana rasanya Gus?

Enggak lah.

Apa masih ada dinamika di dalam Kabinet ini?

Enggak lah, saya selalu ya, kita ini tau apa posisi ya kan. Dan ini urusannya bukan urusan pribadi. Ini adalah urusan tugas sesama pembantu presiden. Kita akan ikut apa yang menjadi keputusan presiden. Jadi kita nggak ada masalah siapapun Menko-nya, kita sudah sama-sama dewasa, ngerti apa yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Jadi masalahnya ini cuman kedewasaan kita aja gitu.

Kalau kita berbeda ya kita berbeda. Tapi dalam urusan sama-sama sebagai pembantu presiden, ya kita harus berkoordinasi. Karena yang kita lakukan ini tentu untuk kepentingan masyarakat gitu. Melaksanakan visi-misinya Bapak Presiden. Itu aja sih, gak ada masalah. Selama ini saya kalau misalnya rapat, selama diminta bicara ya kita bicara. Kalau ada konferensi pres diminta bicara ya saya bicara. Gitu aja.

Bagaimana dengan hubungan masa lalu, terkait dengan hubungan PBNU dan PKB?

Ya biasa. Ya sudah nggak apa apa sudah

Bagaimana jika hubungan yang memanas kembali terjadi?

Ya belum tahu. Kan kita nggak tahu politik seperti apa. Dan yang penting bahwa perbedaan itu biasa. Jadi itu aja nggak usah dibawa kemana-mana.

Ya sudah pokoknya kita beda ya beda. Kita yang sama ya harus sama. Yang sama tidak harus membeda-bedakan, yang beda nggak harus di sama samakan. Itu saja. Kan kita sudah dilatih sekian panjang lah di dunia politik ini seperti ini. Jadi ketika saya ditanya berulang-ulang ya saya sampaikan nggak ada masalah. Di dalam eksekutif ini imamnya presiden. Kita ini semua makmum. Kalau di luar itu kita berbeda itu soal lain.

Tapi Alhamdulillah sampai sekarang ya kita bisa berkoordinasi dengan baik. Sekolah Rakyat ini juga sama Pak Muhaimin Iskandar.

Terkait politik, nama Gus Ipul masuk bursa ketum PPP?

Iya betul.

Bisa dijelaskan, mengapa selalu dikaitkan?

Ya coba lihat saja di Google ya, dilihat saja. Itu kan selalu saya disebut-sebut sebagai Ketua Umum setiap menjelang mukhtamar PPP Itu tidak sekali ini, lama sekali. Bahkan, biasanya bersama dengan Bu khofifah itu saya. Tapi setelah itu ya hilang gitu aja. Jadi karena saya dengan teman-teman PPP juga dekat, teman banyak sekali seperti Gus Romi, Pak Musafa, atau beberapa lagi yang lain ya di beberapa daerah itu memang dari dulu kita akrab.

Apalagi saya di NU, jadi selalu berkomunikasi dengan kader NU yang berada di berbagai partai. Jadi selalu disebut-sebut itu. Saya tentu, apa, berterima kasih lah nama-namanya disebut gitu. Tapi seperti apa, saya belum bisa bicara lebih banyak.

Kalau harus memilih, pilih PPP atau PKB?

Tapi, di politik itu kadang-kadang nggak bisa memilih.

Dulu sama Gus Dur ya dikader ke PDI?

Iya PDI.

Mengapa bisa sampai ke PDIP?

Jadi saya dulu itu di PDIP itu karena Gus Dur, saya kan pendiri PKB. Di dalam akte itu, saya salah satu pendiri, terus kemudian Gus Dur, udah kamu nyaleg di PDI aja waktu itu. Udah nyaleg lah, setelah di tengah-tengah jalan, Gus Dur lengser. Kemudian saya diminta oleh Gus Dur waktu itu juga ke PKB.

Setelah itu ya ribut itu. Konflik, beda pendapat. Udah setelah itu. Saya waktu itu ketua Ansor juga. Jadi makanya kenapa politik itu akhirnya kadang-kadang nggak bisa memilih.

Kenapa sekarang kritik NU kepada pemerintah kurang terdengar?

Ya, dilihat dalam konteks apa dulu. Jadi, kritik itu tentu didasarkan pada hal-hal yang paling penting buat Nahdlatul Ulama. Selama enggak, ya enggak perlu diadakan. Tapi pandangan kritis NU selalu disampaikan tentang apa saja. Nah, tergantung eranya saja. Mungkin dulu ya, kan kadang ada juga yang melihat kenapa kok diam? Ya, diam itu bukan berarti juga semuanya enggak melakukan apa-apa.

Karena, memang hubungannya baik-baik aja selama ini. Dan apa yang sekarang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo kan juga memang di jalur yang benar. Jadi apalagi ini masih pemerintah tiga bulan.

Masih belum ada yang perlu, apa ya, istilahnya itu harus diberi kesempatan. Dan kalau kita lihat, Bapak Presiden Prabowo dengan Pak Wapres, itu Mas Gibran, ini kan memulai dengan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkahnya tepat. Memulainya dengan tepat. Konsolidasi, membangun tim yang baik, dan seterusnya tepat. Maka itu kita lihat tingkat kepercayaannya tinggi sekali.