Contoh Soal Latihan SKB Pemkab & Pemkot dan Jawabannya

tirto.id - Kumpulan contoh soal SKB CPNS untuk formasi di Pemkab dan Pemkot beserta jawabannya bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran.

Proses seleksi CPNS telah berlangsung mulai 20 Agustus hingga 6 September 2024, dengan pendaftaran yang dilakukan secara daring melalui situs resmi SSCASN BKN di https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun.

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kini telah memasuki tahap ujian SKB, sementara sejumlah pelamar telah menyelesaikan ujian SKD dan menunggu hasilnya. Semua formasi, termasuk Pemkab dan Pemkot, akan mengikuti tahap SKB.

SKB atau Seleksi Kompetensi Bidang adalah ujian lanjutan yang mengukur pemahaman pelamar terhadap formasi yang dilamar, dan meliputi rangkaian tes tambahan seperti psikotes, wawancara, serta tes kesehatan jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan masing-masing.

Pelamar formasi Pemkab dan Pemkot dapat mempelajari contoh soal SKB CPNS dalam artikel ini.

Contoh Soal SKB CPNS Pemkab dan Pemkot

Untuk mengukur pemahaman terkait materi, pelamar dapat mengerjakan soal latihan SKB CPNS Pemkab dan Pemkot. Berikut adalah 40 contoh soal latihan SKB Pemkab & Pemkot beserta jawaban yang dapat dijadikan acuan belajar:

1. Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian ….

A. Kedaulatan

B. Kebersamaan

C. Kebebasan

D. Kesetaraan

Jawaban: C

2. Partisipasi adalah keikutsertaan yang sadar sehingga bukan sekadar ikut terlibat karena pengaruh pihak lain. Keterlibatan karena pengaruh orang lain itu bukanlah partisipasi, melainkan ….

A. Intimidasi

B. Kolusi

C. Eksploitasi

D. Mobilisasi

Jawaban: D

3. Salah satu Undang-Undang yang mengatur masalah otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor …. Tahun 2004.

A. 20

B. 21

C. 32

D. 23

Jawaban: C

4. Kepekaan warga masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya adalah ….

A. Peduli terhadap warga lain

B. Mendekati warga lain

C. Memanfaatkan potensi warga lain

D. Memenuhi keinginan warga lain

Jawaban: A

5. Berikut yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah ….

A. Kebiasaan masyarakat daerah

B. Undang-Undang

C. Adat istiadat daerah

D. Peraturan Daerah

Jawaban: D

6. Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik ….

A. Tingginya peran serta masyarakat

B. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

C. Banyaknya demonstrasi

D. Penyalahgunaan wewenang oleh warga

Jawaban: B

7. Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi ….

A. Angket

B. Budget

C. Kontrol

D. Legislasi

Jawaban: D

8. Salah satu dampak negatif kebijakan pendidikan yang perlu diwaspadai adalah ….

A. Praktik korupsi di sekolah

B. Kurangnya fasilitas sekolah

C. Gaji guru yang kecil

D. Pengangguran terpelajar

Jawaban: A

9. Jika pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan adalah model ….

A. Agensi

B. Interaksi

C. Otonomi relative

D. Partnership

Jawaban: D

10. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi ….

A. Kantor Pelayanan Pajak

B. Kantor Urusan Agama

C. Dinas Pendidikan

D. Pengadilan Negeri

Jawaban: C

11. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan ….

A. Penerimaan daerah

B. Pendapatan daerah

C. Pembiayaan daerah

D. Pembelanjaan daerah

Jawaban: C

12. Pimpinan eksekutif daerah provinsi adalah ….

A. Gubernur dan Wakil Gubernur

B. Gubernur dan Ketua DPRD

C. Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

D. Gubernur, DPRD, dan Kejaksaan

Jawaban: A

13. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah ….

A. Sumber Daya Alam yang melimpah

B. Keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan

C. Sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat

D. Kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan

Jawaban: C

14. Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh ….

A. Negara

B. Lembaga

C. Undang-undang

D. Pemda

Jawaban: A

15. Jabatan struktural Eselon II A pada perangkat daerah provinsi antara lain ….

A. Kepala biro

B. Kepala dinas

C. Kepala kantor

D. Direktur RSUD

Jawaban: B

16. APBD merupakan alat politik, jika digunakan untuk ….

A. Mengendalikan efisiensi pengeluaran

B. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

C. Menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi

D. Memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut

Jawaban: D

17. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD adalah …..

A. Mengumpulkan sistem informasi akuntansi

B. Membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan

C. Mencari argumen yang rasional tentang pendapatan dan pengeluaran daerah

D. Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan

Jawaban: B

18. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah merupakan hak ….

A. Angket

B. Inisiatif

C. Kontrol

D. Legislasi

Jawaban: B

19. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas persoalan besar yang akan diputuskan DPRD adalah ….

A. Komisi DPRD

B. Panitia Musyawarah

C. Fraksi DPRD

D. Badan Kehormatan

Jawaban: B

20. Fraksi DPRD antara lain memiliki tugas ….

A. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat

B. Mengamati etika dan moral anggota DPRD

C. Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD

D. Mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerah

Jawaban: A

21. Fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain ….

A. Membantu perkreditan

B. Memberikan penyuluhan

C. Menata lingkungan

D. Mengurus fakir miskin

Jawaban: B

22. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah ….

A. Pengaturan pedagang kaki lima

B. Perlindungan dari banjir

C. Pemeliharaan hutan

D. Pasar

Jawaban: C

23. Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan untuk pelayanan yang bersifat unik seperti pencemaran adalah metode ….

A. Monopoli

B. Mandiri

C. Terpadu

D. Kontrak

Jawaban: D

24. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat digunakan untuk jenis pelayanan ….

A. Penerbitan surat ijin mendirikan bangunan

B. Pembuatan taman rekreasi

C. Pembangunan pembangkit listrik

D. Pemberian tanah untuk bangunan sekolah

Jawaban: A

25. Kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi antara lain ….

A. Kesenjangan pemerintah dan masyarakat

B. Keterampilan birokrat

C. Kepekaan birokrat

D. Keterbukaan pemerintah

Jawaban: D

26. Pengawasan yang efektif antara lain memiliki karakteristik edukatif, maksudnya adalah ….

A. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula

B. Memberikan perlindungan bagi yang tidak salah

C. Membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya

D. Menindak terhadap hal-hal yang negatif

Jawaban: C

27. Jika pemerintahan daerah diartikan sebagai pemerintahan lokal, maka pemerintahan daerah adalah ….

A. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

B. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah

C. Organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan

D. Wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia

Jawaban: B

28. Karakteristik local state government antara lain ….

A. Hubungan pusat dengan daerah hanya hubungan pengawasan

B. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah

C. Penyelenggaraan urusan dibiayai dari sumber keuangan sendiri

D. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas

Jawaban: D

29. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan ….

A. Desentralisasi fungsional

B. Desentralisasi jabatan

C. Desentralisasi kenegaraan

D. Desentralisasi teritorial

Jawaban: C

30. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah ….

A. Nyata

B. Luas

C. Bertanggung Jawab

D. Desentralisasi

Jawaban: A

31. Jika urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas, maka ajaran rumah tangga yang digunakan adalah ….

A. Riil

B. Luas

C. Formil

D. Materiil

Jawaban: D

32. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah ….

A. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

B. Melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945

C. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

D. Menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance

Jawaban: C

33. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai ….

A. Kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan

B. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya

C. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara

D. Kemampuan untuk memaksakan kehendak

Jawaban: C

34. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan

A. Internal

B. Eksternal

C. Langsung

D. Tidak langsung

Jawaban: C

35. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain ….

A. Pengesahan pejabat berwenang terhadap peraturan daerah

B. Pembatalan peraturan daerah

C. Pemberlakuan standar pelayanan minimall

D. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

Jawaban: B

36. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal ….

A. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten

B. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten

C. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah

D. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Jawaban: A

37. Output pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah ….

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

C. Temuan

D. Opini

Jawaban: D

38. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang asli Papua adalah ….

A. Majelis Rakyat Papua

B. Dewan Perwakilan Rakyat Papua

C. Lembaga Adat

D. DPR Kabupaten

Jawaban: A

39. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat adalah ….

A. Majelis Permusyawaratan Ulama

B. Mahkamah Syariah

C. Lembaga Wali Nanggroe

D. Lembaga Adat

Jawaban: D

40. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat ….

A. Kota

B. Kabupaten

C. Kabupaten/kota administratif

D. Provinsi

Jawaban: D