1 week ago
2
tirto.id - Tahap seleksi CPNS akan segera memasuki masa tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Semua formasi yang lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diharuskan melalui tahapan ini. Salah satunya ialah formasi Analis Pengelola Keuangan APBN.
Formasi Analis Pengelola Keuangan APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/ lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
Tugas Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, yaitu melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi: a. perikatan dan penyelesaian tagihan; b. pelaksanaan perintah pembayaran; dan c. analisis laporan keuangan instansi.
Sebelum tes SKB, seleksi yang dilalui ialah SKD. Pelamar CPNS yang lolos dalam seleksi SKD akan mengikuti tahapan tes berikutnya, yakni tes Seleksi Kompetensi Bidang. Berdasarkan informasi jadwal pelaksanaan CPNS, tes SKB akan berlangsung pada akhir November hingga bulan Desember 2024.
Sesuai jadwalnya, SKB akan berlangsung pada 20 November-17 Desember 2024 untuk non-CAT (bukan tes berbasis komputer). Tes SKB lainnya digelar pada 9-20 Desember 2024.
Tahapan akhir seleksi CPNS ialah pengintegrasian nilai SKD dengan SKB yang berlangsung pada 17 Desember 2024-4 Januari 2025. Sebelum menuju pelaksanaan SKB maupun pengumuman SKD dan SKB, peserta masih harus memantau agenda lain, yakni penjadwalan SKB, pengumuman tempat, waktu, hingga jadwal SKB.
Kisi-Kisi Materi Tes SKB CPNS Analis Pengelola Keuangan APBN
Kisi-kisi materi tes SKB CPNS Analis Pengelola Keuangan APBN 2024 dapat diakses melalui informasi resmi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB. Berikut kisi-kisi materi tes SKB CPNS Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama:
Materi Tes SKB CPNS Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama
Kemampuan Umum:
1. Keuangan Negara
2. Perbendaharaan Negara
3. Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Kemampuan Khusus:
1. Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
2. Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3. Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
4. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
6. Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Contoh Soal SKB CPNS Analis Pengelola Keuangan APBN dan Jawabannya
Contoh soal SKB CPNS Analis Pengelola Keuangan APBN diperlukan sebagai bahan belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi tes SKB. Berikut contoh soal SKB CPNS Analis Pengelola Keuangan APBN dan jawabannya:
1. Suku bunga US dolar sebesar 8% per tahun, sedangkan bank komersial menerapkan bunga 16% dalam mata uang rupiah. Jika kontraksi rupiah sebesar 5%, seorang pengusaha akan cenderung meminjam dalam bentuk valas karena tingkat bunganya menjadi...
a. 11%
b. 13%
c. 21%
d. 24%
Jawaban: B
2. Hutang dagang yang tergolong dalam tipe trade acceptance adalah ...
a. atas persetujuan pembeli, penjual menarik surat hutang dan cara pembayarannya untuk dijaminkan kepada bank, sehingga pembeli membayarnya kepada bank
b. penjual mengirimkan barang kepada pembeli yang dilengkapi dengan faktur yang biasanya memuat jumlah barang yang diterima, harga dan syarat-syarat pembayaran
c. penjual memberikan rabat untuk mempercepat pembeli membayarkan hutangnya
d. bagi penjual memperkecil saldo hutang dagang dan memperkecil risiko bila terjadi inflasi atau kenaikan harga barang
Jawaban: A
3. Rentabilitas adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan dalam laporan keuangan yang menunjukkan...
a. kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek
b. kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang
c. kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu
d. kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya
Jawaban: C
4. Nilai nominal suatu saham preferen Rp 10.000 per lembar. Pembagian deviden dilakukan pada tahun ketiga sebesar 20% per tahun, dengan call price Rp 11.000. saham yang harus dilunasi perusahaan per lembar adalah sebesar...
a. Rp. 17.600
b. Rp 16.000
c. Rp 6.600
d. Rp 6.000
Jawaban: A
5. Berdasarkan kutipan dari Neraca PT. Ayam Mas dilaporkan, laba operasi sebesar Rp 250 juta, sedangkan laba netto (laba setelah pajak) terhitung Rp 175 juta. Perusahaan ini menjalankan usahanya dari modal pemiliknya sendiri sebesar Rp 300 juta dan modal dari bank sebesar Rp 100 juta. Berapa nilai rentabilitas ekonominya?
a. 43,75%
b. 58,33%
c. 62,50%
d. 83,33%
Jawaban: C
6. Pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan adalah defenisi dari...
a. Pasar modal yang sempurna
b. Pasar modal yang efisien
c. Pasar persaingan sempurna
d. Pasar oligopoly
Jawaban: B
7. Total investasi dalam 3 tahun untuk suatu usaha tanaman hortikultura adalah Rp 240 juta, dengan keuntungan yang mencapai Rp 48 juta. Hitung Average Rate of Return (ARR) dari usaha tersebut!
A. 6,7%
B. 20%
C. 33,3%
D. 60%
Jawaban: B
8. Salah satu ciri keuangan negara adalah...
A. berorientasi penerimaaan
B. berorientasi pengeluaran
C. mengikuti market principle
D. melakukan pinjaman hanya terhadap pihak luar
Jawaban: B
9. Peranan pemerintah dalam melaksanakan fungsi stabilisasi antara lain dilakukan dengan cara...
A. menyediakan kepentingan publik
B. mengatur hubungan swasta dengan pemerintah
C. mendistribusikan kesempatan memperoleh pendidikan
D. mempertahankan tingkat penggunaan faktor produksi
Jawaban: D
10. Perwujudan asas moralitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan antara lain tercermin dari ...
A. pembinaan wawasan nusantara
B. pembinaan kebudayaan bangsa
C. pembersihan aparat pemerintah dari penyuapan
D. penggunaan akal sehat dalam tindakan pemerintah
Jawaban: C
11. Penyebab meningkatnya pengeluaran negara dalam rangka menjalankan fungsi kesejahteraan antara lain ...
A. kemajuan teknologi persenjataan
B. kenaikan jumlah penduduk dan kebutuhannya
C. stabilisasi ekonomi dan moneter
D. penciptaan wiraswasta, wira negara dan wirakoperasi
Jawaban: B
12. Jika pengeluaran negara didasarkan kepada penerimaan, maka prinsip yang digunakan dalam pengeluaran negara tersebut adalah ...
A. pay as principle
B. tax rate limitation
C. debt rate limitation
D. economizing principle
Jawaban: B
13. Jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain ...
A. pajak kendaraan bermotor
B. bea balik nama kendaraan bermotor
C. pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
D. pajak pengambilan bahan galian golongan C
Jawaban: D
14. Menurut sifatnya, keharusan membayar parkir merupakan pembayaran...
A. sumbangan
B. retribusi
C. pajak
D. denda
Jawaban: B
15. Sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai...
A. alokasi dasar
B. kapasitas fiskal
C. celah fiskal
D. kebutuhan fiskal
Jawaban: B
16. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan ...
A. pelatihan
B. pembinaan
C. pengendalian
D. prasarana
Jawaban: D
17. Jenis pajak yang dapat diklasifikasikan sebagai pajak pusat antara lain ...
A. pajak reklame
B. pajak kendaraan bermotor
C. pajak bumi dan bangunan
D. bea balik nama kendaraan bermotor
Jawaban: B
18. Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk ...
A. membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
B. membiayai penyediaan layanan umum
C. memperbaiki infrastruktur perekonomian
D. menutup kekurangan arus kas
Jawaban: D
19. Jenis pajak yang dapat diklasifikasikan sebagai pajak langsung antara lain ...
A. pajak penjualan
B. pajak perseroan minyak
C. cukai
D. bea masuk
Jawaban: B
20. Khusus Dana SP2D Gaji Induk, Bank Operasional dan/ atau BPG melakukan penyaluran dana pada . . .
A. Hari akhir bulan
B. Hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan
C. Setiap minggu ketiga
D. Minggu keempat setiap bulan
Jawaban: B
21. Jenis rencana yang sudah menggambarkan rencana konkret termasuk di dalamnya tujuan, kebijaksanaan, aturan, dan anggaran adalah ...
A. policy
B. prosedur
C. program
D. strategi
Jawaban: C
22. Penyaluran dana SP2D/SP2D-R dilakukan melalui mekanisme Pemindahbukuan (Overbooking) untuk rekening penerima yang berada di...
A. Bendahara Umum
B. Menteri Keuangan
C. Sistem BI
D. Bank Operasional
Jawaban: D
23. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagai fungsi . . .
A. Pemerintah Daerah
B. Pengguna Anggaran
C. Lembaga yang bersangkutan
D. Kuasa Bendahara Umum Negara
Jawaban: D
24. Dokumen yang digunakan sebagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah...
A. KPPN
B. DIPA
C. Satuan Kerja
D. Kuasa PA
Jawaban: B
25 Berapa lama masa berlaku pemberian dispensasi penujukkan petugas pengantar SPM dan pengambil SP2D...
A. 5 tahun
B. 4 tahun
C. 3 tahun
D. 1 tahun
Jawaban: D
tirto.id - Edusains
Kontributor: Nurul Azizah
Penulis: Nurul Azizah
Editor: Yulaika Ramadhani
