7 hours ago
9
harapanrakyat.com,- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD disambut positif oleh Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah. Menurutnya, keputusan tersebut menjaga kedaulatan rakyat agar tetap menjadi dasar dalam memilih gubernur, bupati, dan wali kota.
Sebelumnya, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sempat mencuat dengan alasan efisiensi anggaran, mengurangi politik uang, hingga menekan konflik politik. Namun, Toto menilai alasan tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk mengurangi hak politik masyarakat.
“Demokrasi memang tidak sempurna. Pilkada langsung memang mahal dan memiliki banyak persoalan. Tetapi kelemahan itu tidak boleh dijawab dengan mencabut substansi demokrasi itu sendiri,” kata Toto dalam keterangan tertulis yang diterima harapanrakyat.com, Selasa (30/6/2026).
Baca Juga: Toto Izul Fatah: Pemimpin Lalim dan Anti Kritik Pasti Tumbang, Tinggal Tunggu Waktu
Menurutnya, yang seharusnya dibenahi adalah biaya politik yang tinggi, praktik politik uang, mahar partai, hingga transaksi pencalonan, bukan justru menghapus hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.
Ia mengingatkan, salah satu semangat utama Reformasi 1998 adalah mengembalikan rakyat sebagai pemilik mandat politik. Karena itu, kepala daerah seharusnya memperoleh legitimasi langsung dari masyarakat, bukan hanya melalui kesepakatan elite politik.
Toto menilai, apabila kepala daerah dipilih DPRD, hubungan antara pemimpin daerah dengan rakyat akan semakin jauh. Sebab, kepala daerah berpotensi lebih merasa memiliki utang politik kepada partai atau fraksi yang memilihnya dibanding kepada masyarakat.
“Jika kepala daerah lahir dari transaksi elite, orientasi kebijakannya bisa bergeser. Bukan lagi bertanya apa yang dibutuhkan rakyat, tetapi apa yang diinginkan partai dan fraksi,” ujarnya.
Pilkada Lewat DPRD Berpotensi Menghidupkan Praktik Politik Elitis
Ia juga menilai, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi menghidupkan kembali praktik politik yang tertutup, elitis, dan transaksional. Padahal, selama lebih dari dua dekade, masyarakat telah menikmati mekanisme pemilihan langsung sebagai bagian dari demokratisasi di tingkat lokal.
Terkait alasan efisiensi anggaran, Toto mengakui Pilkada langsung memang membutuhkan biaya besar. Namun, menurutnya persoalan tersebut merupakan masalah tata kelola sistem pemilu, bukan alasan untuk menghapus hak pilih masyarakat.
“Kalau biaya kampanye mahal, perbaiki regulasinya. Kalau politik uang marak, perkuat pengawasannya. Obatnya adalah reformasi sistem, bukan amputasi kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, biaya politik tidak otomatis hilang apabila Pilkada dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, potensi transaksi politik justru bisa berpindah ke ruang-ruang elite yang lebih sulit diawasi publik.
Toto juga mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan mayoritas masyarakat masih menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu, ia menilai putusan MK yang mempertahankan mekanisme Pilkada langsung sejalan dengan aspirasi publik.
Baca Juga: Nanik S Deyang Gantikan Dadan Jadi Kepala BGN, Pengamat Sebut Program Presiden Tak Boleh Gagal
“Demokrasi memang tidak murah. Tetapi otoritarianisme, oligarki, dan politik tertutup jauh lebih mahal akibatnya,” pungkasnya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
