1 day ago
10
harapanrakyat.com,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi tumpuan perbaikan gizi nasional kini justru mendapatkan kontroversi besar terkait kendaraan operasionalnya. Sebanyak 21.801 unit motor listrik listrik MBG bermerek Emmo senilai Rp 1,03 triliun kini menumpuk tanpa kepastian di sebuah gudang di kawasan industri Sentul, Kabupaten Bogor.
Kondisi ini terjadi setelah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelembungan harga (mark-up) yang fantastis.
Baca Juga: Polemik Pengadaan Motor Listrik BGN: DPR Sebut Ada Pengabaian Larangan Menteri Keuangan
Skandal Mark-up Motor Listrik MBG dan Vendor Tanpa Dealer
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa proyek pengadaan puluhan ribu motor listrik ini menyimpan kejanggalan sejak awal. Nilai pengadaan yang dibayarkan kepada vendor PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) diduga telah di mark-up hingga ratusan miliar rupiah.
Selain itu, PT YAT mendapat sorotan tajam karena tidak memenuhi syarat sebagai vendor, lantaran tidak memiliki jaringan dealer atau bengkel aktif untuk layanan purnajual.
Berdasarkan penelusuran, status dealer Emmo di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Jakarta hingga Papua, masih berlabel “Segera Hadir”. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai pemeliharaan kendaraan di masa depan jika nantinya benar-benar didistribusikan ke daerah.
Spesifikasi Mewah dengan Harga “Selangit”
Motor listrik operasional MBG ini terdiri dari dua tipe utama, yaitu Emmo JVX GT yang bergaya motor trail dan skuter matik Emmo JVH Max. Harga per unitnya mulai dari Rp 42 juta hingga Rp 49,95 juta. Publik menganggap angka tersebut terlalu mahal untuk spesifikasinya.
Sebagai perbandingan, pasar motor listrik bersubsidi tahun 2026 menawarkan opsi yang jauh lebih hemat. Beberapa model harganya mulai Rp 6 jutaan hingga Rp 20 jutaan.
Baca Juga: Motor Listrik MBG Viral, BGN Sebut untuk Mobilitas Kepala SPPG
Secara performa, motor listrik MBG hanya memiliki jarak tempuh sekitar 70 km sekali isi daya. Kalah bersaing dengan kompetitor seperti Polytron Fox R yang lebih terjangkau namun memiliki jarak tempuh lebih jauh.
Opsi Cicilan Bagi Pegawai SPPG
Menanggapi ribuan motor yang terlanjur dirakit dan dibayar tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman angkat bicara. Mengingat dana sudah mengalir ke vendor, aset tersebut tidak akan Kejagung sita karena sudah terlanjur didistribusikan ke beberapa daerah dan menjadi aset negara.
Dudung memberikan sinyal bahwa ribuan motor listrik MBG tersebut kemungkinan akan dialihkan kepada petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui skema cicilan.
Dengan gaji petugas SPPG yang berkisar di angka Rp 6 juta per bulan. Ia menganggap skema kredit masuk akal ketimbang membagikannya secara cuma-Cuma. Mengingat beban anggaran negara yang sudah cukup berat.
Masa Depan Anggaran Motor MBG
Kepastian mengenai kelanjutan proyek ini juga datang dari Menteri Keuangan Purbaya. Ia menegaskan, tidak ada alokasi anggaran baru untuk pengadaan motor listrik MBG pada tahun 2026.
Baca Juga: Viral Video 70 Ribu Motor Listrik Emmo untuk SPPG MBG di Jawa Barat, Benarkah?
Fokus pemerintah kini dialihkan sepenuhnya pada pemenuhan gizi masyarakat. Sementara nasib ribuan motor yang ada di gudang, Kepala BGN yang baru akan memutuskannya, atau melalui arahan langsung Presiden.
Kini, ribuan unit motor listrik berwarna biru dengan logo BGN tersebut masih teronggok di balik jaring hitam gudang Sentul, menunggu keputusan hukum dan kebijakan politik selanjutnya.
Apakah kendaraan ini akan benar-benar mendukung distribusi gizi di pelosok. Atau berakhir sebagai monumen kegagalan pengadaan barang jasa pemerintah tetap menjadi tanda tanya besar. (R3/HR-Online/Editor: Eva)
