Proyek Infrastruktur yang Batal Imbas Efisiensi Anggaran 2025

tirto.id - Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 berdampak signifikan terhadap berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sebagai tindak lanjut dari Inpres ini, Kementerian PU melakukan efisiensi anggaran yang berujung pada pembatalan sejumlah proyek infrastruktur. Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran di Kementerian PU mencapai Rp81,38 triliun.

Total anggaran Kementerian PU tahun 2025 menjadi sebesar Rp29,57 triliun, atau berkurang hingga 80 persen dari tahun sebelumnya. Akibatnya, beberapa proyek infrastruktur yang telah direncanakan harus batal.

Proyek Kementerian PU yang Batal karena Efisiensi Anggaran

Beberapa proyek infrastruktur yang dibatalkan dampak Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025:

1. Bidang Sumber Daya Air (SDA): Rp 27,72 Triliun

- Pembangunan 14 unit bendungan, 1 Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh, serta revitalisasi danau dan situ.

- Pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi.

- Pembangunan prasarana air baku (kapasitas 1,25 meter kubik per detik).

- Pembangunan pengendali banjir (19 kilometer), pengaman pantai (4,5 kilometer), pengendali lahar dan sedimen.

- Operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan P3TGAI (12.000 lokasi).

- Pengadaan tanah.

- Dukungan manajemen dan teknis lainnya.

2. Bidang Bina Marga: Rp 24,83 Triliun

- Pembangunan jalan (57 kilometer) serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan 1.102 kilometer jalan

- Pembangunan dan duplikasi jembatan (5.841 meter), jembatan gantung, dan preservasi jembatan (126.000 meter)

-Pembangunan flyover/underpass dan terowongan (94 meter)

- Pembangunan jalan bebas hambatan (7,36 kilometer)

- Preservasi rutin jalan (47.603 kilometer), jembatan (563.402 meter) dan padat karya (24.600 tenaga kerja)

- Dukungan teknis dan manajemen.

3. Bidang Cipta Karya: Rp 7,75 Triliun

- Pembangunan dan peningkatan SPAM (40 liter per detik), perluasan SPAM (863 sambungan rumah), dan IBM (Pamsimas 600 lokasi)

- Sistem Pengelolaan Air Limbah (10.240 kepala keluarga), persampahan (9.540 kepala keluarga), dan IBM (Sanimas 1.400 lokasi, LPK 825 lokasi, dan TPS3R 100 lokasi)

- Pengembangan kawasan (118,5 hektar), penataan kawasan pariwisata (3,0 hektar), dan IBM (PISEW 900 lokasi)

- Bangunan gedung (9 unit), penataan bangunan dan lingkungan (13 kawasan)

- Dukungan manajemen dan teknis lainnya.

4. Bidang Prasarana Strategis: Rp 20,69 Triliun

- Fungsi pendidikan: PHTC pendidikan (sekolah 9.300 unit dan madrasah 2.034 unit), dan rehabilitasi dan renovasi perguruan tinggi atau keagamaan (9 unit)

- Fungsi permukiman: rehabilitasi, renovasi pasar (2 unit), prasarana olahraga (3 unit), dan prasarana lainnya (4 unit)

- Dukungan manajemen dan teknis lain

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya: Rp 0,39 Triliun

- Layanan manajemen, perencanaan, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, pembinaan konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur.

Dody menjelaskan, efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Meski demikian, ia memastikan bahwa proyek-proyek strategis dan mendesak akan tetap dilanjutkan.

Pembatalan proyek-proyek ini merupakan konsekuensi dari upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun demikian, Kementerian PU tetap berkomitmen untuk melaksanakan program-program prioritas lainnya yang dianggap penting untuk kepentingan masyarakat.

Baca juga artikel terkait APBN atau tulisan lainnya dari Astam Mulyana