4 hours ago
8
harapanrakyat.com,- Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady turut angkat bicara mengenai rencana pengalihan skema Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi sistem jalan berbayar pada ruas jalan provinsi. Daddy menilai gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memiliki semangat berkeadilan, tetapi implementasi kebijakan itu akan menghadapi tantangan regulasi dan teknis yang cukup kompleks.
Ia menyebut, rencana ini memerlukan konsultasi intensif dengan pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau pelanggaran aturan yang berlaku.
Sebab, PKB merupakan instrumen pendapatan yang diatur secara nasional, penghapusan atau pengalihan skema tersebut harus memiliki payung hukum yang sangat kuat.
“Jangan sampai Jawa Barat dinilai melampaui kewenangan atau ‘offside’. Jadi harus tetap konsultasi ke pusat karena ini berkaitan erat dengan regulasi,” kata Daddy, Selasa (12/5/2026).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Instruksikan Dinkes Jabar Percepat Langkah Mitigasi Hantavirus
Tantangan Kualitas Infrastruktur dan Teknis
Daddy berujar, saat ini Jawa Barat memiliki jalan provinsi dengan panjang sekitar sekitar 2.360 kilometer. Hal itu tentunya menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Pemprov Jawa Barat sebelum menerapkan kebijakan itu.
“Ruas jalan provinsi itu 2.360 kilometer, kira-kira. Itu kna berarti PR untuk membereskannya. Misalkan, secara perlahan ruas mana dulu,” ujarnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Kaji Konsep Jalan Provinsi Berbayar, tapi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor
Menurutnya, jika skema ini menyerupai jalan tol, maka kualitas jalan yang ditawarkan kepada masyarakat pun harus setara dengan standar jalan bebas hambatan.
Selain aspek fisik, kesiapan teknologi juga menjadi kendala yang tidak bisa disepelekan. Penggunaan sensor otomatis, penyediaan mesin, hingga manajemen sumber daya manusia memerlukan perencanaan matang dan anggaran yang signifikan.
“Yang berikutnya, kaitannya dengan teknis, pegawai, mesin otomatis semua sensor. Itu tidak mudah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Daddy pun menyatakan keraguannya jika PKB dapat dihapus sepenuhnya hingga 100 persen dalam waktu dekat.
Walaupun, Daddy memahami bahwa kebijakan itu berkaitan dengan aspek keadilan, terutama bagi kendaraan listrik yang tidak membayar PKB.
“Saya sebetulnya enggak yakin ya bisa diterapkan 100 persen pajak kendaraan bermotor dihapus. Tapi saya memahami sudut pandang Gubernur mengenai aspek keadilan. Mobil listrik itu kan pakai jalan provinsi, masa pajaknya enggak bayar, enggak fair juga,” ucapnya.
Kendati begitu, Daddy memastikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat akan menindaklanjuti rencana itu.
Mengingat, pembahasan kebijakan ini tidak boleh hanya berkutat pada target pendapatan daerah, melainkan harus menyentuh aspek yang lebih komprehensif.
Baca Juga: Persib Tekuk Persija, Dedi Mulyadi Minta Bobotoh Tak Euforia Berlebihan dan Tetap Ksatria
“Soal itu saya kira butuh bicara. Nanti Banggar pasti bicara, karena ini berkaitan dengan target pendapatan. Tapi harus lebih komprehensif, bukan hanya sebatas target pendapatan semata,” katanya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
