Sejarah Kabinet Burhanudin Harahap hingga Kejatuhannya

tirto.id - Burhanuddin Harahap dikenal sebagai seorang politisi handal pada masa pemerintahan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta. Kecakapan pria kelahiran Medan, 12 Januari 1917, ini dibuktikan lewat pengangkatannya sebagai perdana menteri pada masa demokrasi liberal.

Kabinet Burhanudin Harahap dibentuk pada 1955 dan berakhir pada 1956. Salah satu program kerja sekaligus prestasi dari kepemimpinan Perdana Menteri Burhanuddin adalah diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) pertama di tanah air.

Yuli Ernawati, dalam penelitiannya berjudul "Kondisi Sosial Politik Indonesia Pada Masa Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956" (2014: 31), menyebut, Kabinet Burhanuddin terbentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjoyo I yang tersandung skandal masalah Angkatan Darat 27 Juni 1955.

Sejarah Kabinet Burhanudin Harahap tidak bisa dilepaskan dari perkembangan demokrasi Indonesia. Terlebih, salah satu program kerjanya berhasil diwujudkan dan berjalan lancar, yakni Pemilu pertama 1955.

Susunan Kabinet Burhanudin Harahap

Menurut sumber resmi dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kabinet Burhanudin Harahap dilantik oleh Presiden Soekarno pada 12 Agustus 1955. Susunan kabinetnya terdiri atas 20 orang, yakni:

A. Jabatan Perdana Menteri

• Perdana Menteri: Mr. BurhanuddinHarahap
• Wakil Perdana Menteri I: R. DjanuIsmadi
• Wakil Perdana Menteri II: Harsono Tjokroaminoto

B. Susunan Kementerian

• Menteri Luar Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung
• Menteri Dalam Negeri: R. Sunarjo
• Menteri Pertahanan: BurhanuddinHarahap
• Menteri Kehakiman: LukmanWiradinata
• Menteri Penerangan: Sjamsuddin Sutan Makmur
• Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo
• Menteri Perekonomian: I.J. Kasimo
• Menteri Pertanian: MohammadSardjan
• Menteri Perhubungan: H. Laoh
• Menteri Muda Perhubungan: Asraruddin
• Menteri Pekerjaan Umum: PandjiSuroso
• Menteri Perburuhan: IskandarTedjasukmana
• Menteri Sosial: Sudibjo
• Menteri Pengajaran, Pendidikan, & Kebudayaan: R.M. Suwandi
• Menteri Agama: Muhammad Iljas
• Menteri Kesehatan: J. Leimana
• Menteri Agraria: Gunawan
• Menteri Negara: Abdul Hakim
• Menteri Negara: Sutomo
• Menteri Negara: Gumala Adjaib Nur

Program Kerja Burhanudin Harahap

Ernawati menyebutkan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi kabinetnya, Burhanuddin Harahap hanya melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal yang dianggap penting untuk dimasukkan ke dalam program kerjanya.

Di bawah kepemimpinannya sebagai perdana menteri, Indonesia melangsungkan pemilihan umum yang pertama pada 1955. Meski dengan waktu persiapan sekira sebulan, pada akhirnya Pemilu sukses digelar; pemilihan DPR pada 29 September, disusul pemilihan anggota Konstituante pada 15 Desember.

Secara lengkap, berikut beberapa program Kabinet Burhanuddin Harahap, sebagaimana dikutip dari modul Sejarah Indonesia (2020:29).

• Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah.
• Melaksanakan pemilu menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya Parlemen yang baru.
• Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
• Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
• Memberantas korupsi.

Penyebab Jatuhnya Kabinet Burhanudin Harahap

Secara umum, kabinet Burhanudin Harahap berhasil dalam menuntaskan program-program kerja yang telah direncanakan dari awal. Salah satunya, Kabinet Burhanuddin mampu menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah pada tahun 1955.

Selain itu, situasi sosial politik pada masa kepemimpinannya dapat dikatakan kondusif karena tidak terjadi perpecahan yang berarti. Situasi ekonomi juga cukup baik. Kebijakannya yang termuat dalam UU anti-korupsi mampu mengendalikan situasi ekonomi negara saat itu.

Walakin, pelaksanaan program kerja Burhanudin Harahap bukannya tanpa masalah. Pemilu 1955 berlangsung beriringan dengan inflasi 33 persen. Harga-harga barang naik lebih cepat dibanding sebelumnya.

Bahkan, Jajasan Urusan Bahan Makanan (JUBM), lembaga tunggal yang berwenang dalam pengadaan beras, menaikkan impor beras. Pada 1955, jumlah impor beras 125 ribu ton, kemudian dinaikkan menjadi 800 ribu ton pada 1956.

Kejatuhan kabinet Burhanuddin Harahap mulai tampak saat ia memilih jalan berunding untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Keputusan tersebut berakibat pada banyaknya gelombang protes dari Soekarno maupun partai-partai.

Pada akhirnya, 2 Maret 1956, saat pelaksanaan sidang keputusan DPR, Burhanuddin Harahap menyatakan bakal menyerahkan mandatnya pada 3 Maret 1956. Lalu, 3 Maret 1956, mandat yang diberikan Burhanuddin Harahap diterima oleh Presiden Soekarno dan Kabinet Burhanudin Harahap dinyatakan demisioner.