2 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Dede Zenal Aripin, melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke sejumlah sekolah dasar, di antaranya SDN 1 Putrapinggan dan SDN 1 Bagolo di Kecamatan Kalipucang. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi, serta melihat langsung kondisi riil pendidikan di tingkat dasar.
Dalam kunjungannya, Dede mencatat sejumlah persoalan krusial yang dihadapi pihak sekolah. Masalah tersebut mulai dari keterbatasan infrastruktur, optimalisasi peran komite sekolah. Hingga penanganan masalah tabungan siswa yang tertahan di koperasi.
Baca Juga: Dugaan Kebocoran Retribusi Kantin Sekolah, BPK Panggil Seluruh Pengelola SD dan SMP Negeri Se-Cimahi
Dewan Pendidikan Pangandaran Soroti Kondisi Infrastruktur Sekolah
Menurut Dede, kondisi infrastruktur seperti ruang kelas yang rusak dan kurangnya fasilitas belajar menjadi perhatian utama. Hal ini sangat memengaruhi kenyamanan dan keamanan siswa serta guru dalam proses belajar mengajar.
“Infrastruktur itu hal yang sangat penting. Kami menerima keluhan adanya ruang kelas yang rusak hingga khawatir roboh, serta sekolah yang memang masih kekurangan ruangan. Persoalan ini menjadi bahan kajian kami untuk segera dikoordinasikan dengan pihak terkait,’ kata Dede kepada harapanrakyat.com, Selasa (2/5/2026).
Selain masalah fisik bangunan, Dewan Pendidikan Pangandaran juga menyoroti peran penting komite sekolah. Dede menekankan perlunya optimalisasi fungsi komite sebagai mitra sekolah yang menjembatani hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Atau orang tua siswa.
Baca Juga: Tepis Tuduhan Penyimpangan, Komite SMAN 11 Kota Tasikmalaya Beberkan Data Transparansi Anggaran
Ia menilai keaktifan komite mampu meminimalkan potensi masalah sekaligus mendukung penyempurnaan program-program sekolah.
Sengkarut Uang Tabungan Siswa
Persoalan lain yang tidak kalah menyedot perhatian serius adalah sengkarut uang tabungan siswa yang disimpan di koperasi. Berdasarkan masukan dari orang tua murid, Dede mencoba menelusuri akar masalah tersebut agar para guru tidak selalu menjadi pihak yang disalahkan.
“Kami mencari informasi berimbang agar guru tidak menjadi korban dari permasalahan tabungan ini. Ternyata sebagian uang tersebut berada di koperasi, dan pihak koperasi belum membayarkannya. Akibatnya, sekolah tidak bisa mencairkan uang tersebut kepada siswa, yang biasanya baru diketahui saat akhir tahun ajaran,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut dari kunjungan lapangan di wilayah kerja Pangandaran dan Kalipucang ini, Dede menyatakan bahwa seluruh temuan dan aspirasi akan dibawa ke tingkat kabupaten.
Baca Juga: 15 Tahun Tak Direnovasi, Atap SMPN 3 Banjarsari Ciamis Ambruk
Dewan Pendidikan yang beranggotakan 11 orang ini akan merumuskan hasil kajian lapangan untuk disampaikan langsung kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), serta Bupati Pangandaran.
“Melalui komunikasi intensif ini, kami berharap pemerintah daerah bisa segera menindaklanjuti dan memberikan solusi terbaik bagi kemajuan. Serta kenyamanan iklim pendidikan di Kabupaten Pangandaran,” pungkasnya. (Madlani/R3/HR-Online/Editor: Eva)
