5 Respons Pemerintah & DPR Tentang Aksi Demo Indonesia Gelap

tirto.id - Mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di berbagai daerah dan terpusat di Jakarta sejak Senin, 17 Februari 2025. Lalu, bagaimana respons dari pemerintah dan DPR?

Aksi unjuk rasa tersebut digelar sebagai respons masyarakat atas keresahan mereka terhadap kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Seruan Aksi Peringatan Darurat pun kembali meramaikan jagat sosial media Indonesia. Tagar Peringatan Darurat kembali muncul bersamaan dengan narasi Indonesia Gelap. Gambar lambang negara Indonesia, yakni burung Garuda kembali bertebaran dengan latar warna hitam.

Aksi demonstrasi digelar di beberapa pusat pemerintahan masing-masing kota. Para mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, terutama kritik mereka mengenai kebijakan 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Seruan aksi ini pada gilirannya mulai mengundang respons sejumlah pejabat pemerintahan dan anggota dewan. Mereka memberikan respons beragam mengenai aksi seruan “Indonesia Gelap”.

Aksi Demo Indonesia Gelap 2025 untuk Apa?

Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan unjuk rasa secara serentak pada Senin - Selasa, 17 - 18 Februari 2025 di sejumlah kota. Rangkaian aksi demo Indonesia Gelap dilanjutkan dalam skala nasional dan terpusat di Jakarta pada Rabu - Kamis, 19 - 20 Februari 2025.

Para demonstran menilai situasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini bukan menuju Indonesia Emas, melainkan Indonesia Gelap. Aksi ini menyoroti berbagai permasalahan sosial ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Beberapa yang menjadi perhatian adalah tentang penyelenggaraan kebijakan melalui pengesahan undang-undang, seperti peninjauan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran, reformasi kepolisian, hingga kesejahteraan dosen.

Di bawah ini merupakan beberapa isi tuntutan demo BEM SI Rabu - Kamis, 19 - 20 Februari 2025.

1. Menuntut Presiden mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025 yang merugikan rakyat.

2. Transparansi status pembangunan.

3. Transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran dan terlaksana dengan baik.

4. Tolak revisi UU Minerba yang hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus dan lingkungan akademik.

5. Tolak dwifungsi TNI karena berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi.

6. Tangkap dan adili Jokowi.

7. Sahkan RUU Perampasan aset untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

Aksi demonstrasi lanjutan rencananya akan kembali digelar pada Jumat, 21 Februari 2025. Aksi susulan ini diprediksi akan menghimpun lebih banyak massa karena mengundang segenap lapisan masyarakat untuk terlibat secara langsung. Dalam aksinya, para demonstran akan membawa 17 tuntutan terhadap kebijakan Prabowo-Gibran.

Seluruh tuntutan tersebut didasarkan kepada kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat berharap dengan adanya seruan ini dapat menggerakkan segenap pemerintah untuk memperbaiki permasalahan yang merugikan rakyat dan negara saat ini.

Daftar Respons Pemerintah Tentang Demo Indonesia Gelap

Para pejabat publik dan anggota dewan turut menanggapi aksi demo Indonesia Gelap yang digelar oleh sejumlah lapisan masyarakat. Mereka memberikan beragam respons, antar lain:

1. Respons Luhut Binsar Pandjaitan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut bahwa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran tentu terdapat berbagai permasalahan muncul. Namun, menurutnya pemerintah masih terus berupaya untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan tersebut.

Terkait Indonesia Gelap, Luhut menilai publik saat ini hanya fokus pada kekurangan negara tanpa melihat kelebihan yang dimilikinya. Ia mengatakan seharusnya masyarakat bangga menjadi bagian dari Indonesia karena negara ini sudah berkembang dengan baik.

“Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia,” ujar Luhut, Kamis (20/2/2025) dikutip dari Antara.

2. Respons Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, menegaskan bahwa aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai hal yang wajar dalam demokrasi.

Namun demikian, dia menilai masyarakat perlu memahami kembali informasi yang berkembang terutama mengenai kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, tidak terjadi simpang siur soal kebijakan pemerintahan.

“Jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, mana ngga ada Indonesia Gelap, kita akan menyongsong Indonesia bangkit,” ujar Prasetyo Hadi, Kamis (20/2/2025) dikutip dari Metro TV.

3. Respons Ahmad Muzani

Ahmad Muzani selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menanggapi aksi Indonesia Gelap yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat sebagai hal yang lumrah. Ia menganggap hal ini sebagai bentuk reaksi atas pemerintahan Indonesia yang baru.

“Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja,” ujar Ahmad Muzani. Kamis (20/2/2025) dikutip dari Antara.

4. Respons Adita Irawati

Adita Kadir yang saat ini menjabat sebagai Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresiden menganggap aksi massa terjadi karena kekhawatiran adanya efisiensi anggaran yang berimbas pada biaya pendidikan, serta pemecatan di beberapa sektor pekerjaan.

"Sebagian dari tuntutannya itu, kan, sebenarnya sudah terwujud begitu. Tidak ada kenaikan UKT, beasiswa juga masih dilanjutkan, biaya operasional sekolah masih ada," kata Adita di kantor Tirto, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Namun ia menegaskan pemerintah tidak akan mengurangi dana pendidikan. Masyarakat dapat melakukan unjuk rasa dengan tertib dan damai. Ia juga menyampaikan jangan sampai kegiatan ini menganggu aktivitas warga yang lain.

5. Respons Adies Kadir

Adies Kadir saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2024-2029 menilai aksi demo Indonesia Gelap sebagai bagian dari ekspresi demokrasi. Wakil rakyat ini mengatakan bahwa demo merupakan cara mahasiswa untuk menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah.

“Itu kan aspirasi, dulu kan kita jaman kuliah juga begitu. Itu kan cara-cara berdemokrasi yang baik, menyalurkan aspirasi melalui demo-demo seperti itu, kan ciri khas mahasiswa seperti itu,” ungkap Adies Kadir, Rabu (19/2/2025) dikutip Kompas.

Baca juga artikel terkait DEMO atau tulisan lainnya dari Indyra Yasmin