1 day ago
14
harapanrakyat.com,- Forum Aktivis Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta) mengklaim telah mengendus jauh-jauh hari soal defisit anggaran RSUD dr. Slamet Garut sebesar Rp 30 miliar. Bahkan mereka menilai perencanaan di RS tersebut buruk. Pengelolaan keuangannya bakalan amburadul.
Koordinator Fakta Ridwan Arief mengaku bahwa kajian pihaknya sejak lama menemukan kejanggalan tata kelola keuangan RSUD dr. Slamet. Bahkan, saat itu pihaknya menghitung rumah sakit tersebut bakal defisit sekitar Rp 12 miliar di tahun 2025. Hal ini terjadi setelah adanya aturan baru bahwa RS berada di bawah Dinas Kesehatan.
“Hitungan saya akan defisitnya Rp 12 miliar, justru kini katanya Rp 30 miliar. Kan ini seolah Garut itu bukan hebat, malah bangkrut. Rumah sakit kali ini kan sudah di bawah dari Dinas Kesehatan, maka Dinas perlu bertanggung jawab dan tidak boleh cuci tangan,” kata Ridwan, Kamis (28/8/2025).
Tata Kelola Anggaran RSUD dr. Slamet dan Masalah yang Kompleks
Aktivis yang kerap membuat aduan ke KPK atas dugaan tikus berdasi di Garut ini juga tak menyangka besaran defisitnya mencapai Rp 30 miliar. Karena itu, ia menilai ada tata kelola salah urus atas keuangan rumah sakit.
Bahkan, Ridwan menyebutkan informasi bahwa ada distributor obat yang mengancam akan menghentikan suplai obat. Hal ini terjadi lantaran adanya tunggakan nota yang belum terbayar.
“Ada tata kelola tidak baik alias salah urus. Biasanya kan rumah sakit ini selalu jadi garda terdepan penyumbang PAD, kok hari ini menjadi defisit. Kan sampai ada supplier obat belum terbayar, bahkan mengancam akan menghentikan suplai obat,” tambahnya.
Bukan hanya defisit saja, Ridwan menyoroti persoalan di RSUD dr Slamet Garut sangat kompleks. Dari harus melayani gugatan parkir, hingga menunggak pembayaran kepada pihak ketiga.
Dengan adanya suntikan dari APBD Perubahan sebesar Rp 5 miliar, Ridwan justru mengaku pesimis. Pasalnya, dengan uang Rp 5 miliar ini apakah berpengaruh terhadap pelayanan publik hingga ketersediaan obat.
Hasil Kajian Fakta
Sementara itu, dari hasil kajian Fakta, pihaknya juga mencatat bahwa operasional rutin RS ini bukan hanya pelayanan pasien, dan gaji pegawai. Melainkan juga kebutuhan akomodasi ambulan hingga perawatan ruangan.
Kemudian, Defisit puluhan miliar ini juga berasal dari kegagalan perencanaan. Sehingga saat menyampaikan asumsi pendapatan, asumsi realisasi pembiayaan tidak dihitung baik. Ini karena angka pembiayaan itu lebih besar dari pendapatan.
“Operasional rutin Rumah sakit kan banyak, seperti ambulan, gaji pegawai hingga lainnya. Faktornya ada kegagalan perencanaan dan asumsi pendapatan. RSUD kan mengasumsikan pendapatan, ketika mengasumsikan itu pada realisasi pendapatan justru tidak tercapai, sementara realisasi pembiayaan lebih besar,” rincinya.
Meski saat ini defisit, Ridwan masih memiliki harapan besar terhadap pendapatan rumah sakit yang kini direkturnya baru. Masih ada potensi pendapatan dari klaim BPJS, sehingga defisit itu bisa tertutupi dari klaim BPJS.
“Rumah sakit juga masih punya tagihan, seperti klaim BPJS, masih punya potensi pendapatan yaitu anggap saja tabungan dari klaim BPJS. Kami punya harapan besar terhadap Dirut RSUD yang baru, momen bersih-bersih. Artinya bukan dari angka nol, tetapi bermula dari angka minus. Direktur baru ini harus bisa membuktikan kinerjanya,” tutupnya. (Pikpik/R6/HR-Online)
