1 day ago
5
harapanrakyat.com,- Menjelang Pilkada serentak 2024, UNESCO dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) menggelar diskusi dengan tema Peran Media dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca Juga: Hadapi Pilkada, AMSI Jabar Kembali Gelar Pelatihan Cek Fakta untuk Media
Kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (14/11/2024), diikuti 120 peserta lebih yang terdiri dari pimpinan media, jurnalis, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, dan akademisi.
Diskusi tersebut sekaligus juga memperingati The International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists yang jatuh pada tanggal 2 November lalu.
Kegiatan yang didanai oleh Uni Eropa ini merupakan rangkaian akhir program pengembangan kapasitas jurnalis dengan dukungan UNESCO melalui program Social Media 4 Peace.
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, dalam sambutannya menegaskan pentingnya jurnalisme berkualitas. Termasuk saat peliputan Pilkada.
Ia pun menjelaskan alasan didirikannya AMSI pada 7 tahun lalu tentunya membawa misi. Pertama, untuk membantu perusahaan media dalam produksi konten jurnalisme berkualitas. Kedua, konten yang sehat hanya dapat diproduksi dengan bisnis sehat pula.
“Program tersebut penting bagi AMSI. Ini sebagai bentuk dukungan bagi anggota AMSI untuk menulis lebih mendalam terkait daerah yang sensitif konflik saat menghadapi Pilkada,” ujar Wahyu Dhyatmika.
UNESCO dan AMSI Perkuat Kapasitas Jurnalis
Penasehat Menteri dan juga Wakil Kepala Misi serta Kepala Seksi Politik Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Stephane Mechati, dalam sambutan menyampaikan mengenai situasi demokrasi serta peran media guna menjaga demokrasi. Termasuk juga di Indonesia.
“Media pilar penting dalam sistem demokrasi. Masa sulit demokrasi secara global sedang kita hadapi saat ini. Demokrasi menghadapi tantangan lantaran naiknya populisme, Islamophobia, dan rasisme, tak bisa mengingkari ini memang terjadi,” kata Stephane.
Ia pun menegaskan, selama bekerja secara profesional, jurnalis adalah pembela HAM (Hak Asasi Manusia).
Oleh karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan UNESCO sebagai lembaga PBB untuk memberikan dukungan dalam memperkuat kapasitas jurnalis.
Dalam meningkatkan kapasitasnya, para jurnalis di Indonesia menulis cerita seputar kelompok-kelompok yang selama ini tidak terwakili “underrepresented”. Kelompok-kelompok ini dari berbagai daerah tingkat lokal, sekaligus melindungi dan selamatkan mereka.
Baca Juga: Tahun Politik, AMSI Jabar Dorong Anggotanya Buat Kanal Cek Fakta
Promosikan Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis
Sementara itu, Direktur UNESCO Kantor Regional Jakarta, Maki Katsuno-Hayashikawa, dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa, UNESCO sebagai badan khusus PBB memiliki mandat mempromosikan kebebasan pers, serta keselamatan jurnalis.
Jadi, selain memberikan akses informasi bagi komunitas yang hidupnya dalam situasi marjinal, UNESCO juga mendukung jurnalis berpihak pada kepentingan publik.
Dukungan tersebut UNESCO berikan melalui pelatihan serta produksi konten. Termasuk meningkatkan kolaborasi antar media. Khususnya antara media di daerah dengan media arus utama di kota besar.
“Kami memahami terkadang media menemukan tantangan dalam membangun kolaborasi. Mungkin khawatir karena terkait hak cipta, atau tidak adanya kesamaan standar jurnalistik. Tapi sekarang media di seluruh dunia alami penurunan ekonomi serta tekanan dalam kebebasan berekspresi,” katanya.
Menurut Maki, kolaborasi antar media jadi modal bertahan yang cukup kuat karena memberikan ruang untuk merancang format inovatif, berbagi biaya. Sekaligus meningkatkan keselamatan jurnalis.
Program peningkatan kapasitas jurnalis ini diawali dengan menggelar pelatihan di 3 wilayah yang rentan konflik, yaitu Banda Aceh, Jakarta, serta Sulawesi Utara di Manado.
Tujuan dari rangkaian kegiatan tersebut adalah meningkatkan kapasitas jurnalis saat harus meliput mengenai isu-isu sensitif terkait dengan Pilkada serentak.
Materi Penting dalam Pelatihan
Ada sejumlah materi penting dalam pelatihan tersebut, seperti jurnalisme data, jurnalisme solusi, dan “debunking deep fake”. Termasuk alat dan pendekatan guna menangani disinformasi maupun ujaran kebencian sesuai standar kebebasan berekspresi.
Tindak lanjut dari pelatihan itu, AMSI juga memberikan beasiswa untuk peliputan kolaboratif dan pendampingan terhadap 23 orang jurnalis yang lolos seleksi.
Peliputan mereka mengangkat beberapa tema terkait Pilkada 2024. Seperti masalah identitas ganda, kelompok marjinal, dan dinasti politik yang terjadi di sejumlah daerah.
Itu adalah sebagian tema yang ditulis dan diangkat ke permukaan oleh para jurnalis penerima beasiswa. Karyanya pun sudah dibukukan dan diluncurkan saat kegiatan diskusi tersebut.
Baca Juga: AMSI Jabar Bekali Media Kemampuan Cek Fakta saat Momen Pilkada 2024
Dalam diskusi sesi pertama yang dipandu oleh Program Officer AMSI, Rudy Andanu, mengundang 3 peserta beasiswa liputan, yakni Adhitya Widya Putri (Deduktif.id) dari Jakarta.
Kemudian, Marshal Datundugon dari Manado (Zonautara.com), dan Nova Misdayanti Mandasari dari Aceh (Catat.co). Mereka membagikan seputar pengalamannya selama proses peliputan.
Selanjutnya pada sesi kedua dipandu oleh Luviana Ariyanti dari konde.co, dengan menghadirkan 4 narasumber. Mereka adalah Pengurus AMSI/Pemred Liputan6.com, Elin Yunita Kristanti, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto. Serta Anggota KPU RI August Mellaz yang hadir secara daring.
Mentor dan Peserta Fellowship Ungkap Pengalamannya
Selain itu, Anastasya Andriarti, salah satu mentor atau trainer yang hadir dalam kegiatan tersebut menceritakan pengalaman berharganya menjadi mentor atau trainer di kegiatan AMSI dan UNESCO.
“Ini pengalaman saya yang sangat berharga menjadi mentor atau trainer di AMSI dan UNESCO soal liputan Pilkada yang memang sensitif konflik. Teman-teman jurnalis di lapangan memiliki dinamika yang sangat luar biasa. Tantangannya soal kolaborasi sesama jurnalis yang wilayahnya berbeda,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, salah seorang jurnalis peserta fellowship, Adithya Widya Putri yang menjadi pembicara pada sesi pertama menilai bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat.
Ia mengatakan, materi yang diberikan sangat relevan dengan tantangan yang jurnalis dan media hadapi terkait isu perkembangan politik menjelang Pilkada di Indonesia.
“Harapan saya kedepan AMSI dan UNESCO bisa mengadakan kegiatan serupa lantaran konflik sensitif ini menjadi isu yang tak hanya terpusat di sejumlah daerah saja. Tetapi terjadi juga di banyak daerah,” ungkap Adithya Widya Putri.
Selanjutnya, mini workshop menjadi acara penutup dalam kegiatan tersebut yang dipandu Adi Marsiela dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen).
Baca Juga: UU Perlindungan Data Pribadi Berlaku Oktober 2024, AMSI Gelar Pelatihan
Mini workshop ini membahas mengenai panduan keamanan fisik serta digital yang sekarang menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi media dan jurnalis. (R3/HR-Online/Editor: Eva)
