21 hours ago
13
harapanrakyat.com,- Anggota DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, dari Komisi II melakukan kunjungan ke Kantor Samsat Kota Banjar, dalam rangka memastikan pelayanan yang lebih baik, serta mendorong pelayanan lebih inovatif, Senin (20/7/2026). Anggota Komisi II DPRD Kota Banjar, Irma Bastaman mengatakan, porsi PAD Kota Banjar saat ini masih berada di bawah angka 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“PAD Kota Banjar kan di bawah 30 persen, atau sekitar 21 persen dari APBD. Jadi masih bergantung banyak pada transfer pusat, lebih dari 80 persen. Nah, ini PR kita bersama,” katanya.
Baca Juga: Ketergantungan Dana Pusat Tinggi, Pendapatan Kota Banjar Tahun 2027 Dipatok Rp 878,16 Miliar
Melihat kondisi tersebut, Komisi II DPRD Kota Banjar mendorong seluruh jajaran eksekutif dan instansi terkait untuk melakukan penyisiran potensi pendapatan daerah. Baik secara intensif maupun ekstensif. Menurutnya, dibutuhkan cara-cara yang inovatif, kreatif, serta disiplin agar target penerimaan PAD bisa melonjak signifikan.
Dalam kesempatan yang sama, Irma memberikan apresiasi terhadap kinerja layanan Samsat Kota Banjar. Berdasarkan catatan data penerimaan, capaian Samsat Kota Banjar terbilang cukup memuaskan.
Kendati demikian, ia mengingatkan masih ada sekitar 26 persen potensi pajak kendaraan yang belum terserap dan bisa terus digali.
“Di Samsat tadi sudah luar biasa, capaian Banjar itu berada di atas rata-rata Jawa Barat. Tapi masih ada potensi sekitar 26 persen lagi yang bisa ditarik dengan berbagai cara. Kita beri masukan dan apresiasi,” jelasnya.
Pihaknya juga mendukung penuh berbagai langkah Samsat yang berupaya mendekatkan pelayanan langsung ke tengah masyarakat. Pendekatan ini dinilai penting agar masyarakat sebagai wajib pajak merasa nyaman. Serta tidak terbebani saat menjalankan kewajibannya.
“Mendekatkan Samsat kepada masyarakat membuat wajib pajak itu senang hati dan happy membayar pajak tepat waktu. Ke depan, ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” kata Irma Bastaman.
Baca Juga: Samsat Drive Thru Hadir di Cimareme KBB, Bayar Pajak Kini Tanpa Turun dari Kendaraan
Optimalisasi PKB
Sementara itu, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Banjar, menyambut baik kunjungan kerja dan evaluasi dari Komisi II DPRD. Kunjungan ini berfokus pada pembahasan optimalisasi pajak kendaraan bermotor (PKB). Khususnya terkait mekanisme opsen pajak.
Kepala P3DW Kota Banjar, Deni Handoyo mengatakan, pertemuan tersebut menghasilkan berbagai masukan strategis untuk meningkatkan kesadaran serta realisasi penerimaan pajak daerah.
“Kunjungan dari DPRD Komisi II ini merupakan bentuk evaluasi terkait pajak kendaraan bermotor, khususnya opsen. Ada banyak masukan bagaimana kita bisa meningkatkan penerimaan. Salah satunya mendorong penyediaan fasilitas seperti outlet di Langensari. Serta sosialisasi yang lebih menyentuh masyarakat,” katanya.
Strategi Edukasi Nonformal dan Apresiasi Wajib Pajak
Baca Juga: Turunkan Angka KTMDU, P3DW Kota Banjar Datangi Setiap OPD
Dalam kesempatan tersebut, DPRD mendorong agar sosialisasi dan edukasi perpajakan dilakukan melalui pendekatan non formal. Langkah ini dinilai lebih efektif dan santai untuk menjangkau masyarakat luas.
“Edukasi non formal bisa dilakukan lewat kegiatan olahraga seperti senam bersama, hiburan, atau agenda kemasyarakatan lainnya. Dengan begitu, pesan perpajakan bisa tersampaikan dengan lebih santai,” tambahnya.
Selain masukan dari dewan, Deni juga memaparkan sejumlah gagasan inovatif. Salah satunya adalah skema pemberian doorprize atau hadiah tahunan bagi masyarakat yang taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Usulan kami salah satunya adalah memberi daya tarik berupa hadiah. Seperti sepeda motor atau elektronik yang diundi satu tahun sekali. Jika disatukan dengan program PBB, ini akan menjadi stimulasi yang sangat bagus dan belum pernah ada sebelumnya,” jelasnya.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Pendanaan Cost Sharing
Baca Juga: Warga Kota Banjar Buruan! Ada Penghapusan Denda Pajak, Kendaraan Nunggak Bertahun-tahun Diampuni
Guna merealisasikan berbagai wacana dan gagasan tersebut, Deni menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Jabar, Pemkot Banjar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta DPRD. Langkah operasional akan disokong oleh skema pendanaan bersama (cost sharing) antara pihak provinsi dan kota.
“Kami sangat siap untuk menindaklanjuti ini. Karena kolaborasi antara provinsi dan Kota Banjar adalah sebuah keharusan. Melalui dorongan DPRD kepada BPKAD dan skema cost sharing, harapannya langkah eksekusi ke depan bisa jauh lebih optimal,” pungkas Deni Handoyo. (Sandi/R3/HR-Online/Editor: Eva)
