6 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Komisi V DPRD Jawa Barat segera melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan (Disdik). Pemanggilan tersebut, imbas banyak keluhan orang tua calon murid baru terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Baca Juga: Dedi Mulyadi Klaim PCMB Sukses Mitigasi Problem Jelang SPMB Jabar 2026
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Shofari, mengaku menemukan berbagai macam keluhan dari orang tua calon murid baru di posko pengaduan Aula Ki Hajar Dewantara di Disdik Jawa Barat. menurutnya, dengan banyaknya keluhan dari ratusan orang tua calon murid baru di posko pengaduan, menjadi bukti bahwa banyak permasalahan harus harus Disdik selesaikan.
“Sejak pagi saya melihat aula berangsur penuh, ada berbagai pengaduan. Itu jadi bukti banyak hal yang harus diselesaikan,” kata Zaini, Selasa (9/6/2026).
Baca Juga: Keluhkan SPMB Sekolah Maung dan PCMB, Ratusan Orang Tua Calon Murid Baru Geruduk Disdik Jabar
Apa Saja Masalah dari Pelaksanaan SPMB di Jabar?
Berdasarkan laporan yang ia terima di lapangan, salah satu masalah adalah ketidaksinkronan regulasi di tingkat operator sekolah. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, karena adanya perbedaan penerapan aturan antar sekolah.
Selain persoalan regulasi, kendala teknis pada sistem digital juga menjadi sorotan. Sejumlah lulusan pondok pesantren dan peserta dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dilaporkan mengalami gangguan saat mengakses akun pendaftaran. Setelah memasukkan kata sandi, akun mereka justru tidak dapat digunakan dan data akses dinyatakan hilang.
“Contohnya, sekolah mengeluarkan surat perbaikan verifikasi, tapi di satu sisi ada yang tidak bisa mengeluarkan surat karena adanya aturan baru. Selain itu, ada juga PKBM serta pondok pesantren memasukkan password tidak bisa, lalu hilang,” ujarnya.
Selain itu, Zaini juga mengkritisi penggunaan diksi Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) pada sistem pendaftaran. Narasi tersebut dinilai menjebak, karena masyarakat awam mengira proses itu hanya berupa pendataan atau pengarahan minat.
Namun, pada kenyataan sistem digital langsung mengunci pilihan tersebut sebagai pendaftaran permanen pada tahap awal. “Seharusnya diksinya harus jelas. Jika pemetaan, orang awam akan mengiranya dipetakan saja, bukan langsung jadi daftar. Tapi ternyata malah dikunci daftar gitu,” ucapnya.
Persoalan ini diperparah dengan hilangnya hak upgrade nilai prestasi olahraga tingkat regional dan nasional, akibat minimnya edukasi pengunggahan dokumen bagi orang tua.
Atas dasar hal itu, Komisi V DPRD Jawa Barat akan memanggil Disdik Jawa Barat untuk membahasnya perkembangan mengenai pelaksanaan SPMB.
Baca Juga: SMKN 1 Cimahi Buka Layanan Langsung & Info Digital untuk Permudah SPMB
“Ini aplikasi baru, penggunanya pun baru. Harusnya mencontoh Disdik Jawa Timur yang melakukan simulasi pelaksanaan SPMB sebelum pendaftaran dibuka. Kami akan panggil Disdik perkembangan yang terjadi,” katanya. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
