8 hours ago
7
harapanrakyat.com,- Pemerintah merespons rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Juli 2026. Aksi tersebut kabarnya akan menyoroti dua program strategis nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa pemerintah menghargai aspirasi masyarakat. Ia menegaskan, demonstrasi adalah bagian penting dari dinamika demokrasi di Indonesia.
Soal Rencana Aksi Demonstrasi 1 Juli, Pemerintah Siap Dialog Terbuka
Baca Juga: Menko Pangan Ungkap Kebocoran Dana MBG Rp 1 Triliun per Bulan, Ini Penyebabnya!
Zulhas menekankan bahwa peran mahasiswa sebagai kelompok kritis sangat penting dalam mengawal kebijakan negara. Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk membuka ruang diskusi seluas-luasnya bagi pihak yang memiliki keluhan terkait pelaksanaan MBG maupun KDMP.
“Dialog ya siap, ayo saja. Tapi jangan diusir,” ujar Zulkifli Hasan kepada awak media, Sabtu (27/6/2026), terkait adanya rencana aksi demonstrasi pada 1 Juli mendatang.
Menurutnya, pemerintah lebih mengutamakan komunikasi daripada konfrontasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.
Saat ini, Program MBG memang tengah mengalami pembenahan sistem secara menyeluruh. Zulhas mengungkapkan adanya transisi manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) yang berdampak pada fokus pemerintah dalam satu hingga dua bulan ke depan untuk melakukan evaluasi total.
Langkah ini guna merespons berbagai kritik masyarakat. Mulai dari isu efisiensi anggaran, distribusi, hingga dugaan adanya dapur fiktif. “Manajemen ganti, karena itu fokus ke perbaikan dalam satu hingga dua bulan ini,” tambahnya.
Baca Juga: Menko Zulhas Klaim Dapur MBG di Jawa Barat Lebih Bagus Daripada Miliknya
Nasib Mitra dan Klaim Penghematan Rp 111 Triliun
Pemerintah juga menyadari adanya kekhawatiran dari para mitra pelaksana MBG yang telah menanamkan modal besar untuk pembangunan infrastruktur dapur.
Zulhas memastikan tidak akan meninggalkan para mitra dan akan melibatkan mereka dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN.
Di sisi lain, Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony mengatakan, peran mitra sangat krusial dalam membantu efisiensi anggaran negara.
Baca Juga: DPR RI Desak Audit Total Dapur SPPG Program MBG Usai Temuan Pemborosan Rp 1 Triliun
Awalnya rencana BGN membangun dapur dengan anggaran Rp 4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun, melalui keterlibatan mitra swasta, terdapat potensi penghematan anggaran negara hingga Rp 111,28 triliun untuk target 27.820 unit dapur di seluruh Indonesia.
Para mitra kini berharap adanya kepastian usaha dan perlindungan hukum agar program strategis ini tetap berjalan berkelanjutan tanpa merugikan pihak-pihak yang telah berkontribusi. (R3/HR-Online/Editor: Eva)
