6 days ago
23
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi aksi protes masyarakat setelah adanya keputusan penutupan sementara tambang di wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor.
Gubernur Jabar secara resmi menutup sementara 26 tambang yang beroperasi dan dituangkan dalam surat nomor 7920/ES.09/PEREK pada tanggal 25 September 2025 lalu.
Sebagian warga Parungpanjang menyambut baik keputusan ini. Dengan adanya penghentian sementara aktivitas tambang, warga berharap kondisi kehidupan sehari-hari bisa lebih tenang dan terbebas dari dampak negatif yang ditimbulkan.
Tetapi lain halnya dengan para pelaku usaha yang menggantungkan hidup pada sektor tambang, dalam sebuah video yang beredar mereka justru menyuarakan penolakan.
“Kami aliansi masyarakat Parungpanjang, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Tenjo, menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat atas penghentian perusahaan tambang di wilayah kami,” ujar warga.
Mengetahui penolakan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi kemudian memberikan tanggapan melalui akun TikTok pribadinya @dedimulyadiofficial, serta menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut.
Baca Juga: Ibu Asal Cirebon Penderita Kaki Gajah Ditolong Dedi Mulyadi, Apa Penyebab Penyakit Ini?
Alasan Penutupan Sementara Aktivitas Tambang di Parungpanjang
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan bahwa dirinya memahami bahwa keputusannya menutup sementara tambang di Parungpanjang berdampak pada para penambang, pengusaha angkutan, hingga sopir truk yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tambang.
Namun, KDM menjelaskan alasan kebijakan tersebut karena kerugian yang timbul dari aktivitas tambang juga menyangkut nyawa manusia.
Ia mengungkapkan bahwa sejak 2019 hingga 2024, ratusan orang kehilangan nyawa. Bahkan ratusan lainnya luka parah akibat kecelakaan yang melibatkan truk tambang.
Ia mempertanyakan sikap pihak-pihak yang memprotes kebijakan ini yang seakan menutup mata terhadap penderitaan para korban. Serta keluarga yang kehilangan orang tercinta akibat kecelakaan di jalanan yang dipadati truk tambang.
“Ke mana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya? Ke mana kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan?” tegas Dedi Mulyadi dikutip dari unggahan video TikTok dedimulyadiofficial, Selasa (30/9/2025).
Selain itu, ia juga menyinggung dampak lain yang muncul akibat aktivitas tambang, yaitu kerusakan lingkungan dan kesehatan mental masyarakat.
Jalanan yang penuh debu dan ancaman maut setiap hari menciptakan tekanan psikologis dan merusak ekosistem di sekitar Parungpanjang.
“Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut bergumul dengan debu,” ujarnya.
Tutup Sementara Tambang Parungpanjang, Dedi Mulyadi Minta Maaf pada Warga
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyatakan dirinya tidak menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat yang bekerja di sektor tambang. Namun, ia menekankan bahwa keadilan sosial dan kelestarian ekosistem juga harus diperhatikan.
Ia kecewa pada sikap sebagian pihak yang dinilai kurang peduli terhadap kepentingan umum. Khususnya terkait kerusakan jalan yang baru diperbaiki pemerintah tetapi kembali rusak karena dilalui truk tambang.
“Saya tidak anti penambangan tetapi saya sangat bersikap empati terhadap rakyat yang menderita. Saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov baru beberapa hari terus dilindas, berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan,” terangnya.
Menurutnya, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh para penambang, sementara kerugiannya ditanggung oleh rakyat dan negara.
Dedi Mulyadi pun meminta maaf apabila keputusannya menutup sementara tambang Parungpanjang menimbulkan kekecewaan.
Namun, sebagai seorang pemimpin, ia menegaskan bahwa keputusan pahit harus diambil demi kebaikan dan keselamatan masyarakat dalam jangka panjang. Hal itu karena Jawa Barat adalah warisan bagi generasi mendatang yang harus dijaga bersama.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Ratusan Rumah di Bantaran Sungai Karawang Dibongkar, Bagaimana Nasib Warga?
“Mari kita duduk bersama merumuskan pembangunan yang berkeadilan yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang luas. Jawa Barat bukan milik kita tetapi milik generasi yang akan datang,” tandasnya. (Erna/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
