Anggota DPR PDIP Kecewa Pertamina Tak Bahas Pertamax "Oplosan"

tirto.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, mengungkapkan kekecewaannya kepada para petinggi PT Pertamina (Persero) lantaran tidak ada satupun dari pihaknya yang membahas perkembangan kasus bensin Pertamax oplosan dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI. Padahal, Mufti mengatakan pembahasan mengenai polemik bensin oplosan tersebut merupakan topik yang dia tunggu ketika melakukan rapat bersama PT Pertamina.

“Jujur saja Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi papaan soal ter-update Pertamax oplosan tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan soal itu di kesempatan,” ungkap Mufti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Direktur Pertamina, Simon Aloysius, beserta jajarannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Padahal, Mufti mengatakan, rapat bersama PT Pertamina (Persero) merupakan momen yang ditunggu-tunggu olehnya sejak berminggu-minggu lalu. Meski dia merasa bersyukur bahwa akhirnya rapat terlaksana, namun politikus PDIP ini merasa pernyataan-pernyataan yang dilontarkan pihak Pertamina tak cukup untuk mengurangi keresahan DPR serta masyarakat luas.

Dia pun menyatakan bahwa saat ini banyak masyarakat yang marah besar terhadap Pertamina di bulan suci Ramadan ini, lantaran mereka merasa tertipu oleh Pertamina selama bertahun-tahun.

“Innalillahi wa innailaihi rajiun, Pak, di tengah bulan suci Ramadhan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan, kami punya saudara, setiap hari setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini,” ungkap Mufti.

Dia pun mengungkit momen tahun 2024 lalu ketika anggota DPR pernah mempertanyakan kualitas bahan bakar minyak (BBM) Pertamina. Ternyata, apapun yang terjadi saat ini mengenai bensin oplosan, yang mana menjadi kekhawatiran DPR selama ini menjadi bom waktu yang kini meledak.

“Maka harapan kami, korupsi yang sudah ditangani Kejaksaan, yaitu Pertamax oplosan, yang katanya sudah merugikan negara lebih dari Rp 1.000 triliun ini, dan juga bahkan kemarin yang ter-update ditemukan juga kontrak oplosan antara Pertamina dengan pihak swasta, yang sudah berjalan sejak 2017, maka saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya di akhir sesi,” ujar dia.

Mufti pun berharap adanya penjelasan dari pihak Pertamina mengenai kasus yang menyeret perusahaannya tersebut. Dia mengatakan, apabila betul adanya kontrak oplosan, maka hal tersebut dinilai sebagai orkestrasi kejahatan totalitas yang masif dan terstruktur dari Pertamina. Sebab, selain membuat negara merugi, Pertamina juga menyakiti dan mengkhianati masyarakat. Dia pun kemudian mengungkit adanya temuan grup dari aplikasi perpesanan Whatsapp yang diduga berisikan para tersangka kasus korupsi Pertamina.

Oleh karena itu, Mufti menyimpulkan bahwa para oknum di dalam group tersebut, atau yang lain dan tak bukan adalah para tersangka, telah melakukan kejahatan dengan penuh kesadaran sehingga merugikan masyarakat luas.

“Kami mendengar satu berita yang di-share kawan kami di grup Komisi VI, menangis hati kami, Pak. Sampeyan tahu di grup itu apa, Pak? Pernyataan dari Kejagung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah 'Orang-Orang Senang'. Naudzubillah. Jadi, ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran, Pak, dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok, bukan hanya dari negara, tapi juga dari rakyat kami," imbuh Mufti.

Oleh karena itu, dia pun menyinggung permintaan maaf Pertamina yang telah dilontarkan secara terbuka pada beberapa waktu lalu. Menurutnya, Pertamina tak cukup hanya sekedar meminta maaf atas kasus yang telah merugikan banyak pihak.

Oleh sebab itu, dia pun bertanya-tanya mengenai bagaimana tindakan Pertamina untuk menggantikan kerugian masif yang dialami para konsumen yang menjadi korban Pertamax oplosan. Hal ini mengingat bensin adalah salah satu kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan rakyat sehari-hari.

“Heboh Pertamax oplosan, saya rasa tidak cukup dengan hanya minta maaf, lalu seolah-olah dosa Pertamina selesai, tidak,” ujar Mufti.

“Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk ganti kerugian mereka, Pak? Ingat, Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya,” ungkap Mufti.

Bahkan, Mufti membayangkan apabila oksigen dikelola oleh Pertamina, maka akan dioplos menjadi karbon dioksida. “Saya tidak bisa membayangkan, kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida,” ujar dia.

Dia pun meminta Pertamina untuk mencari jalan keluar atau solusi untuk mereka dapat mengganti kerugian yang dialami para konsumen. Kemudian, dia menyarankan Pertamina untuk mencoba mendengarkan saran netizen di media sosial agar Pertamina memberikan bensin Pertamax gratis.

“Dengarkan kata netizen. Saya pikir ada benarnya, bagaimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti, kasih Pertamax gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin, atau seminggu deh, atau sebulan deh, atau apa yang bisa Bapak lakukan,” ujarnya.