BP Taskin Pastikan Sekolah Rakyat Jadi Solusi Atasi Kemiskinan

tirto.id - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) turut terlibat menyiapkan program Sekolah Rakyat. BP Taskin bertanggung jawab merancang rencana induk program Sekolah Rakyat.

Dengan tugas tersebut, BP Taskin berupaya memastikan agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat miskin ekstrem yang sulit mengakses pendidikan.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyatakan tugas lembaganya meliputi identifikasi daerah prioritas, penyusunan kurikulum berbasis keterampilan kerja, hingga pemantauan efektivitas program Sekolah Rakyat.

"Kami telah melakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi bagi kelompok miskin ekstrem. Salah satu fokus utama kami adalah memastikan bahwa anak-anak yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan dapat masuk dalam sistem ini. Kami juga akan mengidentifikasi wilayah serta kelompok yang belum terdata dalam sistem administratif agar tidak ada yang terlewat dari program ini," kata Budiman dalam audiensi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wamensos Agus Jabo Priyono di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Dia menambahkan, program Sekolah Rakyat mempunyai fungsi sangat strategis. Sebab, menurut dia, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki tujuan utama memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan.

"Karena [program] ini sangat strategis, memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan, kami anggap ini sesuatu yang sangat prioritas seperti program makan bergizi gratis," ujar Budiman.

Ke depan, Budiman berharap Sekolah Rakyat tak hanya sampai level sekolah menengah atas, tapi juga mendorong siswa-siswa berprestasi melanjutkan ke perguruan tinggi.

"Bagi yang lulus (SMA) kita sepakat ada inkubasi dan pekerjakan ke program-program strategis Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis dan lain-lain," ujar dia.

Sementara BP Taskin menangani rencana program, Kementerian Sosial (Kemensos) yang berperan sebagai pelaksana utamanya. Mengenai hal ini, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan Kemensos telah siap menjalankan program Sekolah Rakyat.

Kemensos bakal memastikan pendampingan sosial, penyediaan akses pendidikan, serta integrasi Sekolah Rakyat dengan program pemberdayaan lainnya bisa berjalan.

"Kami tidak hanya akan membangun sekolah, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak ini benar-benar mendapatkan manfaat optimal dari pendidikan yang diberikan. Sekolah Rakyat berasrama harus menjadi tempat yang nyaman, aman, dan berkualitas bagi mereka," ujar Agus Jabo.

Pemerintah Siapkan Rp100 M untuk Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat merupakan respons terhadap arahan dari Presiden Prabowo agar pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat akan berbasis asrama, masing-masing menampung 1.000 siswa. Setiap sekolah akan dibangun di atas lahan seluas 5–10 hektare.

Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 100 Sekolah Rakyat per tahun. Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggara Rp100 miliar yang akan digunakan untuk operasional dan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut.

Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, pemerintah membentuk sejumlah Satuan Tugas (Satgas) yang bertanggung jawab dalam berbagai aspek, seperti pengembangan kurikulum, rekrutmen guru, pembangunan sarana prasarana, serta pengelolaan pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berharap agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

“Kemensos ingin memastikan bahwa anak-anak yang lulus dari Sekolah Rakyat tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga keterampilan yang memungkinkan mereka bekerja atau melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi masa depan,” kata Gus Ipul.

BP Taskin Usulkan Swasta Dukung Sekolah Rakyat

Saat menghadiri audiensi di kantor Kemensos, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko juga mengusulkan penggalangan dana swasta untuk mendukung pembiayaan Sekolah Rakyat.

Menurut Budiman, ada puluhan triliun dana CSR yang bisa digunakan untuk menyokong pembiayaan kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Rakyat.

"Kebetulan di Perpres, BP Taskin dimungkinkan melakukan penggalangan dana yang tidak mengikat, baik dari CSR, hibah, atau sumber lainnya. Kami dapat informasi dari Bappenas ada Rp80 triliun dana CSR yang bergulir setiap tahun dari swasta dan Rp10 triliun dari BUMN. CSR ini juga harus diperbaiki akurasinya," terang Budiman.

"Kita bisa manfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan sekolah rakyat," lanjut dia.

Mensos Gus Ipul menyambut baik masukan BP Taskin itu. Dia menjelaskan hingga saat ini Kemensos bersama sejumlah pihak masih terus mematangkan program Sekolah Rakyat.

Pematangan dilakukan untuk konsep kurikulum, mekanisme perekrutan murid dan guru, pembangunan gedung, hingga pembiayaan pendidikan.

"Untuk Sekolah Rakyat masih terus dimatangkan semuanya. Harapan Presiden tiap kabupaten/kota minimal memiliki Sekolah Rakyat. Soal pendanaan dan lain-lain kita tunggu arahan dari presiden," ujar Gus Ipul.

"Kalau tadi disebut pak Budiman [usulkan] ada swasta dan lain-lain, namun masih harus tunggu arahan presiden, sepenuhnya atas persetujuan presiden. Juli 2025 bisa kita mulai, sekarang kita identifikasi," tambah dia.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis