1 day ago
12
harapanrakyat.com,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membantah tudingan adanya pencabutan moratorium izin pembangunan perumahan. Isu tersebut pertama kali disampaikan oleh salah satu akun TikTok yang menyoroti kedatangan Menteri PKP dan mengaitkannya dengan dugaan perubahan kebijakan Pemprov Jabar.
“Didatangi Menteri PKP, KDM Cabut Moratorium Pembangunan Perumahan? Padahal Belum Sebulan,” tulis akun TikTok @syafaq_ahmar.
Menanggapi unggahan tersebut, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi resmi melalui akun TikTok pribadinya @dedimulyadiofficial.
KDM meminta seluruh pihak, termasuk akun @syafaq_ahmar, agar tidak menyebarkan berita hoaks yang berpotensi menyesatkan publik. Pernyataan itu disampaikan KDM melalui caption unggahannya, dikutip Sabtu (31/01/2026).
Baca Juga: Warganet Kesal Jalan Mulus di Jawa Barat Malah Dilewati Truk ODOL, Ini Respons KDM
Tegaskan Moratorium Izin Perumahan Tidak Dicabut, Gubernur Jawa Barat Ingatkan Bahaya Penyebaran Hoaks
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi kemudian mengingatkan soal penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax dapat berdampak luas dan merugikan banyak pihak.
“Siapapun, mohon untuk tidak membuat berita yang hoax,” ujar KDM dalam video unggahannya.
KDM menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memberlakukan moratorium pembangunan perumahan, terutama di kawasan rawan bencana.
“Pemprov Jawa Barat tidak pernah mencabut moratorium pembangunan perumahan di wilayah yang berpotensi longsor dan banjir,” ujarnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah saat ini bukanlah pencabutan kebijakan, melainkan upaya pengkajian mendalam terkait kondisi wilayah di setiap kabupaten/kota.
Baca Juga: Pengungsi Longsor Cisarua KBB Tunggu Hunian Tetap, KDM Beri Bantuan Rp 10 Juta untuk Ngontrak
Analisis tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Pemerintah akan menentukan wilayah mana yang layak untuk pembangunan perumahan dan mana yang harus dilindungi dari aktivitas pembangunan.
“Mana yang aman untuk membangun perumahan yang memiliki potensi longsor dan banjir dilakukan pembangunan perumahan pemukiman dan daerah mana yang tidak aman,” terangnya.
Gubernur Jawa Barat juga menegaskan bahwa pembangunan tetap dimungkinkan, selama dilakukan di wilayah yang secara kajian dinilai aman dan tidak berisiko terhadap keselamatan lingkungan maupun warga.
“Daerah yang aman, tentu dipersilahkan membangun perumahan,” kata Gubernur Jabar.
Sebaliknya, ia menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan memperparah risiko bencana, seperti banjir dan longsor.
“Untuk di daerah yang banjir, mengeruk rawa, mengeruk sawah, kemudian membabat tebing, sampai kapanpun kami tidak akan mengizinkan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengingatkan soal perbedaan pandangan atau kepentingan politik tidak dijadikan alasan untuk menyebarkan informasi hoax.
Baca Juga: Warga Bogor Tewas Tertimpa TPT, Dedi Mulyadi Perketat Kebijakan Antisipasi Bencana
“Siapa pun tidak boleh mengarahkan sikap politiknya pada penyebaran informasi hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat,” tandasnya. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)
