Kadin Soal Tarif Trump: Saya Yakin Kita Bisa Negosiasi

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang diumumkan 2 April 2025 terkait tarif impor akan berdampak signifikan terhadap neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi di Indonesia. Menurut rencana, Trump akan mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk asal Indonesia.

"Saya melihat pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya pintu negosiasi masih terbuka," ucap Anindya dalam rilis resminya.

Kadin mencatat hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. AS menjadi mitra dagang bilateral terbesar Indonesia pada tahun 2024 yang memberikan surplus 16,8 miliar dolar AS kepada Indonesia.

"Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, bukan komoditas mentah," kata Anindya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tirto, Minggu (6/4/2025).

Selama ini, kata dia, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10 persen di AS. Namun, faktanya, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Preferensi Sistem Umum (The Generalized System of Preferences/GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

Untuk memperkuat neraca perdagangan pasca-keputusan Trump, negosiasi perdagangan diminta dilakukan lebih selektif. Fokus negosiasi bisa dilakukan untuk industri padat karya yang terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir.

Selain itu, Kadin menilai Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin.

Masih ada peluang Indonesia mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang. AS membutuhkan pasar bagi peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan LNG.

"Kita bisa menegosiasikan hal ini dengan produk ekspor andalan Indonesia," terang Anindya.

Oleh karena itu, dalam pernyataannya ditegaskan bahwa Kadin mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. "Komunikasi langsung dengan Pemerintah AS adalah langkah yang tepat," papar Anindya.

AS saat ini tengah memberlakukan Inflation Reduction Act (IRA) atau UU Penurunan Inflasi yang bertujuan menurunkan inflasi di AS, mendorong transisi energi bersih melalui insentif besar-besaran terhadap kendaraan listrik (EV), energi terbarukan (solar, angin), dan industri baterai dan semikonduktor.

AS bisa memberikan subsidi terhadap impor produk olahan dari nikel dan mineral lainnya dari Indonesia sepanjang mineral itu diolah sesuai standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Hal ini, nilai Anindya, dimungkinkan oleh adanya critical minerals agreements dengan AS.

Kebijakan Presiden Trump juga berdampak pada pergerakan dana investasi, baik investasi portofolio maupun foreign direct investment (FDI) atau investasi langsung.

Kadin memandang urgensi upaya Indonesia menarik investasi, di antaranya lewat pembuatan special economic zone yang dikhususkan untuk AS dengan aliansinya. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu sangat penting untuk menarik relokasi industri dari Cina.

Anindya merasa dampak negatif kebijakan Presiden Trump perlu dihitung dengan cermat. Penurunan ekspor alas kaki, pakaian, dan produk elektronik Indonesia ke AS akan berdampak pada ketenagakerjaan. Kadin juga mengimbau agar pemerintah dan pelaku usaha bersama-sama mencegah PHK.

Selain mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis dan bernegosiasidengan Pemerintah AS, Kadin menegaskan perlunya figur yang bisa berperan sebagai duta besar Indonesia di AS. Hal tersebut penting untuk memperkuat komunikasi antar dua negara.

Sementara itu, Kadin juga akan menggunakan jalur hubungannya dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) untuk bernegosiasi.

"Awal Mei rencananya nanti, berkoordinasi dengan Pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis/ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir," tulis Anindya menjelaskan.

tirto.id - Ekonomi

Reporter: Mochammad Fajar Nur
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Rina Nurjanah