Lokasi Demo Tolak RUU TNI 19-20 Maret 2025, Tuntutan, dan Alasan

tirto.id - Aksi demo akan digelar di berbagai lokasi sebagai bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kemungkinan besar akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Demo ini akan berlangsung pada 19 hingga 20 Maret 2025.

Aksi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, serta aktivis yang khawatir jika RUU ini disahkan, akan memberikan dampak negatif terhadap struktur ketatanegaraan dan kebebasan sipil di Indonesia. RUU TNI 2025 memuat sejumlah pasal yang dinilai bermasalah dan berpotensi memperluas peran TNI dalam kehidupan politik dan sipil.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah tersebut menjadi sorotan, karena dinilai akan memperkuat dominasi militer dalam berbagai sektor kehidupan yang seharusnya lebih dikelola oleh lembaga sipil. Sehingga dikhawatirkan dwifungsi ABRI dari orde baru akan kembali diterapkan di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Lokasi Demo Tolak RUU TNI 19 - 20 Maret 2025

Aksi demo untuk menolak pengesahan RUU TNI ini tidak hanya dilakukan di jalanan, namun juga secara daring. Berikut adalah lokasi-lokasi yang menjadi pusat aksi demonstrasi:

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Forum BEM se-DIY mengadakan aksi di kampus UIN Sunan Kalijaga pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 14.00 WIB.

"Pemerintah menargetkan agar revisi undang-undang tersebut selesai sebelum DPR memasuki masa reses atau sebelum libur Lebaran tahun ini (Jumat, 21 Maret 2025.) Mari bersama memperbesar perlawanan, Jangan biarkan UU ini lolos! RUU TNI harus ditolak!" tulis akun Instagram @forumbemsediy.

2. UII Yogyakarta

Universitas Islam Indonesia (UII) juga menjadi salah satu titik aksi demo. Mahasiswa dan aktivis di kampus ini bergabung dalam gerakan penolakan terhadap RUU TNI pada Rabu, 19 Maret 2025 pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Sayap Timur Lantai 2, Gedung Sardjito, Kampus Terpadu UII.

"Universitas Islam Indonesia mengundang Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) untuk menghadiri acara AKSI UII: Pembacaan. Pernyataan Sikap Pusham UII, PSAD UII, dan PSHK FH UII terhadap Draf Revisi UU TNI," demikian pernyataan dari akun Instagram resmi UII.

3. Gedung DPR Senayan

Rencana Sebuah aksi akan dilakukan di depan Gedung DPR Senayan, Jakarta. Namun, hingga saat ini, pernyataan aksi tersebut masih sebatas rencana dan belum ada informasi lebih lanjut.

4. Gejayan, Yogyakarta

Seruan aksi #GagalkanRUUTNI akan digelar di Museum TNI Jl. Cik Ditiro, Yogyakarta mulai pukul 15.30 WIB.

Aksi Daring Tolak RUU TNI

Selain aksi demonstrasi yang digelar di berbagai lokasi, aksi daring juga turut berperan dalam menanggapi RUU TNI. Salah satu bentuk aksi daring yang banyak diikuti adalah melalui media sosial, di mana masyarakat dapat menyuarakan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI tanpa harus turun ke jalan.

Aksi daring memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak bisa hadir di lokasi fisik untuk tetap menyampaikan pendapat mereka secara virtual. Ini menjadi salah satu langkah efektif dalam memperluas jangkauan protes terhadap RUU TNI, meskipun tidak hadir secara langsung dalam aksi demo.

"Panggilan Darurat! RUU TNI diam-diam mau disahkan. DPR berencana membawa RUU TNI ke rapat paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025 tinggal 2 hari lagi! Desak DPR sekarang! Banjiri media sosial mereka. Serukan #TolakRUUTNI di semua platform. Pantau dan ikuti aksi protes!" demikian pernyataan tegas dari akun Instagram @pantauaparat.

Tuntutan Aksi Tolak RUU TNI

Tuntutan utama dari aksi demo yang diadakan pada 19-20 Maret 2025 ini adalah untuk menolak pengesahan RUU TNI yang dianggap mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.

Salah satu alasan utama penolakan adalah beberapa pasal dalam RUU TNI yang dinilai akan memperbesar peran militer dalam politik dan pemerintahan, sehingga dapat mengurangi ruang bagi institusi sipil. Aksi ini juga menuntut agar RUU TNI dibatalkan atau direvisi untuk memastikan bahwa TNI tetap fokus pada tugas pokoknya dalam mempertahankan kedaulatan negara, tanpa terlibat dalam politik domestik.

Tuntutan ini sejalan dengan berbagai protes yang ada, termasuk mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam menyuarakan penolakan terhadap pengesahan RUU ini. Aksi demo yang berlangsung di berbagai tempat ini menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam menjaga prinsip demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, diharapkan RUU TNI yang kontroversial ini dapat ditinjau kembali untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi masa depan negara.