2 days ago
12
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan anggaran untuk program beasiswa bagi pelajar tidak mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta. Anggaran tersebut sebesar Rp218 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Dana itu merupakan program beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu di sekolah swasta, pengganti Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Baca Juga: DPRD Jawa Barat Bakal Temui Disdik dan Bappeda Terkait Perubahan Skema BPMU ke Beasiswa
Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman menjelaskan, bahwa terdapat perbedaan mendasar antara BPMU dengan program beasiswa baru tersebut. perbedaan tersebut terutama dari sisi mekanisme penyaluran bantuan. Jika BPMU selama ini disalurkan melalui lembaga pendidikan, maka dalam skema baru bantuan diberikan langsung kepada individu peserta didik.
“Nilainya Rp218 miliar, langsung berbentuk beasiswa ke anak didik di sekolah swasta. Pak Gubernur juga sudah menyampaikan hal ini,” ujar Herman, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Herman, perubahan skema beasiswa pengganti BPMU ini telah dibahas dan disepakati bersama DPRD Jawa Barat. Dengan demikian, Pemprov Jabar menilai tidak ada persoalan dalam peralihan bantuan yang sebelumnya berbasis lembaga menjadi bantuan langsung kepada pelajar.
“Sudah kami bahas bersama DPRD Jawa Barat. Skema BPMU di 2026 direvitalisasi dari yang sebelumnya disalurkan ke lembaga menjadi bantuan langsung ke pelajar,” katanya.
Baca Juga: Gratis! Pemprov Jabar Bakal Sekolahkan Seribu Lulusan SMP ke SMK Industri
Perubahan Skema Beasiswa Pengganti BPMU di Sekolah Swasta Sudah Melalui Pertimbangan
Lebih lanjut Herman menambahkan, perubahan kebijakan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan matang, tidak hanya dari sisi objektivitas penyaluran bantuan. Skema baru dinilai lebih tepat sasaran karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh peserta didik serta mempercepat proses penyaluran.
“Pertimbangannya, agar bantuan ini benar-benar terlihat manfaatnya, terasa langsung, dan penyalurannya cepat. Anak-anak yang membutuhkan bisa langsung menerima,” tuturnya.
Selain itu, perubahan skema bantuan pendidikan swasta juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah. Herman mengungkapkan, bahwa APBD Jawa Barat mengalami disrupsi anggaran hingga sekitar Rp2,4 triliun. Sehingga, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi di berbagai sektor tanpa mengurangi efektivitas program.
“Semua sektor kami efisiensikan, namun efektivitas tetap harus terjaga. Secara kuantitatif mungkin menurun, akan tetapi yang terpenting adalah efektivitasnya. Itu target kami di 2026,” jelasnya.
Sementara terkait besaran nominal beasiswa pengganti BPMU yang akan masing-masing pelajar terima, Herman mengaku pihaknya belum dapat memastikan. Pembahasan teknis dan simulasi masih akan dilakukan bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat.
Meski demikian, Pemprov Jabar menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian yang setara bagi pelajar SMA dan SMK swasta. Khususnya, mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, agar tetap memperoleh hak pendidikan yang adil sebagaimana pelajar di sekolah negeri.
Baca Juga: Apakah KIP Kuliah Kena Efisiensi Anggaran? Mendikti Saintek dan DPR RI Beri Kepastian
“Kami akan membahas lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait teknisnya. Yang jelas, anak-anak di SMA dan SMK swasta yang tidak mampu harus mendapatkan perhatian,” pungkas Herman. (Reza/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
