Prabowo Bertemu Tujuh Pimpinan Media di Hambalang, Bahas Apa?

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menemui tujuh pimpinan media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025). Dalam pertemuan itu, Prabowo membahas sejumlah isu mulai revisi UU (RUU) TNI hingga kebijakan kinerja Kabinet Merah Putih.

Adapun tujuh jurnalis yang menemui Prabowo adalah Najwa Shihab (Narasi), Uni Lubis (IDN Times), Lalumara Satriawangsa (TV One), Valerina Daniel (TVRI), Retno Pinasti (SCTV), Alfito Deanova (Trans), dan Sutta Dharmasuta (Kompas).

Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah polemik RUU TNI 2025 yang dinilai publik membuka jalan kembali ke dwifungsi TNI. Prabowo menyatakan dirinya tak akan mengkhianati reformasi. Ia berujar, substansi utama revisi UU tersebut adalah perpanjangan usia pensiun prajurit, bukan agenda politis lain.

Prabowo juga menepis isu masuknya TNI aktif ke BUMN. Menurut dia, hanya pensiunan yang diperbolehkan memasuki BUMN dan sudah berstatus sipil. Publik sebelumnya mengkritik penunjukan Mayor Jenderal (Mayjen) Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. Hal ini dinilai melanggar UU TNI.

“Saudara bisa membuka catatan sejarah dan membaca saya adalah bagian dari ABRI yang menghendaki perubahan dan mendukung reformasi,” katanya, dikutip dalam keterangan resmi, Senin (7/3/2025).

“Kalau sudah sipil, tidak boleh ada dikotomi TNI atau bukan TNI. Semua patriot dengan hak yang sama,” lanjut Prabowo.

Ia juga menanggapi tudingan proses legislasi yang tidak transparan. Pranowo mengakui kekhawatiran publik muncul karena beredarnya draf tak resmi dan berjanji mendorong keterbukaan naskah resmi dalam pembahasan RUU Polri.

Sementara itu, saat ditanya soal capaian 150 hari pertama pemerintahannya, Prabowo menilai dirinya cukup. Namun, ia mengaku memang belum membahwa hasil yang memuaskan.

“Saya beri nilai 6 dari 10. Passing grade karena banyak yang telah kita berhasil lakukan,” ujarnya.

Kemudian, Prabowo menyebutkan sejumlah capaian dalam 150 hari pertama pemerintahannya. Beberapa di antaranya, yakni stabilnya harga pangan, produksi beras tertinggi dalam tujuh tahun, dan pendirian Danantara.

Akan tetapi, ia mengakui, komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat memang perlu diperbaiki.

Prabowo lantas mengeklaim, jika ada pejabat yang tak bisa kerja cepat, mereka akan diganti atau di-reshuffle. Ia menyinggung Menteri Pertanian (Mentan) yang sudah memecat belasan pejabat Kementan.

Prabowo menyebut banyak kasus besar terbongkar sejak ia menjabat, mulai kasus pengoplosan bensin di Pertamina hingga penyerobotan hutan sawit. Ia mengeklaim kerugian negara yang terungkap dalam 150 hari terakhir lebih besar dari total kerugian dua dekade terakhir.

"Kita telah buktikan, setelah 20 Oktober 2024, berbagai kasus besar terungkap. Pertamina terungkap. Penyerobotan hutan untuk sawit terungkap," tutur dia.

"Kerugian negara yang terungkap dalam 150 hari terakhir lebih besar dari total kerugian negara tahun 2000 sampai bulan 10 [tahun] 2024," lanjutnya.

Di satu sisi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan pendekatan baru dalam strategi komunikasi pemerintahan Prabowo.

“Jadi, ini konsep baru, hari ini Presiden diwawancarai oleh tujuh jurnalis," katanya, dikutip dari Antara, Senin.

Dalam percakapannya dengan jurnalis senior Uni Lubis di akun Instagram @2.prabowo, Angga mengatakan bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk Prabowo tampil menjawab langsung berbagai isu.