Situasi Keamanan di Papua Memburuk, Desakan Dialog Kian Menguat

tirto.id - Satu persatu jenazah pendulang emas yang dibunuh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, terus ditemukan. Sampai Selasa (15/4/2025), aparat gabungan TNI-Polri telah mengevakuasi sebanyak 15 jenazah korban penyerangan kelompok separatis yang dilabeli pemerintah sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata alias KKB. Sebanyak 14 jenazah berhasil diidentifikasi, dengan 11 jenazah sudah diserahkan ke pihak keluarga.

Pembantaian pendulang emas tradisional di wilayah Yahukimo terjadi dalam rentang waktu 6-9 April 2025 lalu. TPNPB-OPM menuding para penambang emas itu ilegal dan merupakan agen militer Indonesia. TPNPB-OPM mengklaim membunuh 17 pendulang emas di berbagai titik.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo, menyampaikan personel gabungan TNI-Polri masih terus menyisir di lokasi kejadian guna memastikan tidak ada lagi korban yang belum ditemukan. Dalam keterangan tertulis Selasa (15/4/2025), Yusuf menyatakan bahwa ada dua korban selamat yang tengah berusaha dievakuasi.

“Dua korban selamat ini berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di hutan selama delapan hari. Alhamdulillah, mereka berhasil ditemukan dalam kondisi selamat,” kata Yusuf.

Sebelumnya, sepasang suami-istri juga berhasil selamat dalam tragedi ini. Mereka sempat disandera pasukan KKB sampai akhirnya dilepas. Pasangan ini sudah dievakuasi ke daerah Dekai, Ibu kota Kabupaten Yahukimo, Jumat pekan lalu.

Kombes Yusuf Sutejo menyatakan pihak keluarga korban telah dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi. Yusuf memastikan Satgas Operasi Damai Cartenz akan terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku kekejaman yang mengancam keselamatan warga sipil.

Sementara itu, Direktur RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo, Glenn M Nurtanyo, menyatakan pada Selasa (15/4/2025), ada tiga jenazah yang berhasil diidentifikasi dan dimakamkan di Dekai karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan.

“Ketiga jenazah sudah mengalami proses dekomposisi/pembusukan sehingga tidak memungkinkan dipindahkan/diterbangkan ke daerah asal. Untuk mencegah risiko penyebaran infeksi, pemakaman akan dilakukan di Dekai,” kata Glenn.

Sejumlah petugas memeriksa kesehatan korban selamat pembantaian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat dievakuasi di Bandar Udara Nop Goliat, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi, Papua Pegunungan, Jumat (11/4/2025). ANTARA FOTO/Humas Satgas Damai Cartenz/gst/YU

Sebelumnya, Jubir TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengonfirmasi bahwa pembunuhan yang terjadi di Yahukimo itu memang dilakukan pihaknya melalui kelompok Elkius Kobak. Sebby menuding para pendulang emas, PNS, guru dan tenaga kesehatan yang berada di wilayah konflik bersenjata di tanah Papua merupakan bagian dari militer Indonesia yang menyamar sebagai warga sipil. TPNPB-OPM menilai mereka menyusup ke wilayah konflik bersenjata.

Sebby mengklaim pihaknya sudah membunuh 17 pendulang emas yang disebutnya sebagai agen militer Indonesia. TPNPB-OPM juga mengultimatum agar warga sipil pendatang dari luar Papua yang dilabelinya sebagai “imigran” Indonesia, untuk keluar dari wilayah operasi Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Terutama mereka yang bekerja sebagai pendulang emas, penebang kayu, dan yang memanfaatkan hasil hutan di Yahukimo.

“Tidak boleh lagi ada yang datang. Mau itu pedagang apa, guru segala macam, kami tidak butuh. Nanti kita semua hanya fokus Papua merdeka,” kata Sebby saat dihubungi wartawan Tirto, Selasa (15/4/2025).

Sebby menilai bahwa apa yang dilakukan pihaknya merupakan perjuangan ideologis untuk memerdekakan Papua dari Indonesia. Ia menyatakan Indonesia merampas wilayah Papua sejak dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Menurutnya, sebetulnya TPNPB-OPM tidak anti perundingan atau terbuka menempuh negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Hanya saja, ia tidak ingin sekadar dialog damai tanpa terjadi negosiasi setara.

“Kabinet Prabowo harus dengan rendah hati bersedia duduk di meja perundingan dengan kami. Karena sekalipun mereka kirim pasukan seribu tentara-polisi kami tidak takut. Kami tuan tanah,” tegas Sebby.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menegaskan tidak ada prajurit TNI yang gugur dalam serangan di wilayah Yahukimo atau dalam tragedi pembantaian pendulang emas. Informasi yang menyebutkan bahwa korban adalah agen militer Indonesia merupakan hoaks dan upaya propaganda dari KKB.

“Propaganda yang disebarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (KKB) dan simpatisannya bahwa korban adalah prajurit TNI merupakan bentuk manipulasi informasi untuk mencari pembenaran atas tindakan brutal mereka,” kata Kristomei.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Kolonel Inf Kristomei Sianturi (tengah), Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono , dan Kasubdispenum AU Letkol Sus M. Yuris memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus penembakan anggota Polisi Militer AD (Pomad) Letkol Dono Kuspriyanto di Makodam Jaya, Rabu (26/12/2018). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Propaganda semacam itu, kata Kristomei, juga sempat dilakukan KKB belum lama ini. Saat itu, KKB melangsungkan aksi kekerasan terhadap guru serta tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Yahukimo, dengan dalih bahwa mereka adalah agen militer atau prajurit TNI.

“Padahal, jelas-jelas yang dibunuh dan dianiaya adalah warga sipil yang mengabdikan dirinya sebagai tenaga kesehatan dan guru di pedalaman Papua,” jelas Kristomei.

Peristiwa yang dimaksud Kapuspen terjadi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, 21-22 Maret 2025 lalu. KKB menyerang guru dan tenaga kesehatan serta membakar rumah dan sekolah. Akibatnya, seorang guru tewas dan tujuh orang lainnya terluka.

Catatan Tirto, eskalasi konflik di Papua yang melibatkan kelompok separatis memang terus terjadi sejak awal 2025. Januari lalu, terdapat aparat yang meninggal karena tertembak KKB di Yalimo, Papua Pegunungan dan di Puncak Jaya.

Kejadian pertama menewaskan Brigadir Ronald M Enok, terjadi pada Selasa (21/1/2025) di Puncak Jaya. Sementara kejadian di Yalimo menelan korban seorang anggota Brimob Polda Papua, Briptu Iqbal Anwar Arif. Korban tewas tertembak ketika patroli dengan kendaraan pada Jumat (17/1/2025).

Di wilayah Yalimo, dua warga sipil juga tewas ditembak KKB, Rabu (8/1/2025). Keduanya merupakan pekerja pemotong kayu yang diserang kelompok Aske Mabel. Aske merupakan bekas anggota polisi yang melarikan diri pertengahan 2024 lalu dan bergabung ke kelompok separatis. Sementara kedua korban merupakan warga pendatang asal Sulawesi Selatan.

Mengacu catatan KontraS, dari Desember 2023 hingga November 2024, terjadi 51 peristiwa kekerasan yang menimpa warga sipil di Papua. Peristiwa itu meliputi 22 penembakan, 12 penangkapan sewenang-wenang, 11 kasus pembubaran paksa, 8 tindak penganiayaan, 7 penyiksaan, 7 intimidasi, 2 tindakan tidak manusiawi, dan 1 kriminalisasi.

Jika dirinci lagi, 51 peristiwa kekerasan tersebut menyebabkan 36 orang luka dan 21 orang tewas. Para pelaku terdiri dari berbagai elemen: Polri terlibat dalam 19 peristiwa kekerasan, TNI terlibat di 17 peristiwa, dam TPNPB-OPM atau KKB terlibat dalam 10 peristiwa.

Kedepankan Jalur Dialog

Akibat konflik Papua yang berkepanjangan, setiap tahun selalu terdapat anggota TNI atau Polri, anggota kelompok bersenjata pro kemerdekaan, sampai warga sipil yang tewas akibat ekses dari pertumpahan darah yang terjadi di Papua. Pendekatan keamanan yang didorong pemerintah juga dinilai justru memperparah situasi konflik. Maka, jalur dialog sejatinya terus digaungkan berbagai pihak agar konflik bersenjata di Papua dapat dirundingkan dan segera dicari ujung penyelesaiannya.

Kepala kantor Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyesalkan pembunuhan belasan pendulang emas di Yahukimo yang dilakukan TPNPB-OPM. Namun, Frits merasa hal itu sudah bisa diprediksi karena Komnas HAM Papua sudah berkali-kali mengingatkan agar warga sipil tidak mendekat ke wilayah operasi pasukan kelompok separatis di sana.

Menurut Frits, kejadian pembunuhan penambang emas yang dilakukan KKB bukan sekali ini terjadi. Peristiwa di masa lalu, sejatinya peringatan supaya tak melibatkan warga sipil dalam bisnis ekstraktif yang berisiko. Ia menyayangkan hal tersebut kembali terulang di Yahukimo dan pertambangan emas yang diduga ilegal tersebut justru terus beroperasi.

“Ini dibiarkan tanpa mempertimbangkan keselamatan warga sipil. Karena kegiatan ini tentu ada yang mendapatkan untung secara ilegal di sana. Baik yang menggerakkan orang atau mendatangkan alat-alat berat di sana,” kata Frits kepada wartawan Tirto, Selasa (15/4/2025).

Ia menilai pembantaian belasan pendulang emas di Yahukimo adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, Frits menyayangkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang kecolongan dengan aktivitas yang melibatkan warga sipil di wilayah konflik.

Untuk menghentikan eskalasi konflik di Papua, Frits menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Task Force atau tim khusus dalam penanganan konflik Papua. Tim ini jangan berfokus pada pembangunan dan proyek di wilayah Papua, namun bekerja mendekati berbagai unsur di Papua untuk menyusun peta jalan perdamaian.

“Jadi mendesain roadmap penyelesaian konflik di Papua. Undang tokoh-tokoh kunci di Papua untuk membicarakan penyelesaian konflik,” ujar Frits.

Sementara itu, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar, menilai konflik bersenjata yang terjadi antara TNI-Polri dengan TPNPB telah mengakibatkan meluasnya korban dari masyarakat sipil. Warga sipil terus mengalami penyiksaan (torture) dan pembunuhan di luar hukum (extra judicial killing).

Bagi korban yang selamat termasuk keluarga yang ditinggalkan, akan menyimpan trauma yang mendalam. Mereka, kata Anum, juga kehilangan tempat tinggal dan menjalani hidup dengan ketakutan seperti yang terjadi terhadap warga di Yahukimo, Intan Jaya, Pegunungan Bintang dan sejumlah tempat lainnya.

Anggota Satgas Koops TNI Habema Kogabwilhan III bersama sejumlah warga mengevakuasi jenazah guru korban serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Minggu (23/3/2025). ANTARA FOTO/HO/Dispenad/sgd/nym.

Anum menilai, klaim sebagai mata-mata atau bagian aparat militer terhadap masyarakat sipil sering kali dilakukan pihak TNI-Polri dan TPNPB-OPM. Klaim tersebut cenderung digunakan berdasarkan stigma tanpa diverifikasi, kemudian dibiarkan berkembang liar di sosial media.

“Argumentasi ‘salah tembak’ atau ‘peluru nyasar’ terhadap masyarakat sipil seolah beralih ke ‘benar-benar’ menjadi target atau sasaran sebagai bentuk balas dendam,” kata Anum kepada wartawan Tirto, Selasa (15/4/2025).

ALDP mendesak agar pemerintah menjamin perlindungan terhadap masyarakat sipil secara khusus kepada tokoh agama, guru, tenaga medis dan beragam profesi lainnya. Terutama yang menjadi ujung tombak dari pelayanan hak-hak dasar masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Sejalan dengan itu, pemerintahan sipil di provinsi terutama kabupaten hadir, menjalankan tugas dan tanggung jawab mengambil inisiatif dengan melibatkan para tokoh masyarakat guna memenuhi hak korban dan penanganan terhadap pengungsi sesuai kebutuhan.

“Pemerintah harus menghentikan kebijakan yang diskriminatif, sentralisasi dan militerisasi, dengan membuka ruang dialog yang inklusif dan setara untuk menyelesaikan akar masalah di Papua,” ujar Anum.

Juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy, menilai pembunuhan di Yahukimo terhadap belasan pendulang emas harus diusut serta aktor yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ia menilai, keberulangan konflik di Papua hadir karena aparat dan kelompok separatis pro kemerdekaan sama-sama tidak mau melakukan cara-cara persuasif.

Mengangkat senjata, kata Yan, seolah-olah menjadi satu-satunya pilihan di Papua. Padahal, jika ada kemauan dan komitmen untuk kedamaian Papua, cara-cara damai seperti dialog terbukti dapat menyelesaikan konflik di berbagai wilayah yang telah terjadi puluhan tahun.

Ia meminta agar Presiden Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik di Papua. Seraya dengan itu, pemerintah pusat perlu menarik pasukan militer dan keamanan non-organik yang bertugas di Papua. Menurut Yan, Tanah Papua menjadi semacam wilayah operasi militer karena penerjunan pasukan yang terjadi terus-menerus.

“Hanya dengan cara damai yakni berdialog menaruh masalah di atas meja dan melakukan perundingan atau negosiasi, itu kira saran kami untuk penyelesaian konflik di Papua,” ucap Yan kepada wartawan Tirto, Selasa (15/4/2025).