6 hours ago
6
harapanrakyat.com,- Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat tengah mengkaji berbagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan operasional dan sarana prasarana SMA/SMK negeri. Rencana reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bukan opsi tunggal yang akan berlaku.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto mengatakan, banyak satuan pendidikan di lapangan yang sebenarnya mampu mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
Baca juga: Sekolah Maung Jawa Barat Gandeng 26 Industri, Lulusan SMK Disiapkan Lebih Siap Kerja
Keberhasilan dalam merancang tata kelola anggaran yang efektif terbukti mampu menjaga kualitas fasilitas sekolah tetap prima. Dengan demikian, sekolah tidak perlu memungut biaya dari orang tua murid.
“Banyak, satu di antaranya SMAN 2 Cibinong yang sarana prasarana bersih dan bagus karena tata kelola Dana BOS serta perencanaannya tepat dan efektif. Walaupun mungkin masih ada kekurangan untuk hal tertentu, nanti APBD bisa intervensi,” kata Purwanto, Kamis (16/07/2026).
Petakan Alternatif Pendanaan Selain Beban SPP
Disdik Jawa Barat mengakui adanya aspirasi dari satuan pendidikan yang menginginkan penambahan alokasi anggaran belanja operasional. Masukan itu mencuat ke permukaan saat Komisi V DPRD Jawa Barat melakukan agenda pemantauan dan evaluasi berkala ke sejumlah daerah.
“Memang ada satuan pendidikan yang ingin ada penambahan anggaran. Ada yang menyampaikan saat Komisi V melakukan monitoring dan evaluasi,” ujarnya.
Kendati begitu, Purwanto memastikan keputusan akhir terkait reaktivasi SPP berada sepenuhnya di tangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi selaku kepala daerah. Namun, Pemprov Jabar kini sedang memetakan potensi sumber pendanaan lain.
Sumber itu mulai dari optimalisasi APBD, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga skema sumbangan sukarela yang tidak mengikat masyarakat. “Bisa dari APBD, CSR, dan lainnya. Misalkan, bangun pagar Tidka bisa pakai BOS, bisa mencari dari sumber lain,” ucapnya.
Upaya Optimalisasi Dana BOS Hingga Postur APBD untuk Pendidikan
Sebagai langkah pembinaan, Disdik Jawa Barat terus mengarahkan sekolah agar menyusun perencanaan anggaran berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan rapor pendidikan.
Upaya ini bertujuan agar penggunaan dana BOS di seluruh komoditas pendidikan tepat sasaran dan berorientasi penuh pada visi-misi sekolah. “Kami terus membina dan mengingatkan agar penggunaan dana BOS ini berbasis SPM yang berorientasi pada visi dan misi sekolah,” tuturnya.
Mengenai postur keuangan, Purwanto membeberkan bahwa pagu anggaran belanja Disdik Jawa Barat pada APBD 2025 memang menyentuh angka Rp 9,1 triliun.
Baca juga: SPP SMA-SMK Negeri di Jawa Barat Bakal Berlaku Lagi, Hanya Sasar Murid dari Keluarga Mampu
Namun, sekitar Rp 8 triliun terserap untuk pos belanja tidak langsung seperti gaji pegawai dan operasional wajib sekolah. Oleh sebab itu, alokasi murni pembangunan fisik hanya menyisakan kurang lebih Rp 600 miliar. “Sekitar Rp 9,1 triliun di 2025, tapi Rp 8 triliun belanja pegawai dan sekolah, sedangkan belanja pembangunan berkisar Rp 600-an miliar,” katanya. (Reza/R6/HR-Online)
