2 weeks ago
40
harapanrakyat.com,- Pemkot Cimahi saat ini tengah mempersiapkan sejumlah langkah bertahap untuk memperkecil defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 menuju anggaran seimbang (balance budget).
Langkah tersebut sesuai dengan kebijakan dan arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana-Adhitia Yudisthira, yang menargetkan defisit APBD dapat mencapai nol persen.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono, Senin (22/9/2025).
Pemkot Cimahi Alami Defisit Anggaran, Hitung Ulang Belanja Daerah 2026
Baca Juga: Pemkot Cimahi akan Sematkan Aksara Sunda di Papan Dekoratif Nama Jalan
Dalam poster perencanaan anggaran untuk 2026 mendatang, tercantum selisih Rp 222 miliar antara belanja dan pendapatan daerah.
“Pendapatan itu kita masukan sekitar Rp 1,6 triliun. Jadi dana transfer perkiraan Rp 1 triliun dari pusat, PAD Rp 550 miliar, dari provinsi sekitar Rp 100 miliar,” kata Harjono.
Kemudian, lanjutnya, pada kenyataannya dari segi perencanaan belanja muncul Rp 1,9 triliun. Gagasan untuk memenuhi pembiayaan ini adalah dengan cara berhutang ke daerah, namun tentunya butuh perencanaan yang matang. Selain itu, ada juga Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) sebesar Rp 154 miliar.
“Ketika semua itu digabung, yaitu antara kebutuhan belanja dengan pendapatan daerah, maka selisihnya adalah Rp 300 miliar. Kemudian dari Rp 300 miliar sekian dikurangi Silpa Rp 154 miliar, sehingga defisit keseluruhan mencapai Rp 222 miliar. Defisit tersebut bukan berarti kita kekurangan, ini masih dalam tahapan perencanaan,” terang Harjono.
Adapun visi misi Wali Kota Cimahi dan Wakil, Ngatiyana-Adhitia Yudisthira, akan dimuat dalam perencanaan belanja daerah.
Rencana Penganggaran Belum Final
Kemudian program hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Belanja pegawai secara otomatis masuk dalam perencanaan tersebut.
Baca Juga: Mulai 2026, Pemkot Cimahi akan Fokus pada Pembangunan Infrastruktur
“Kita tidak akan menggunakan skema defisit, melainkan berimbang atau nol. Jadi jika mempunyai Rp 1,7 triliun, ya sudah kita reduksi saja sesuai pendapatan. Nanti akan ada skala prioritas, volume kegiatan bisa dikurangi atau dihilangkan yang pada akhirnya dalam APBD 2026 zero based budgeting,” jelasnya.
Harjono menyebutkan, rencana penganggaran untuk tahun 2026 belum final karena Pemkot Cimahi masih menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dan APBD Provinsi Jawa Barat. Setelahnya baru akan ada kepastian dana transfer dari dua sumber pendapatan tersebut.
“Setelah didapat angkanya, kita akan menghitung ulang total pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 untuk melihat berapa selisihnya. Pembahasan tentu saja akan dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi,” pungkas Harjono. (Eri/R3/HR-Online/Editor: Eva)
