1 day ago
26
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soekardjo Kota Tasikmalaya. Langkah ini muncul atas permintaan dari para tenaga medis, menyusul permasalahan keuangan yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir dan berdampak pada buruknya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari Basuki Rahmat, Pengamat Kebijakan Publik. Ia mendorong agar pengambilalihan segera dilakukan demi memberikan pelayanan kesehatan yang lebih layak bagi masyarakat.
“Rumah sakit adalah layanan publik yang paling penting. Tentu masyarakat ingin mendapatkan pelayanan terbaik, baik dari segi sarana, prasarana, maupun SDM medisnya,” ujar Basuki kepada harapanrakyat.com, Kamis (7/8/2025).
Menurutnya, jika Pemerintah Kota Tasikmalaya memang memiliki keterbatasan anggaran untuk meningkatkan pelayanan, sebaiknya menyerahkan pengelolaan kepada Pemprov Jabar yang relatif lebih kuat secara finansial.
Bahkan, Basuki mendorong agar rumah sakit daerah lainnya yang juga mengalami keterbatasan layanan turut diambil alih oleh Pemprov. Ia meyakini, pengelolaan oleh pemerintah provinsi akan membuka akses terhadap sumber daya yang lebih baik, terutama dari sisi pendanaan.
“Kalau dikelola oleh provinsi, RSUD bisa mendatangkan tenaga medis tambahan dari rumah sakit besar seperti RS Hasan Sadikin Bandung yang saat ini kelebihan staf,” ucapnya.
Baca Juga: Pemprov Jabar Bakal Ambil Alih RSUD di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu, Kenapa?
Pengamat Soroti Buruknya Manajemen RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya
Ia juga menyoroti buruknya manajemen RSUD dr Soekardjo. Menurutnya, masalah utama bukan hanya pada anggaran, melainkan juga pada tata kelola internal dan kultur organisasi rumah sakit yang sudah terlalu lama tidak berubah.
“Untuk perbaikan signifikan, harus ada langkah spektakuler. Pengalihan pengelolaan ini bisa jadi momentum menciptakan budaya manajemen baru di rumah sakit,” tambahnya.
Basuki menilai kondisi fisik rumah sakit saat ini menggambarkan manajemen yang buruk. Ia menyebut, pembangunan banyak yang terbengkalai dan lahan rumah sakit di tengah kota sudah tidak representatif untuk pengembangan layanan rawat inap yang layak.
“Kalau kita lihat dari sisi parkir saja, orang sehat pun bisa jadi sakit, apalagi yang memang sudah sakit. Sudah saatnya RSUD ini dikembangkan di lokasi baru yang lebih representatif,” ujarnya.
Terkait rencana audit oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebelum pengambilalihan dilakukan, Basuki menyebut hal itu wajar.
Menurutnya, proses peralihan aset harus melibatkan persetujuan politik, termasuk DPRD, dan memerlukan kajian menyeluruh, baik dari sisi kebutuhan anggaran maupun kesiapan manajerial di tingkat provinsi.
Baca Juga: Kejaksaan dan Polres Kawal Ketat Rehabilitasi Sekolah di Tasikmalaya
“Kalau Provinsi Jabar mau ambil alih, tentu harus ada perhitungan matang. Berapa dana yang dibutuhkan, apa saja yang harus diperbaiki. Jadi audit itu langkah awal yang sangat logis,” pungkasnya. (R7/HR-Online-Editor-Ndu)
