2 weeks ago
32
harapanrakyat.com,- Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mendapat sorotan utama dalam forum diskusi publik “Warung Rakyat”. Acara yang berlangsung pada Sabtu (20/9/2025) ini, menjadi wadah bagi publik untuk secara langsung menyampaikan aspirasi mereka. Terutama terkait isu sensitif seperti tunjangan dewan di Kuningan yang dinilai fantastis di saat ekonomi rakyat sedang sulit.
Baca Juga: Rotasi Mutasi Pejabat Pemkab Bandung Barat, DPRD Soroti Kekosongan Jabatan Strategis
Forum diskusi ini menghadirkan langsung Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, dan Sekretaris Dewan (Sekwan), Deni Hamdani. Sejumlah perwakilan fraksi juga turut hadir, antara lain Rana Suparman (PDIP), Harnida Darius (Golkar), H. Uba Subari (PAN & NasDem), H. Ghozali (PKB), dan Ali Akbar (PPP). Sementara itu, fraksi Gerindra dan PKS memilih untuk tidak mengirimkan perwakilan.
Suasana forum diperkaya dengan kehadiran tiga panelis independen, Sujarwo alias Mang Ewo (pengamat), Dede Awaludin (Sekretaris ICMI Orda Kuningan). Kemudian, Agi Rahaden Danu (aktivis muda), serta audiens yang terdiri dari mahasiswa, aktivis kepemudaan, dan tokoh masyarakat.
Makna Gasing Penghapus untuk Anggota DPRD dan Pejabat Kuningan
Namun, yang paling menarik perhatian di acara tersebut, adalah saat jurnalis Erix Exvrayanto sebagai moderator. Erix menggunakan Filosofi Gasing untuk menyampaikan kritik yang mendalam untuk para anggota DPRD dan pejabat di Kuningan.
Erix melontarkan analogi “gasing penghapus” sebagai cerminan filosofi yang harus dipegang teguh oleh para pejabat. Seperti gasing yang butuh keseimbangan sempurna untuk terus berputar tanpa jatuh, para pejabat dituntut untuk menjaga integritas dan keseimbangan dalam menjalankan tugas.
“Posisi tertinggi (“Raja Gasing”) hanya dapat diraih melalui kompetensi, bukan nepotisme,” ungkapnya, usai acara Diskusi Publik Warung Rakyat, Sabtu (20/9/2025).
Lanjutnya menambahkan, kritik audiens di acara Diskusi Publik Warung Rakyat, mendesak anggota DPRD Kuningan agar tidak hanya fokus pada kepentingan birokrasi. Selain itu, bukan sekadar memikirkan tunjangan anggota dewan dan ASN semata. Tetapi juga memperhatikan nasib petani, pekerja swasta (buruh), pengangguran, dan masyarakat miskin.
“Untuk itu, saya mengajak para pejabat agar berintrospeksi. Ibarat para anggota dewan harus belajar dari fenomena mainan anak-anak yang tengah gandrung di lingkungan anak SD, yaitu gasing penghapus,” katanya.
Erix menjelaskan, bahwa makna “penghapus” memiliki pesan yang tak kalah penting, keberanian untuk mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan. Analogi ini menjadi pesan mendalam bagi DPRD Kuningan untuk berani mengevaluasi diri, mengakui kekurangan, dan menghapus “kesalahan” yang telah terjadi demi perbaikan di masa depan.
Erix juga menambahkan analogi “hekter” (stapler) dan “paku payung,”. Hal tersebut menyiratkan, agar pejabat tidak hanya sibuk “menyatukan” atau “menutupi” permasalahan. “Jadi, melainkan berani “menghapus” kesalahan dan berubah ke arah yang lebih baik,” jelasnya.
Belajar dari Swedia: Kesederhanaan Pejabat, Ketaatan Rakyat
Selain “gasing penghapus,” Erix juga mengajak para pejabat Kuningan untuk merenungkan model kepemimpinan di Swedia. Ia menekankan, bahwa negara Nordik itu berhasil membangun kepercayaan publik dan meningkatkan ketaatan pajak. Karena para pejabatnya hidup tanpa fasilitas mewah dan tunjangan yang berlebihan.
Ia membeberkan, studi menunjukkan bahwa pejabat Swedia, termasuk menteri dan anggota parlemen, hidup sejajar dengan rakyat. Mereka tidak memiliki mobil dinas atau sopir pribadi, dan sehari-hari menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta, sama seperti masyarakat biasa.
“Gaji mereka pun tergolong wajar, tidak jauh berbeda dari profesional lainnya, dan mereka tidak menerima tunjangan yang berlebihan. Budaya ini menanamkan kesadaran bahwa mereka adalah pelayan publik yang hidup dari pajak rakyat, sehingga tidak pantas untuk diistimewakan,” terangnya.
Dengan mencontoh sistem ini, Erix berharap anggota DPRD dan pejabat Kuningan dapat memangkas tunjangan dan fasilitas yang tidak relevan, mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
“Ketika rakyat melihat pejabatnya hidup sederhana dan bekerja keras, mereka akan lebih rela membayar pajak. Karena merasa uang mereka kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik,” tegasnya usai acara Diskusi Publik Warung Rakyat.
Baca Juga: Terkait Gaji dan Tunjangan di DPRD Jabar, Setwan Pastikan Tidak Ada Kenaikan
Menanggapi masukan yang ada, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi, termasuk terkait isu tunjangan. Ia menekankan, bahwa semua harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. (Adi/R5/HR-Online)
